«

»

Apr 14

TANAH BENGKOK; hasilnya hak siapa?

Topik seminar nasional dalam Temu tahunan FDASP 2015 kali ini adalah ‘Menuju Desa Mandiri dan Kredibel melalui Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel’. Dr. Ihyaul Ulum, SE., M.Si., Ak., CA yang tampil pada sesi panel pertama mengkritisi sejumlah regulasi tentang dana desa yang tidak konsisten.

Dalam paparan singkatnya, dosen Akuntansi Sektor Publik dari Universitas Muhammadiyah Malang ini mengutip pasal 71-72 UU No. 6 tahun 2014 yang mengatur tentang keuangan desa. Pasal 72 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli desa bisa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Penjelasan pasal 72 ayat (1) a dengan sangat jelas menyebut bahwa yang dimaksud dengan ‘hasil usaha’ desa adalah hasil dari BUM Desa dan tanah bengkok.

Namun, terang dosen yang akrab disapa cak Ulum ini, regulasi turunan dari UU ini agak berbeda. Pasal 9 dari Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa hasil usaha yang dimaksud dalam pasal 72 UU No. 6/2014 adalah hasil Bumdes dan tanah kas desa. Permendagri ini tidak lagi menyebut tanah bengkok sebagai sumber pendapatan desa.,“bagaimana bisa Permen melawan UU!!” tuturnya.

Memahami pasal 72 UU No. 6/2014, harusnya hasil pengelolaan tanah bengkok masuk sebagai sumber pendapatan desa dan menjadi salah satu komponen dari APBDesa, tidak dibagi-bagi untuk perangkat desa. Kebiasaan peraturan-peraturan di bawah yang ‘melawan’ regulasi di atasnya ini tidak baik. “ini kebiasaan buruk yang tidak boleh dilanjutkan. Masak PP No. 60 tahun 2014 mau direvisi dengan PMK, opo maneh iki?! Tutur dosen asal Lamongan ini (cak).

 

repost dari: http://www.fdasp.org/temu-nasional-fdasp-2015-hasil-tanah-bengkok-milik-siapa/

 

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: