«

»

Dec 02

Mengintroduksi Laporan Tahunan Perguruan Tinggi

*) artikel ini dimuat di tabloid Bestari edisi Desember 2010

Sebagai sebuah organisasi, perguruan tinggi pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama dengan perusahaan (organisasi bisnis), yaitu berusaha untuk tetap survive, dikenal masyarakat, dan ‘laku’. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap bertahan dan menjadi preferensi masyarakat. Upaya survival ini menjadi begitu penting karena nuansa persaingan dalam ‘binis’ perguruan tinggi semakin ketak. Persaingan ini terjadi tidak lagi antar PTS (perguruan tinggi swasta), atau antara PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS, namun juga diantara PTN dengan PTN, dan bahkan PT lokal dan non-lokal.

Organisasi bisnis (baca: perusahaan), setiap tahun menyajikan informasi tentang perusahaan melalui berbagai media. Salah satu media yang secara rutin menjadi produk informasi perusahaan adalah laporan tahunan (annual report). Dalam annual report, perusahaan tidak hanya menginformasikan tentang pertumbuhan perusahaan dari sisi keuangan, tetapi juga segala aspek yang lain. Tampilan dalam annual report juga relatif lebih komunikatif daripada laporan keuangan yang memang menjadi ‘konsumsi’ kalangan terbatas. Melalui annual report, perusahaan memperkenalkan dan melaporkan tentang dirinya secara lebih masif kepada publik.

Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Laporan Tahunan kini tidak lagi sebatas pelaporan pertanggungjawaban dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), namun telah menjadi media komunikasi yang efektif kepada semua pihak tentang kinerja dan prospek perusahaan ke depan.

Laporan Tahunan Perguruan Tinggi; Introduksi

Berbeda dengan perusahaan, perguruan tinggi – yang merupakan gudangnya para intelektual dan yang melahirkan para pembuat annual report di perusahaan-perusahaan – di Indonesia justru belum terbiasa dengan annual report untuk dirinya sendiri. Belum banyak (untuk tidak bilang ‘belum ada’) perguruan tinggi di Indonesia yang secara rutin setiap tahun memproduksi dan mempublikasikan annual report sebagaimana perusahaan. Padahal melalui annual report itu, perguruan tinggi bisa memperkenalkan dirinya secara lebih detail dari berbagai aspek yang menjadi keunggulannya.

Selama ini, perguruan tinggi terlalu fokus pada upaya pencitraan pada masa-masa penerimaan mahasiswa baru (PMB). Sehingga produk yang dihasilkan pun juga sebatas leaflet/brosur PMB yang seringkali bahkan sangat parsial dan ‘menjebak’ calon mahasiswa.

Di beberapa negara  (misalnya di Eropa, Australia, dan Singapura), universitas-universitasnya telah melahirkan annual report secara rutin, setiap tahun, yang dapat diakses melalui website resmi universitas. Informasi yang disajikan dalam annual report bisa lebih akurat dan traceable dibandingkan informasi yang terpampang di website universitas. Annual report biasanya disajikan dalam format pdf sehingga lebih ‘mapan’ sebagai sebuah informasi yang tidak berubah-ubah sebagaimana informasi dalam website yang setiap saat bisa berganti.

Sejalan dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka layak menjadi pertimbangan untuk ‘meregulasikan’ bahwa (setidaknya) PTN diwajibkan untuk secara rutin setiap tahun menyampaikan annual report. PTS juga sesungguhnya jauh lebih berkepentingan untuk membuat dan menyajikan annual report untuk kepentingan jangka panjang.

Untuk meyakinkan bahwa ‘usulan’ regulasi tentang pembuatan laporan tahunan perguruan tinggi adalah sesuatu yang konstitusional, mari kita lihat konsideran UU KIP sebagai berikut: (a) bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; (b) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; (c) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; (d) bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Selanjutnya, UU KIP juga menyebut Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam memutuskan lahirnya UU tersebut. Lebih jauh, di dalam pasal 7 disebutkan bahwa: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Badan Publik sebagai dimaksud dalam UU KIP ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dengan demikian, bukankah perguruan tinggi (setidaknya PTN) masuk dalam kategori ini?!

Laporan Tahunan Perguruan Tinggi tidak hanya akan bermanfaat bagi PT dalam mengkomunikasikan dirinya kepada masyarakat secara lebih baik, namun juga menjadi referensi penting bagi masyarakat dalam menilai dan membuat preferensi untuk memilih pendidikan tinggi. Selain itu, penyusunan laporan tahunan juga akan semakin meningkatkan akuntabilitas dan praktik good governance dalam perguruan tinggi, karena informasi yang disajikan dalam laporan tahunan memang seharnya mencerminkan praktik good governance dalam organisasi.

Di dunia bisnis, BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) memiliki event bertajuk “Annual Report Award (ARA)” yang dihelat setiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi laporan tahunan dengan baik. Ukuran/kriteria yang digunakan dalam ARA tahun 2010 adalah: Umum (2%); Ikhtisar Data Keuangan Penting (5%); Laporan Dewan Komisaris dan Direksi (5%), Profil Perusahaan(8%), Analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja manajemen (25%), Good Corporate Governance (30%), Informasi keuangan (20%), dan Lain-lain (5%) seperti praktik good corporate governance yang melebihi kriteria seperti (a) menyajikan informasi remunerasi direksi dan komisaris secara rinci pada saat perusahaan lainnya belum melakukan hal tersebut, dan (b) menyampaikan laporan berkelanjutan (sustainability report/CSR) secara terpisah.

Pada dasarnya, sesungguhnya masing-masing perguruan tinggi telah memiliki ‘modal’ untuk dapat menyusun laporan tahunan. Berbagai informasi yang disajikan di website perguruan tinggi merupakan input yang sangat berharga untuk menyusun laporan tahunan. Informasi website-based tersebut tinggal diolah (dan tentu saja ditambah) lebih lanjut untuk disajikan dalam format laporan tahunan. UMM, sebagai PTS terkemuka di Jawa Timur dengan sumberdaya (baik fisik maupun intelektual) yang dimiliki, sangat mungkin untuk menjadi pioneer dalam tradisi penyusunan laporan tahunan perguruan tinggi. Semoga….

*****

*Ihyaul Ulum MD. Dosen Program Studi Akuntansi UMM,

Penulis buku “Intellectual Capital; Konsep dan Kajian Empiris”

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: