«

»

Jan 29

RSBI Bubar, “Sekolah Unggulan” Bagaimana?

Melalui surat keputusan nomor 5/PPU-X/2012 yang dihasilkan dari Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Januari 2013 dan diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 8 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, RSBI dibubarkan oleh MK.

Uji materi ini diajukan oleh Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) yang terdiri dari sejumlah orang tua/wali murid yang anaknya sekolah di RSBI/SBI dan/atau yang anaknya gagal masuk sekolah ‘mahal’ itu karena faktor biaya. Mereka diadvokasi oleh Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan”, dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam pembacaan amar putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menurut salah satu Hakim MK, Akil Mochtar, status Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan. Penggolongan kasta dalam sekolah seperti SBI, RSBI dan Sekolah Reguler itu bentuk diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi (Kompas.com, 8 Januari 2013).

Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan.

Pertimbangan Mahkamah

Setidaknya ada tiga hal yang menarik dari pertimbangan yang dipaparkan oleh MK sebelum memutuskan untuk membubarkan sekolah yang terkenal mahal ini,

Pertama, kesadaran nasional. MK menegaskan bahwa apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain, hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda. Penekanan bahasa Inggris bagi siswa di sekolah RSBI atau SBI dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah pemuda tersebut dalam salah satu ikrarnya menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Sebab itu, seluruh sekolah di Indonesia seharusnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Adanya aturan bahwa bahasa Indonesia hanya dipergunakan sebagai pengantar untuk beberapa mata pelajaran seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal di RSBI/SBI, maka sesungguhnya keberadaan RSBI atau SBI secara sengaja mengabaikan peranan bahasa Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. MK menyatakan bahwa kehebatan peserta didik yang penekanan tolok ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat.

Ketiga, diskriminasi dan komersialisasi pendidikan. Dalam salah satu sesi sidang di MK, seorang saksi ahli memaparkan hasil risetnya tentang pembiayaan sekolah RSBI di Surakarta dan Jakarta (yang saya yakin di kota lainnya juga sama) yang menampilkan data-data yang sungguh ‘wah’ (Dharma 2012). Tingginya angka-angka tersebut menegaskan bahwa sekolah RSBI ini tidak dapat diakses oleh semua siswa. Hal ini adalah fakta bahwa sekolah SBI ini sejatinya memang menjadikan siswa miskin terdiskriminasi.

MK menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara.

Menurut Mahkamah, pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

Bagaimana dengan “Sekolah Unggulan”?

Saya sengaja menggunakan tanda kutip untuk kata “sekolah unggulan”, atau “sekolah favorit”, karena kata itu tidak ditemukan di UU. Istilah itu muncul begitu saja dalam diskursus pendidikan kita, yang mencerminkan tingkat ke-elit-an sebuah sekolah. Elit, unggul, favorit, yang kemudian berimplikasi pada biaya!

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama bertahun-tahun belakangan ini kita terjebak dalam istilah “sekolah favorit/unggulan”, yang parameternya sungguh tidak jelas. Banyak sekolah dengan label ‘sekolah unggulan’ namun tidak pernah punya prestasi, atau prestasinya seringkali kalah dengan sekolah-sekolah yang tidak unggulan.

Orang tua murid rela mengantri panjang dan membayar lebih mahal agar anak-anaknya bisa diterima masuk di sekolah unggulan. Di salah satu ‘sekolah unggulan’ di Jawa Tengah bahkan secara terang benderang memasang harga Rp 10-15 juta untuk tiap kursi bagi calon siswa yang tidak memenuhi standar untuk diterima. Dana itu entah untuk apa, karena toh tidak ada fasilitas ‘wah’ di sekolah itu.

Jika merujuk pada putusan MK tentang pembubaran RSBI/SBI, maka perilaku ‘sekolah unggulan’ ini juga sama. Sama-sama mengkomersialisasi pendidikan dan membuat kasta dalam dunia pendidikan. Anak-anaknya orang miskin tidak mungkin bisa masuk ‘sekolah unggulan’. Tentu akan muncul argumentasi bahwa mereka memiliki jatah untuk anak-anak miskin yang pintar. Tapi, berapa persen itu?

Jika praktik pengelolaan sekolah publik (baca: negeri) yang meliberalisasi pendidikan ini dibiarkan, maka sungguh Negara telah melalaikan kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa. Pendidikan yang mencerdaskan. Pendidikan yang menyetarakan. Pendidikan yang mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan. Bukan pendidikan yang justru menciptakan ‘kelas’ diantara kita. Bukan pendidikan yang menjual harga mahal sebagai sebuah prestasi!

Wallahu A’lam.

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: