«

»

Mar 07

Tantangan Ekonomi Presiden Terpilih 2009; SELAMATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DARI PENDALAMAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Dimuat di Jurnal Bestari Edisi Khusus

Oleh: Ihyaul Ulum MD.

Abstract

Tahun 2009 menjadi tahun yang sangat ‘sibuk’ bagi Indonesia. Dalam panggung politik, tahun ini kita menghadapi pemilihan presiden (pilpres) langsung kali kedua dalam sejarah republik ini. Pilpres kali ini juga sangat menarik untuk diperbincangkan, karena masing-masing pasangan calon presiden (capres) mengusung konsep ekonomi yang ‘berbeda’: Megawati-Prabowo mengangkat tema ekonomi kerakyatan, SBY-Boediono dengan ekonomi ekonomi jalan tengahnya, sementara JK-Win menyeruak dengan konsep Kemandirian Ekonomi. Di bidang ekonomi, kita masih dihadapkan dengan dampak krisis keuangan global yang diyakini masih akan berlanjut setidaknya hingga tahun depan.

Siapapun presiden terpilih dalam pemilu 2009 ini, pemerintahan baru menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain kemungkinan munculnya kekuatan oposisi yang lebih kuat di parlemen, beragam persoalan ekonomi juga tidak ringan. Kemiskinan, pengangguran, utang luar negeri, dan setumpuk permasalahan ekonomi makro yang kian tersungkur akibat krisis keuangan global menjadi tugas yang tidak ringan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari pendalaman dampak krisis tersebut.

Keywords: Indonesian economics, president election, global financial crisis.

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) tahun ini (2009) terbilang cukup menarik untuk diperbincangkan. Tidak hanya karena munculnya sederet permasalahan yang mengiringi pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg), seperti semrawutnya daftar pemilih tetap (DPT) dan tertukarnya surat suara dapil satu dengan lainnya, atau karena pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam pemilu 2009 ini merupakan pemain-pemain lama dengan pasangan-pasangan baru yang mengusung konsep ekonomi ‘agak berbeda’, namun juga karena pemilu kali ini dilaksanakan pada saat situasi perekonomian global tengah dilanda krisis keuangan. Dan sebagai konsekwensi dari sistem perekonomian terbuka, Indonesia tidak bisa terhindar dari dampak krisis yang sejatinya berpusat di AS tersebut.

Menjelang akhir triwulan III-2008, perekonomian dunia dihadapkan pada satu babak baru yaitu runtuhnya stabilitas ekonomi global, seiring dengan meluasnya krisis finansial ke berbagai negara. Krisis finansial global mulai muncul sejak bulan Agustus 2007, yaitu pada saat salah satu bank terbesar Perancis BNP Paribas mengumumkan pembekuan beberapa sekuritas yang terkait dengan kredit perumahan berisiko tinggi AS (subprime mortgage). Pembekuan ini lantas mulai memicu gejolak di pasar finansial dan akhirnya merambat ke seluruh dunia. Di penghujung triwulan III-2008, intensitas krisis semakin membesar seiring dengan bangkrutnya bank investasi terbesar AS Lehman Brothers, yang diikuti oleh kesulitan keuangan yang semakin parah di sejumlah lembaga keuangan berskala besar di AS, Eropa, dan Jepang.

Krisis keuangan dunia tersebut telah berimbas ke perekonomian Indonesia sebagaimana tercermin dari gejolak di pasar modal dan pasar uang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Desember 2008 ditutup pada level 1.355,4, terpangkas hampir separuhnya dari level pada awal tahun 2008 sebesar 2.627,3, bersamaan dengan jatuhnya nilai kapitalisasi pasar dan penurunan tajam volume perdagangan saham. Arus keluar kepemilikan asing di saham, surat utang negara (SUN), maupun SBI masih terus berlangsung.

Hingga akhir Desember 2008, posisi asing di SUN tercatat Rp 87,4 triliun, menurun dibandingkan posisi September 2008 yang sempat mencapai Rp104,3 triliun. Sementara posisi asing di SBI tercatat Rp 8,4 triliun, menurun tajam dibandingkan posisi Agustus 2008 sebesar Rp 68,4 triliun. Bersamaan dengan itu, nilai tukar Rupiah ikut terkoreksi tajam hingga mencapai level Rp 10.900/USD pada akhir Desember 2008. Kondisi ini sejalan dengan kinerja neraca pembayaran yang menunjukkan penurunan sejak Triwulan III-2008, sebagaimana tercermin dari peningkatan defisit transaksi berjalan (current account) dan mulai defisitnya neraca transaksi modal dan finansial (financial account). Peningkatan defisit transaksi berjalan – terutama bersumber dari anjloknya kinerja ekspor sejalan dengan kontraksi perekonomian global yang diiringi dengan merosotnya harga berbagai komoditas ekspor. Sementara, kesulitan likuiditas keuangan global dan meningkatnya perilaku risk aversion dari pemodal asing memicu terjadinya realokasi ke aset yang lebih aman (flight to quality) juga berdampak pada menurunnya kinerja neraca transaksi modal dan finansial. Menyusul tertekannya kinerja ekspor secara signifikan, dunia usaha pun mulai terkena imbas dan gelombang pemutusan hubungan kerja mulai terjadi, khususnya di industri-industri berorientasi ekspor seperti industri kayu, tekstil, dan pengalengan ikan.

Dalam situasi perekonomian global seperti inilah Indonesia menggelar hajat politik akbar lima tahunan, pemilihan umum. Tidak hanya memilih ‘wakil’ di parlemen, pemilu 2009 juga memilih presiden dan wakil presiden. Pemerintahan baru hasil pemilu 2009 ini mewarisi kondisi perekonomian yang tidak cukup menggembirakan, sehingga jika tidak tepat dalam mengelolanya, perekonomian nasional akan semakin jauh terperosok dalam kubangan dampak krisis keuangan global.

Sejak memasuki tahun 2009, ekonomi Indonesia tidak bisa berkelit dari dampak krisis finansial global. Sepanjang tahun 2008, terutama sampai triwulan ke III, ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, sehingga ketika pada tiga bulan terakhir tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mulai melambat, maka secara keseluruan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih bisa mencapai 6,1 %. Keadaan ini lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang hanya tumbuh 2,2% tahun 2008.

Selama tahun 2008, ketika krisis finansial global sudah mulai menimpa berbagai negara maju dan berkembang akibat kesulitan likuiditas dan naiknya harga komoditi primer. Indonesia selain menderita akibat naiknya harga minyak, namun juga mendapat berkah dari peningkatan harga berbagai komoditas ekspor utama, sehingga sampai triwulan III 2008 ekspor menjadi salah satu penunjang utama pertmbuhan ekonomi, disamping konsumsi dalam negeri. Pada awalnya ketika krisis finansial global mulai merebak, sektor keuangan di Indonesia belum terkena dampak yang berarti, karena tidak ada perbankan Indonesia yang terpapar langsung dengan krisis subprime mortgages di Amerika Serikat yang telah merugikan banyak lembaga keuangan raksasa di dunia.

Selama tahun 2008, masyarakat masih bisa menikmati bunga rendah, ketika  BI menurunkan BI rate sampai 8%. Baru setelah harga minyak bumi terus melesat BI rate naik, dan sektor konsumsi mulai melambat pertumbuhannya. Dampak krisis finansial global mulai dirasakan pada triwulan III 2008, yang ditandai dengan makin sulitnya likuiditas yang dialami lembaga keuangan, sementara BI menaikan BI rate untuk menjaga inflasi yang melambung semenjak harga bahan bakar minyak dinaikan awal Juli 2008.

Dalam konteks itulah, artikel ini akan mengulas kronologi krisis keuangan global, kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dan bagaimana dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia. Pada bagian berikutnya kita akan berusaha untuk memahami visi ekonomi calon presiden 2009 yang mengusung beragam tema, termasuk tentang isu neoliberalisme yang ditentang banyak kalangan. Pada bagian akhir disajikan beberapa tantangan ekonomi bagi presiden terpilih, siapapun dia, dari partai manapun, dan apapun jargon ekonomi yang diusung dalam pilpres 2009 ini.

Kronologi Krisis Keuangan Global

Pengumuman BNP Paribas, Perancis, pada 9 Agustus 2007 yang menyatakan ketidaksanggupannya untuk mencairkan sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage dari AS, menandai dimulainya krisis yang dengan segera meluas menjadi krisis likuiditas terburuk di berbagai belahan dunia. Subprime mortgage merupakan istilah untuk kredit perumahan (mortgage) yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Penyaluran subprime mortgage di AS mengalami peningkatan pesat mulai di bawah USD200 miliar pada tahun 2002 hingga menjadi sekitar USD500 miliar pada 2005.

Meskipun subprime mortgage inilah yang menjadi awal terciptanya krisis, namun sebenarnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan keseluruhan kerugian yang pada akhirnya dialami oleh perekonomian secara keseluruhan. Kerugian besar yang terjadi sebenarnya bersumber dari praktik pengemasan subprime mortgage tersebut ke dalam berbagai bentuk sekuritas lain, yang kemudian diperdagangkan di pasar finansial global. Pada tahap pertama, sekuritisasi dilaksanakan terhadap sejumlah subprime mortgage sehingga menjadi sekuritas yang disebut mortgage-backed securities (MBS).

Dalam sistem keuangan modern, praktik sekuritisasi MBS ini merupakan suatu hal yang telah lazim, dan bahkan pada tahun 2006 jumlah kredit perumahan di AS (mortgage) yang disekuritisasi menjadi MBS telah mencapai hampir 60% dari seluruh outstanding kredit perumahan. Proses sekuritisasi ini melibatkan pihak ketiga baik institusi pemerintah (antara lain lembaga Fannie Mae dan Freddie Mac) maupun swasta. Dalam proses sekuritisasi ini, pihak ketiga seringkali melakukan pengemasan dengan melakukan penggabungan sejumlah mortgage, yang selanjutnya dijual kepada investor yang berminat. Untuk menanggulangi risiko gagal bayar (default), maka pihak ketiga ini sekaligus bertindak sebagai penjamin.

Pengumuman BNP Paribas pada Agustus 2007 secara tiba-tiba memicu krisis kepercayaan di pasar keuangan global. Sulitnya mendeteksi bank atau institusi mana yang memiliki aset yang terkait dengan subprime mortgage dari AS, menyebabkan munculnya perilaku menghindar dari risiko (risk aversion) yang berlebihan dari pelaku pasar. Kondisi ini segera menciptakan kekeringan likuiditas yang sangat parah di pasar keuangan global. Untuk mengatasi kekurangan likuiditas tersebut, Federal Reserve (The Fed) dan ECB bertindak cepat dengan memompa likuiditas ke pasar sebesar masing-masing USD24 miliar dan €95 miliar pada Agustus 2007. Selain menambah likuiditas, The Fed juga mengambil langkah menurunkan suku bunga. Namun tindakan ini ternyata tidak mampu meredam gejolak pasar keuangan.

Notes: MBS: mortgage-backed security. CDO: collaberalized debt obligation. SIV: structured investment vehicle.

Sumber: The Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago Fed Letter: “The role of securitization in mortgage lending”, November 2007

Gambar 1: Mortgage Funding Processs

Setelah pengumuman BNP Paribas di Agustus 2007, berturut-turut terungkap kerugian besar yang dialami bank maupun lembaga keuangan lain, akibat kepemilikan lembagalembaga ini pada subprime mortgage dari AS (lihat Tabel Kronologis Krisis Finansial Global). Bank sentral di negara-negara maju terus berusaha menenangkan pasar dengan melakukan suntikan likuiditas maupun menurunkan suku bunga. Namun langkah-langkah ini hanya mampu sesaat menenangkan pasar. Selanjutnya, laporan kerugian dari berbagai lembaga keuangan berskala besar terus bermunculan yang dibarengi dengan kekeringan likuiditas di pasar keuangan berbagai negara, khususnya AS dan Eropa. Akhirnya, pada September 2008 Fannie Mae dan Freddie Mac , dua lembaga penyalur kredit perumahan yang menguasai hampir separuh outstanding kredit perumahan di AS juga terkena imbas krisis. Dan pada 15 September 2008 Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, menjadikannya sebagai bank investasi besar pertama yang benar-benar mengalami kolaps sejak terjadinya krisis. Sementara itu, dampak krisis keuangan telah semakin berimbas ke sektor riil, angka penjualan eceran di AS dan berbagai negara Eropa tercatat terus menurun, sementara angka pengangguran mulai bergerak naik. Sejalan dengan kelesuan di sektor riil, perkembangan harga komoditas dunia juga mengalami penurunan secara signifikan.

Tabel 1. Kronologis Krisis Finansial Global

Tahun Bulan Kronologi

2007

Agustus

BNP Paribas tidak sanggup mencairkan sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage di AS. The Fed dan ECB memompa likuditas ke pasar masing-masing USD24 miliar dan hampir € 95 miliar. The Fed menurunkan suku bunga menjadi 4,75%.

Oktober

Kerugian besar dialami bank maupun lembaga keuangan seperti UBS Bank (Swiss), Citibank, dan Merryl Lynch. Bank of England (BOE) melakukan injeksi likuiditas sebesar £10 miliar akibat penarikan uang besar-besaran (bank run). The Fed kembali menurunkan suku bunga 25 bps menjadi 4,5%.

Desember

The Fed mengambil langkah memompa likuiditas melalui kerjasama dengan lima bank sentral lain, yaitu Bank of Canada, BOE, Bank of Japan, ECB, dan Swiss National Bank.The Fed memangkas suku bunga 25 bps menjadi 4,25%.

2008

Januari-Maaret

Pasar saham global berjatuhan, terendah sejak September 2001. The Fed kembali memangkas suku bunganya dalam 3 bulan sebanyak 200 bps menjadi 2,25% dan terus melakukan injeksi likuiditas. Bear Stearns, salah satu dari lima bank investasi terbesar di AS, terpaksa diakuisisi oleh rivalnya JP Morgan Chase, menyusul kerugian besar yang diderita.

September

Pemerintah AS memutuskan untuk menyelamatkan Fannie Mae dan Freddie Mac, yang menjadi progam bailout terbesar dalam sejarah AS selama ini. Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, menjadikannya sebagai bank investasi besar pertama yang benarbenar mengalami kolaps sejak terjadinya krisis. American International Group (AIG), perusahaan asuransi terbesar di AS, juga diambang kebrangkutan. The Fed memutuskan untuk memberikan bailout sebesar USD85 miliar. Dampak krisis keuangan telah semakin berimbas ke sektor riil, seperti tercermin dari turunnya angka penjualan eceran dan meningkatnya pengangguran di AS dan berbagai negara Eropa.

Oktober

Intensitas krisis ke seluruh dunia semakin meningkat, dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers. Flight to quality memicu outflows yang menyebabkan melemahnya nilaitukar. Pemerintah AS akhirnya mengumumkan paket penyelamatan sektor finansial sebesar USD700 miliar, Inggris mengumumkan paket penyelamatan perbankan sedikitnya sebesar £50 miliar. Jerman menyediakan bantuan sebesar €50 miliar untuk menyelamatkan Hypo Real Estate Bank. Tindakan tersebut juga ditambah aksi bersama penurunan suku bunga sebesar 0,5% dengan lima bank sentral lain yaitu ECB, BoE, Bank of Canada, Swedia, dan Swiss.

November-Desember

Tiga negara yaitu Ukraina, Pakistan, dan Eslandia menerima bantuan finansial dari IMF, disusul oleh Hongaria dan Belarusia. AS secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi oleh Economic Research National Bureau of (NBER). The Fed terus menurunkan suku bunga hingga mencapai level 0,25%, yang merupakan level terendah dalam sejarah.

2009

Januari-Februari

Angka pengangguran di AS pada bulan Desember 2008 tercatat sebesar 7,2%, yang merupakan angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir. Inggris secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi. Senat AS akhirnya menyetujui paket penyelamatan ekonomi senilai US838 miliar. Pada bulan yang sama, US Treasury mengumumkan paket penyelamatan bank senilai USD 1,5 triliun.

Sumber: BBC 2008-2009, Timeline: Global Credit Crunch

Kondisi Perekonomian Indonesia

Di tengah terjadinya penurunan yang sangat tajam di perekonomian global, perekonomian Indonesia masih mampu menunjukkan kinerja yang baik dan mencatat pertumbuhan 6,1% pada tahun 2008. Selain itu, tekanan inflasi sejak triwulan IV-2008 telah mengalami penurunan seiring dengan turunnya harga komoditas minyak dan pangan dunia, meskipun sempat menembus angka 12% pada September 2008. Di penghujung tahun 2008 dampak krisis telah mulai berimbas ke Indonesia seperti terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5,2% pada triwulan IV-2008, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,9%.

Seiring dengan meningkatnya intensitas krisis finansial global, ketahanan perekonomian domestik dalam menghadapi imbas krisis tersebut akan sangat bergantung pada karakteristik perekonomian Indonesia yang tercermin dari perkembangan berbagai indikator makroekonomi dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi domestik mulai meningkat secara bertahap dengan rata-rata sebesar 5,7%, meskipun masih jauh di bawah rata-rata sebelum krisis (7,1% selama 1992 -1996). Dilihat dari sisi permintaan, kemajuan performa ekonomi domestik hingga tahun 2008 diiringi dengan meningkatnya peran permintaan domestik yang dimotori oleh pengeluaran konsumsi swasta. Hingga kuartal II-2008 pertumbuhan konsumsi swasta masih cukup kuat sebesar 5,6%, namun mulai kuartal III-2008 pertumbuhan konsumsi masyarakat mulai melambat dan tumbuh di bawah 5% pada kuartal keempat sebagai akibat menurunnya daya beli masyarakat yang dipicu oleh efek rambatan perlambatan pertumbuhan ekspor dan investasi. Namun demikian, secara keseluruhan tahun 2008 konsumsi swasta masih dapat tumbuh pada kisaran 5,34%, sedikit di atas pertumbuhan tahun 2007 yang tercatat sebesar 5,01%. (dikutip dari laporan tahunan Bank Indonesia, 2008)

Dari sisi Foreign Direct Investment (FDI), melambatnya aliran FDI global berpotensi mengurangi aliran FDI ke Indonesia. Meskipun dalam 2004-2008 aliran modal masuk dalam bentuk FDI menunjukkan peningkatan, namun masih berada di bawah kebanyakan negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari masih tingginya tingkat risiko Indonesia dibandingkan dengan negara lain baik risiko politik, ekonomi maupun finansial yang tercermin pergerakan indeks risiko International Country Risk Guide (ICRG). Selain itu, rendahnya daya saing (competitiveness) yang terlihat dari semua aspek utama daya saing yang meliputi kebutuhan dasar (basic requirement), peningkatan efisiensi (efficiency) dan inovasi (innovation) juga semakin menghambat masuknya aliran FDI.

Hingga saat ini daya saing Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan sebagaimana tercermin pada posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2008-2009 pada peringkat 55, tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya (2007-2008) pada peringkat 54 (Tabel 2). Hal tersebut diperburuk lagi dengan masih banyaknya hambatan dalam melakukan bisnis di Indonesia. Dalam dua periode survei tersebut, aspek birokrasi Pemerintah yang tidak efisien dan infrastruktur yang kurang memadai merupakan kendala terbesar dalam melakukan bisnis di Indonesia.

Tabel 2. Global Competitiveness Index (2008 – 2009)

Negara 2008-2009 2007-2008
Overall Basic

Requirements

Efficiency

Enhancers

Innovation

Factors

Overall Basic

Requirements

Efficiency

Enhancers

Innovation

Factors

China

Indonesia

India

Korea

Malaysia

Filipina

Singapura

Thailand

30

55

50

13

21

71

5

34

42

76

80

16

25

85

3

43

40

49

33

15

24

68

2

36

32

45

27

10

23

67

11

46

34

54

48

11

21

71

7

28

44

82

74

14

21

93

3

40

45

37

31

12

24

60

6

29

50

34

26

7

19

65

13

39

Sumber: World Economic Forum

Sementara itu, dari sisi faktor produksi modal manusia (human capital), dalam Human Development Report 2007-2008 terlihat bahwa jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dan emerging market, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari India, Laos, Kamboja, dan Myanmar (Tabel 3). Rendahnya posisi Indonesia diakibatkan oleh tingkat melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, serta pengeluaran porsi belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan yang relatif rendah.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia di Beberapa Negara

Negara HDI Indek Harapan Hidup Indeks Pendidikan Indeks PDB Indeks Kemiskinan Peringkat

Singapura

Malaysia

Thailand

China

Filipina

Vietnam

Indonesia

India

Laos

Kamboja

Myanmar

0,922

0,811

0,781

0,777

0,771

0,733

0,728

0,619

0,601

0,598

0,583

0,907

0,811

0,743

0,792

0,767

0,812

0,745

0,645

0,637

0,550

0,596

0,908

0,839

0,855

0,837

0,888

0,815

0,830

0,620

0,663

0,691

0,764

0,950

0,783

0,745

0,703

0,657

0,572

0,609

0,591

0,503

0,552

0,389

5,2

8,3

10

11,7

15,3

15,2

18,2

31,3

34,5

38,6

21,5

25

63

78

81

90

105

107

128

130

131

132

Sumber: UNDP, Human Development Report 2007-2008

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi hingga triwulan III-2008 berdampak pada membaiknya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran mengalami perbaikan di seluruh daerah. Berbagai program pemerintah yang dilakukan untuk menanggulangi jumlah pengangguran seperti melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Penanggulangan Pengangguran, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sedikit banyak memberi pengaruh positif pada membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2008 menunjukkan perbaikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di wilayah Kali Sulampua dan Sumatera. Tingkat penggangguran yang tinggi masih terjadi di wilayah Jawa termasuk Jakarta dan Banten (Tabel 4). Sementara tingkat penggangguran yang cukup rendah masih tercatat di Provinsi Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Tabel 4. Penduduk Bekerja dan Persentase Pengangguran menurut Wilayah

Wilayah Zona Angkatan Kerja

(juta orang)

Bekerja

(juta orang)

Tingkat Pengangguran

(%)

Agustus 2007 Agustus 2008 Agustus 2007 Agustus 2008 Agustus 2007 Agustus 2008
Sumatera

Jabalnustra

Jawa (non Jakarta-Banten)

Bali-Nusa Tenggara

Jakarta-Banten

Kali-Sulampua

Kalimantan

Sulawesi

Maluku-Papua

21,7

64,2

57,9

6,2

8,4

15,7

6,1

7,4

2,2

22,6

63,9

57,6

6,3

9,1

16,4

6,4

7,6

2,4

19,7

58,6

52,7

5,9

7,2

14,4

5,7

6,6

2,1

20,8

58,7

52,7

6,0

7,9

15,2

6,0

7,0

2,2

8,9

8,6

9,0

3,8

14,3

8,7

7,5

9,9

7,6

8,0

8,1

8,5

4,4

13,6

7,2

6,8

7,8

6,7

Sumber: BPS (diolah)

Menurunnya tingkat pengangguran juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di berbagai daerah (data Maret 2007). Penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada hampir seluruh wilayah kecuali DKI Jakarta yang hanya menurun sebesar 0,3%. Namun demikian, imbas dari berlanjutnya krisis ekonomi global pada kegiatan di berbagai sektor unggulan berorientasi ekspor diperkirakan memberi tekanan yang cukup signifikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin pada mulai dilakukannya perumahan pegawai dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh berbagai industri. Di samping itu, tingkat pendapatan petani, khususnya petani di sektor perkebunan, mulai mengalami keterpurukan sejak Oktober 2008 di berbagai wilayah sejalan dengan anjloknya harga komoditas. Sementara tekanan inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini berdampak pada turunnya pendapatan riil buruh (semua data yang dikutip pada tabel 4 dan 5 bersumber dari BPS, yang oleh sejumlah pihak dianggap tidak fair. Sehingga memungkinkan munculnya data lain yang berbeda!).

Tabel 5. Tingkat Kemiskinan Daerah

Wilayah Zona Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Jumlah Penduduk

(ribu orang)

Penduduk Miskin

(%)

2007 2008 2007 2008 2007 2008
Sumatera

DKI Jakarta

Jabalnusra

Kali-Sulampua

7.845,4

405,7

23.201,4

4.922,4

7.294,0

379,6

21.990.9

4.565,5

47.995,3

9.064,6

13.684,1

33.898,0

48.807,2

9.146,2

135.404,5

34.445,4

16,3

4,5

17,0

14,5

14,9

4,2

16,2

13,3

Sumber: BPS (diolah)

Dampak Krisis Finansial Global terhadap Perekonomian Indonesia

Transmisi dampak krisis global ke perekonomian Indonesia pada dasarnya melewati dua jalur, yaitu jalur finansial (financial channel) dan jalur perdagangan (trade channel) atau jalur makroekonomi. Dampak krisis melalui jalur finansial dimungkinkan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung akan muncul apabila bank atau lembaga keuangan memiliki eksposur langsung terhadap aset-aset yang bermasalah (toxic assets), atau meskipun tidak memiliki aset bermasalah namun memiliki kaitan dengan lembaga keuangan yang memiliki eksposur yang besar terhadap aset bermasalah. Selain itu, transmisi dampak krisis melalui jalur finansial langsung juga muncul melalui aktivitas deleveraging, di mana investor asing yang mengalami kesulitan likuiditas terpaksa menarik dana yang tadinya ditanamkan di Indonesia. Selain melalui keterkaitan terhadap aset bermasalah dan deleveraging, dampak langsung jalur finansial juga muncul melalui aksi flight to quality, yaitu penyesuaian portfolio dari aset yang dipandang berisiko ke aset yang lebih aman. Kondisi ini dipicu oleh munculnya perilaku risk aversion yang berlebihan dari investor menyusul goncangan yang terjadi di pasar keuangan. Sementara itu dampak tidak langsung dari jalur finansial akan muncul melalui terganggunya ketersediaan pembiayaan ekonomi.

Intensitas krisis ke pasar finansial global yang mengalami eskalasi pada akhir triwulan III-2008 menyusul kolapsnya Lehman Brothers pada Oktober 2008, telah menimbulkan tekanan pada stabilitas keuangan domestik. Salah satu indikator peningkatan tekanan tersebut adalah Indeks Stabilitas Keuangan atau Financial Stability Index (FSI)17, yang sempat melampaui batas indikatif maksimum 2, dengan posisi tertinggi pada bulan November 2008 sebesar 2,43.18. Tingginya angka FSI dalam dua bulan terakhir tersebut terutama disebabkan oleh anjloknya IHSG dan harga SUN. Di pasar saham, volume perdagangan saham dan IHSG mengalami tekanan kuat hingga memaksa otoritas BEI menghentikan perdagangan (blackout) pada Oktober 2008. IHSG menurun drastis, dari sebesar 2.830 pada awal tahun menurun menjadi 1.355 pada akhir 2008. Kecepatan imbas  krisis finansial global ini ke pasar keuangan domestik salah satunya didukung oleh struktur pasar keuangan domestik yang telah terintegrasi dengan pasar keuangan global. Selain itu, gejolak di pasar saham tidak terlepas dari cukup tingginya proporsi asing dalam perdagangan saham selama ini.

Dampak krisis finansial global ke Indonesia lebih banyak ditransmisikan lewat jalur perdagangan atau makroekonomi dibandingkan jalur finansial. Kurang kuatnya intensitas dampak krisis melalui jalur finansial secara langsung antara lain disebabkan oleh rendahnya penempatan dana perbankan atau lembaga keuangan domestik terhadap aset-aset bermasalah dari pasar finansial global. Hal ini tidak terlepas dari berbagai peraturan Bank Indonesia yang menerapkan sejumlah batasan terhadap aktivitas yang dilakukan perbankan. Dampak rambatan (spillover) melalui jalur perdagangan berpotensi sangat signifikan mempengaruhi perekonomian nasional. Cukup signifikannya dampak krisis melalui jalur perdagangan ini tidak terlepas dari karakteristik ekspor Indonesia yang didominasi oleh komoditas primer dan negara tujuan ekspor yang kurang terdiversifikasi. Dari sisi sektoral, kontraksi akan segera terlihat pada sektor-sektor tradables, yang sekaligus merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Gelombang pemutusan hubungan kerja, yang sudah mulai terjadi, diperkirakan semakin berlanjut.

Kondisi ini pada gilirannya akan memperkecil pangsa tenaga kerja dalam pendapatan nasional. Berdasarkan pemetaan terhadap distribusi pendapatan nasional, terdapat indikasi adanya keterkaitan yang kuat antara labor share dalam pendapatan nasional dan pergerakan konsumsi masyarakat. Gelombang pemutusan hubungan kerja apabila terus terjadi akan menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat yang signifikan. Terganggunya kinerja sektor riil ini selanjutnya berpotensi meningkatkan intensitas transmisi krisis melalui jalur finansial secara tidak langsung dalam bentuk terhambatnya kemampuan melakukan pembiayaan ekonomi.

Memahami Visi Ekonomi Capres 2009

Sejak SBY menetapkan Boediono sebagai cawapres, muncullah perbedaan pandangan ekonomi antara mazhab neoliberalisme versus kerakyatan. Hal ini bukan muncul dari para capres dan cawapres, tetapi perbedaan mazhab ini merupakan persepsi yang tiba-tiba muncul dan melekat di masyarakat. Bahkan para ekonom ikut saling serang melalui berbagai komentar maupun tulisan antara yang pro dan kontra. Secara spesifik, pasangan Mega-Prabowo mengusung gagasan “Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera”. SBY-Boediono melanjutkan program “Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera”, dalam suatu kesempatan SBY menyebutnya dengan istilah “Ekonomi Jalan Tengah”. Sementara duet JK-Wiranto mengusung “Indonesia yang mandiri dan sejahtera”.

Semua calon menyatakan diri sebagai yang paling pro rakyat. Ekonomi kerakyatan menjadi ‘jualan’ dimana-mana untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Mega-Pro mengusung ekonomi kerakyatan karena mayoritas konstituen mereka adalah wong cilik, petani, nelayan, kaum buruh, dsb. JK-Win tidak mau ketinggalan, dalam sesi dialog dengan Kadin, JK melepas sepatunya dan menunjukkan bahwa ia memakai sepatu produksi dalam negeri (Bandung) dengan lebel ‘JK Collection’. SBY-Boediono juga tidak pernah lelah membantah tudingan bahwa mereka penganut paham neoliberal. Untuk menunjukkan itu, mereka mengunjungi pasar-pasar tradisional yang merupakan simbol ekonomi kerakyatan, memborong ikan dari nelayan kecil, mencicipi dan memuji tempe produksi Sanan Malang, dan beragam aksi-aksi pencitraan sebagai pembela rakyat.

Namun demikian, gagasan-gagasan yang secara spontan terlontar dari para kandidat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sesungguhnya madzhab ekonomi yang mereka anut. Boediono misalnya dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa dia akan melanjutkan program privatisasi BUMN karena dianggap tidak efisien. Hal ini kemudian memicu komentar dari kubu Mega-Pro yang menyebut bahwa pandangan Boediono tersebut menunjukkan bahwa ia penganut neolib. (detik.com). SBY juga secara tegas menyatakan anti kapitalisme rambut hitam, yang dianggap sebagai sindiran kepada JK dan para pengusaha lokal (Metro TV, economic challange, 22 Juni 2009). Oleh karena itu, bagian ini akan menyajikan konsep ekonomi kerakyatan dan bagaimana paham neoliberalme itu?

***

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi rakyat adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak” (Krisnamurthi, 2001).  Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya; dan bukan perkebunan atau peternak besar atau MNC pertanian, dan sejenisnya.  Jika dikaitkan dengan kegiatan perdagangan, industri, dan jasa maka yang dimaksud adalah industri kecil, industri rumah tangga, pedagang kecil, eceran kecil,  sektor informal kota, lembaga keuangan mikro, dan sejenisnya; dan bukan industri besar, perbankan formal, konglomerat, dan sebagainya.  Pendeknya, dipahami bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat (banyak)” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasasi oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar, walaupun yang disebut terakhir pada hakekatnya adalah juga ‘rakyat’ Indonesia.

Perspektif lain dari ekonomi rakyat dapat pula dilihat dengan menggunakan perspektif jargon: “ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Krisnamurthi, 2000).  “Dari rakyat”, berarti kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan penguasaan rakyat dan aksesibilitas rakyat terhadap sumberdaya ekonomi.  Rakyat menguasai dan memiliki hak atas sumberdaya untuk mendukung kegiatan produktif dan konsumtifnya.  Dalam hal ini, sumberdaya ekonomi yang dimaksud adalah segala sumberdaya yang dapat digunakan untuk menjalankan penghidupan, baik sumberdaya alam, modal, tenaga kerja (termasuk tenaga kerjanya sendiri), ketrampilan, pengetahuan, juga sumberdaya sosial (kelompok, masyarakat) sumberdaya jaringan (‘network’), informasi, dan sebagainya.

“Oleh rakyat”, berarti proses produksi dan konsumsi dilakukan dan diputuskan oleh rakyat.  Rakyat memiliki hak atas pengelolaan proses produktif dan konsumtif tersebut.  Berkaitan dengan sumberdaya (produktif dan konsumtif), rakyat memiliki alternatif untuk memilih dan menentukan sistem pemanfaatan, seperti berapa banyak jumlah yang harus dimanfaatkan, siapa yang memanfaatkan, bagaimana proses pemanfaatannya, bagaimana menjaga kelestarian bagi proses pemanfaatan berikutnya, dan sebagainya.

“Untuk rakyat”, berarti rakyat banyak merupakan ‘beneficiaries utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi.  Rakyat menerima manfaat, dan indikator kemantaatan paling utama adalah kepentingan rakyat.

Dalam hal ini perlu pula dikemukakan bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan “dengan siapa saja”, dalam arti kegiatan transaksi dapat dilakukan juga dengan “non-ekonomi-rakyat”.  Juga tidak ada pembatasan mengenai besaran, jenis produk, sifat usaha, permodalan, dan sebagainya.  Ekonomi rakyat tidak eksklusif tetapi inklusif dan terbuka.  Walaupun demikian, sifat fundamental diatas telah pula menciptakan suatu sistem ekonomi yang terdiri dari pelaku ekonomi, mekanisme transaksi, norma dan kesepakatan (“rule of the game”) yang khas, yang umumnya telah memfasilitasi ekonomi rakyat untuk survive dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka ekonomi rakyat memiliki dimensi yang luas.  Dalam ekonomi rakyat, pelakunya melakukan kegiatan produksi dan konsumsi.  Mereka adalah orang-orang yang bekerja sendiri dan juga mereka yang bekerja menerima upah.  Mereka adalah kegiatan usaha formal (berijin usaha, seperti koperasi atau CV atau bentuk badan hukum lain) dan juga sangat banyak yang informal atau nono-formal. Umumnya mereka berskala mikro dan kecil tetapi juga terdapat beberapa yang berskala menengah. Mereka memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dan tidak hanya tergantung pada pihak lain (apakah itu bank, pemilik saham, atau entitas lain).  Mereka bisa berada dalam kegiatan ekonomi tradisional tetapi juga tidak sedikit yang bergerak dalam sistem ekonomi modern. Mereka sebagian besar hanya beroperasi secara lokal, tetapi beberapa diantaranya juga memiliki kemampuan dan daya saing internasional yang handal. Mereka bisa melekat pada badan usaha pemerintah atau swasta. Dan yang terpenting adalah mereka berbasis pada manusia, keluarga, dan masyarakat; dari pada hanya sekedar angka-angka uang (modal) atau produk.

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat secara kasar dapat dikelompokkan menjadi:

a)        Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder – pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (semua dilaksanakan dalam skala terbatas dan subsisten), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil, dan semacamnya.

b)        Kegiatan-kegiatan tersier – transportasi (dalam berbagai bentuk), kegiatan sewa menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat produksi.

c)        Kegiatan-kegiatan distribusi – pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya.

d)       Kegiatan-kegiatan jasa lain – pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya.

Meskipun ekonomi rakyat dilekatkan dengan predikat informalitas, dalam kenyataannya ekonomi rakyat memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor formal. Hubungan yang dapat disebut sebagai “the dark side of the formal sector” ini karena seringkali hubungan ini tidak diakui karena berarti sektor formal bekerja sama dengan entitas yang “illegal” mengambil wujud konkrit seperti: penggunaan penjual koran eceran oleh berbagai perusahaan penerbitan, penyediaan makanan murah oleh warung tegal bagi para pekerja di berbagai perusahaan maupun pabrik, penggunaan pedagang eceran di kampung-kampung untuk menyalurkan berbagai produk perusahaan maupun pabrik. Berbagai contoh yang lain masih dapat dipaparkan, namun satu hal yang jelas adalah ekonomi rakyat dengan satu dan lain cara secara nyata memiliki hubungan dan bahkan mendukung sektor formal.

Siapa yang disebut Rakyat?

Dari  landasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas (Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII/66 dan GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1998, 1999), jelas bahwa ekonomi Indonesia berpedoman pada ideologi kerakyatan. Apa  itu kerakyatan dan siapa itu rakyat?

Banyak orang mengatasnamakan rakyat. Ada yang melakukannya secara benar demi kepentingan rakyat semata, tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir ini tentulah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Namun yang lebih berbahaya dari itu adalah bahwa banyak di antara mereka, baik yang menuding ataupun yang dituding dalam mengatasnamaan rakyat, adalah bahwa mereka kurang sepenuhnya memahami arti dan makna rakyat serta dimensi yang melingkupinya.

“Rakyat” adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah “the common people”, rakyat adalah “orang banyak”. Pengertian rakyat berkaitan dengan “kepentingan publik”, yang berbeda dengan “kepentingan orang-seorang”. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut “public interest” atau “public wants”, yang berbeda dengan “private interest” dan “private wants”. Sudah lama pula orang mempertentangkan antara “individual privacy” dan “public needs” (yang berdimensi domain publik). Ini analog dengan pengertian bahwa “social preference” berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari “individual preferences”. Istilah “rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat “publik” itu.

Mereka yang tidak mampu mengerti “paham kebersamaan” (mutuality) dan “asas kekeluargaan” (brotherhood atau broederschap) pada dasarnya karena mereka tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah “rakyat” itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium “vox populi vox Dei”, di mana rakyat lebih dekat dengan arti “masyarakat” atau “ummat”, bukan dalam arti “penduduk” yang 210 juta. Rakyat atau “the people” adalah jamak (plural), tidak tunggal (singular).

Neo-Liberalisme (neolib)

Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah Friedrich von Hayek (1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga dengan julukan ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus monetarisme. Kala itu adalah masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program “New-Deal” maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (full employment) serta adanya pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya yang terkenal di tahun 1926 berjudul “The End of Laissez-Faire”, Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, “Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan umum”. Keynesianisme masih tetap menjadi dominant economy sampai tahun 1970-an.

Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan sudah merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan semacam neo-liberal sama sekali tidak populer. Meskipun begitu mereka membangun basis di tiga universitas utama: London School of Economics (LSE), Universitas Chicago, dan Institut Universitaire de Hautes Etudes Internasionales (IUHEI) di Jenewa. Para ekonom kanan inilah yang kemudian setelah PD-II mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu Societe du Mont-Pelerin, Pertemuan mereka yang pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang dan didanai oleh bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice Allais, serta tiga penerbitan terkemuka, Fortune, Newsweek dan Reader’s Digest. Lembaga ini merupakan “semacam freemansory neo-liberal, sangat terorganisir baik dan berkehendak untuk menyebarluaskan kredo kaum neo-liberal, lewat pertemuan-pertemuan internasional secara reguler”.

Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah “The Road to Serfdom” (Jalan ke Perbudakan) yang menyerang keras Keynes. Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di Reader’s Digest di tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut: “Pada masa lalu, penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan melalui ketertundukan itu maka kita bisa ikut serta setiap harinya dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang belum sepenuhnya kita pahami”. Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial. Menurut mereka, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu ditransmisikan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam arti ini maka Neo-liberal juga tidak percaya pada Serikat Buruh atau organisasi masyarakat lainnya.

Dengan demikian Neo-liberal secara politik terus terang membela politik otoriter. Ini ditunjukkan oleh Hayek ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, “Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama seperti mungkinnya demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis yang tidak punya liberalisme”. Demokrasi politik, menurut neo-Liberal, dengan demikian adalah sistem politik yang menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam melakukan pilihan dalam transaksi pasar, bukan sistem politik yang menjamin aspirasi yang pluralistik serta partisipasi luas anggota masyarakat. Bahkan salah seorang pentolan neo-Liberal, William Niskanen, menyatakan bahwa suatu pemerintah yang terlampau banyak mengutamakan kepentingan rakyat banyak adalah pemerintah yang tidak diinginkan dan tidak akan stabil. Bila terjadi konflik antara demokrasi dengan pengembangan usaha yang kapitalistis, maka mereka memilih untuk mengorbankan demokrasi.

Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut:

  1. ATURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
  2. MEMOTONG PENGELUARAN PUBLIK DALAM HAL PELAYANAN SOSIAL. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk ‘jaring pengaman’ untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis.
  3. DEREGULASI. Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
  4. PRIVATISASI. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
  5. MENGHAPUS KONSEP BARANG-BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) ATAU KOMUNITAS. Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Tantangan Ekonomi Presiden Terpilih

Setelah memenangi pilpres 2009, presiden terpilih tidak punya waktu untuk ‘berbulan madu’ dan menyelenggarakan resepsi ‘mewah’ untuk merayakan kemenangan seperti ketika mereka menggelar dekralasi pencalonan. Beragam persoalan ekonomi telah menunggu untuk segera diselesaikan. Tiga hal krusial dan mendesak yang menurut saya harus segera disolusikan adalah:

Pertama, pengangguran. Akibat krisis keuangan global, banyak perusahaan yang  terpaksa melakukan PHK atau minimal merumahkan karyawannya. Hingga Juni 2009, sebanyak 53.338 orang di-PHK dan 23.440 dirumahkan. Jumlah ini jelas akan menambah angka pengangguran yang pada akhir 2008 berada pada 8,4 persen. Aneka kebijakan untuk mengatasi pengangguran kurang efektif. Angka pengangguran terbuka memang menurun dari 9,9 persen (2004) jadi 8,4 persen (2008), namun pada periode yang sama terjadi peningkatan angka under-employment (separuh menganggur) dari 29,8 persen menjadi 30,3 persen. Sektor informal masih dominan dari struktur tenaga kerja, jumlahnya mencapai 69 persen (Basri, 2009).

Tingginya angka pengangguran ini tentu saja karena ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini juga telah memicu terjadinya gelombang TKI/TKW ke luar negeri – dengan tujuan utama Malaysia disusul kawasan Timur Tengah – yang kemudian melahirkan berbagai masalah baru. Jumlah TKI/TKW ke Malaysia mencapai 2,2 juta dan hanya 1,2 juta yang resmi terdaftar serta 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal (Kompas, 25 Juni 2009). Kondisi ini menggambarkan peta kasar daya saing dan kompetensi pekerja Indonesia. Sebagian besar masuk dalam jenis pekerjaa kasar, seperti pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, dan buruh konstruksi.

Sampai sekarang sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni mencapai 43 persen. Yang paling mencemaskan, pertumbuhan ekonomi semakin tidak berkualitas. Pemerintah boleh menepuk dada karena pertumbuhan ekonomi terus membaik: dari 5,7 persen (2005), 5,5 persen (2006), 6,3 persen (2007), dan menjadi 6,1 persen (2008), bahkan pada saat sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, Indonesia masih membukukan tingkat pertumbuhan 4,4 persen pada triwulan I 2009. Tapi apalah artinya angka-angka statistik itu apabila kemiskinan masih menjamur dan pengangguran terus berbiak? Apalah artinya pertumbuhan selangit kalau tiap menjelang musim tanam petani berteriak kelangkaan pupuk atau harga anjlok saat panen?

Kedua, kemiskinan. Ini adalah efek domino dari susahnya mencari pekerjaan, tingginya pengangguran, dan rendahnya upah buruh. Angka kemiskinan masih 15,4 persen, hampir dua kali dari target Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM) yang menetapkan angka kemiskinan di 8,2 persen. Per Juni 2009 angka ini meningkat. Menurut data kompas (27 Juni 2009), ada 2,7 juta orang berusia lanjut yang telantar, 17,8 persen masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan 49 persen penduduk berpenghasilan di bawah 2 dollar AS per hari. Padahal, rentang tahun 2004-2008 anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tapi angka kemiskinan hanya turun 1 persen. Ini mengindikasikan aneka kebijakan antikemiskinan seperti BLT, PNPM Mandiri, Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan dan yang lain bersifat tumpul.

Ketiga, utang luar negeri. “Jangan sampai negara ini dibangun dengan utang”; “jangan-jangan tangis bayi ketika dilahirkan adalah karena dia sudah menanggung utang negara ini?!”. Demikian kira-kira pesan yang ditangkap dari serangkaian diskusi tentang utang luar negeri kita. Posisi utang luar negeri memang cukup merisaukan. Per Januari 2009, total utang pemerintah mencapai Rp 1.667 triliun. Pertumbuhan pinjaman luar negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN) dari tahun ke tahun juga ‘mengerikan’ (tabel 6).

Tebel 6. Perkembangan Utang Luar Negeri (Pinjaman Luar Negeri dan Surat Berharga Negara) selama tahun 2001-2009

(dalam triliun rupiah)

Tahun

Pinjaman Luar Negeri

Surat Berharga Negara

Total Utang Luar Negeri

2001

602

661

1.263

2002

594

655

1.249

2003

591

649

1.240

2004

613

662

1.275

2005

612

656

1.268

2006

562

748

1.310

2007

686

801

1.387

2008

717

906

1.623

2009

746

920

1.667

Sumber: Rachman (2009)

Klaim keberhasilan pemerintah yang menyatakan telah melunasi utang kepada IMF (dana moneter internasional) harus dipandang secara lebih komprehensif. Dengan IMF boleh saja kita tidak lagi berutang dan CGI dibubarkan, tetapi (mengutip data yang disajikan M. Fadjroel Rachman di Kompas, 16 Mei 2009) Indonesia tetap berutang kepada Jepang (45,4 persen), ADB (16,4 persen), bank dunia (13,6 persen), AS (3,6 persen), Inggris (1,7 persen), dan lainnya (14,6 persen).

Permasalahan utang luar negeri ini harus dianggap serius karena terkait dengan harga diri dan kemandirian bangsa. Utang luar negeri biasanya selalu menyertakan sejumlah persyaratan (untuk tidak menyebut pendiktean), misalnya soal konsultan dari negara pemberi pinjaman dan sederet persyaratan lain yang seringkali tidak dapat kita tolak. Pengusiran 511 penduduk Tanah Merah untuk proyek gas Tangguh yang dibiayai ADB sekitar 350 juta dollar AS adalah salah satu contoh. Belum lagi masalah internal yang menyertai utang tersebut. Misalnya, temuan BPK bahwa proyek pemerintah senilai Rp 438,47 miliar tidak terlalu bermanfaat serta keterlambatan 25 proyek pemerintah dengan beban commitment fee mencapai Rp 2,02 triliun.

Wallahu a’lamu bish shawab.

—–ooOoo—–

Referensi

Aviliani. 2009. ‘Perbaikan Ekonomi. www.seputarindonesia.com (diakses: 22 Juni 2009).

Adiprasetyo, A. 2009. ‘Membangun Optimisme; Merebut Matahari’. Kompas edisi 27 Juni 2009.

Bank Indonesia. 2008. Laporan Tahunan 2008.

Baswir, R. 2005. Neoliberalisme Malu-malu. Bisnis Indonesia, 6 Februari

Baswir, R. 2008. ‘Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia’, dalam (Sarjadi dan Sugema eds.) Ekonomi Konstitusi. Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate

Daruri, A.D. 2009. ‘Menakar Program Ekonomi Capres’. www.LampungPos.com (diakses: 22 Juni 2009).

Firmanzah. 2009. ‘Agenda Pemulihan Ekonomi dan Kampanye Capres-Cawapres’. www.okezone.com (diakses: 22 Juni 2009).

Glassburner B. 1971. Indonesian Economic Policy After Soekarno. In (Glassburner B, eds). The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornel University Press, pp 426-443

Giersch, H. 1968. Politik Ekonomi, diterjemahkan oleh Samik Ibrahim dan Nadirsjah Tamin, Jakarta: Kedutaan Besar Jerman

Harvey, D. 2005. A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.

Indonesian Commercial Newsletter (ICN). 2008. Outlook Ekonomi Indonesia 2009.

Kolfidus, E. 2009. ‘Neo-Liberalisme’. www.timorexpres.com (diakses: 22 Juni 2009).

Netty, A. G. H. 2009. ‘Ekonomi Kerakyatan’. www.timorexpres.com (diakses: 22 Juni 2009).

Noorsy, I. 2009. Kerakyatan vs Neoliberal. Paper diskusi. Jakarta.

Nuroso, B. 2009. ‘Apa yang Salah dengan Neoliberal?’. Jawa Pos edisi 13 Juni.

Rachman, M.F. 2009. ‘Republik Tanpa Alternatif’. Kompas edisi 16 Mei.

Romli, M. 2009. ‘Tantangan Ekonomi 2010’. Available online at: www.okezone.com (diakses: 22 Juni 2009).

Soesatyo, B. 2009. ‘Fakta Tantangan Ekonomi Indonesia’. Available online at: www.okezone.com (diakses: 22 Juni 2009).

Touraine, A .2001. Beyond Neoliberalism, Cambridge: Polity.

KOMPAS, berbagai edisi tahun 2009.

www.detik.com

www.metro.tv

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: