«

»

May 25

Mengerek Perekonomian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Pengantar

            Pasca pelaksanaan pemilukada serentak 9 Desember 2015 lalu, kini para pemenang di 9 provinsi, 223 kabupaten, dan 36 kota di seluruh Indonesia harus mulai fokus pada pemenuhan janji-janji kampanye mereka. Tidak peduli darimana mereka berasal: apakah dari (gabungan) partai politik ataupun dari perseorangan.

            Persoalan paling mendasar yang ditunggu oleh masyarakat adalah pemberdayaan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan! Paradigma pembangunan ekonomi selama era orde baru yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang pemberdayaan dan pemerataan, terbukti telah melahirkan ketimpangan di banyak aspek. Puncaknya, ketika krisis ekonomi (dan moneter) melanda dunia, perekonomian kitapun terpuruk paling parah dibandingkan negara-negara tetangga.

            Pembangunan ekonomi yang tidak mengakar kepada sendi-sendi kehidupan berbangsa terbukti telah gagal menjalankan perannya. Budaya-budaya lokal yang tercerabut dari akarnya atas nama pembangunan, juga telah nyata menyebabkan kita kehilangan identitas sebagai bangsa. Ke depan, para pemimpin di daerah harus menjalankan roda perekonomian dengan perspektif kearifan lokal (local wisdom).

Kearifan Lokal

            Dari aspek bahasa, kearifan (wisdom) memiliki makna sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal (local) , merujuk pada ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Secara substantif, kearifan lokal merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.

       Geerts (2007) memaknai kearifan lokal sebagai entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Kearifan lokal juga dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007).

            Bagaimana mengerek perekonomian berbasis kearifan lokal? Bagi para pemimpin baru yang dihasilkan dari pemilukada serentak 9 Desember lalu bukanlah persoalan yang sulit. Mereka lahir sebagai pemimpin pada momentum yang sangat tepat, yaitu tahun dimana Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa telah mulai diimplementasikan. Para pemimpin baru di daerah dapat mengoptimalkan tiga aspek dari kearifan lokal, yaitu (1) tata kelola, (2) sistem nilai, dan (3) tata cara/prosedur untuk mengawal pelaksanaan UU No. 6/2014.

 

Membangun dari Desa

28 Desember 2013, dalam sidang paripurna DPR-RI disepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa  menjadi undang-undang. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden mengesahkan Lembaran Negara RI 2014 No. 7. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi momentum ‘kemandirian’ desa ini menggantikan UU Desa Nomor 32 tahun 2004.

UU Desa Nomor 6/2014 memiliki spirit untuk penguatan desa adat, desa sebagai subjek pembangunan (dengan penggelontoran dana APBN ke desa). Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya. UU Desa Nomor 5/1979 misalnya, memiliki spirit untuk penyeragaman desa, UU Nomor 22/1999 semangatnya adalah penyerahan urusan desa ke daerah (kabupaten), sementara UU Nomor 32/2004 menyatakan bahwa desa adalah subjek hukum, kesatuan masyarakat hukum, self governing community.

 UU Desa Nomor 6/2014, sesuai dengan spiritnya, memberikan sejumlah kewenangan kepada desa yang disertai dengan pemberian sumber daya finansial. Diantara kewenangan desa misalnya disebutkan pada pasal 18: Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya, pasal 19 UU Nomor 6/2014 menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kab./Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah kewenangan yang diberikan kepada desa tersebut dibarengi dengan sumber pendanaan yang cukup banyak. Pasal 72 UU ini menyebutkan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari: a). pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b). alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c). bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d). alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e). bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f). hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g). lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana desa yang merupakan dana transfer dari APBN ke Daerah merupakan komitmen pemerintah untuk membangun dari desa. Jumlah dana desa memang belum sebesar komitmen awal, yaitu 1 miliar setiap desa. Pada tahun 2015, tahun pertama implementasi UU Nomor 6/2014, jumlah total dana desa adalah sebesar 29,76 Triliun rupiah, atau sekitar 3,23 persen dari total dana transfer ke Daerah. Jumlah ini meningkat dua kali lipat pada tahun 2016 yang mencapai 46,9 Triliun rupiah, atau sekitar 6,4 persen dari total dana transfer Pemerintah Pusat ke Daerah. Dengan jumlah ini, setiap desa akan menerima rata-rata 800 juta rupiah.

Dengan mengawal secara tepat pelaksanaan UU Nomor 6/2014, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa, maka pemberdayaan dan pemerataan ekonomi dan menjadi ikutan yang melekat. Sebab, UU Nomor 6/2014 dan sejumlah peraturan turunannya membawa pesan moral dan semangat yang sangat kuat untuk memberdayaan Desa dan masyarakat desa. Apalagi, jumlah dana desa yang ditransfer dari APBN akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan.

 

versi MEDIA… http://ihyaul.staff.umm.ac.id/?p=1632&preview=true

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: