«

»

Mar 21

Membuka Kembali Wacana Masyarakat Madani; Perspektif Ekonomi Politik

*) ini paper waktu mahasiswa semester 3, bahan untuk mengikuti
Intermediate Training di HMI Cabang Bogor...jadul banget...
tapi isunya tetap bisa diakomodasi kali yaaaa.....

Krisis yang teramat lama mencengkeram kehidupan bangsa ini pada tahapan berikutnya telah membuka sebuah wacana baru tentang angan terbentuknya tatanan masyarakat nan sejahtera, demokratis, dimana hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dilindungi (dijamin) oleh pemerintah yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Masyarakat yang dicitrakan sebagaimana bentukan Rasulullah SAW di tanah Yatsrib; “Masyarakat Madani”.

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang mengembangkan dan menetapkan pola hidup sosial-politik-budaya dengan pranata kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat (atau yang dapat meningkatkan harkan dan martabat manusia). Masyarakat madani ialah suatu masyarakat atau gerakan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menghendaki perubahan dari kondisi hidup ‘tidak manusiawi’ (karena kebutuhan fisik dan nonfisik tidak terpenuhi) menjadi kondisi hidup yang manusiawi (dengan tatanan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan tisik dan mentalnya sebagai manusia yang beradab) (Saparinah Sadli, 1998).

Upaya perwujudan masyarakat madani akan menghadapi hambatan dan tantangan dari pihak-pihak yang selama masa orde Soeharto diuntungkan oleh ketimpangan kepemilikan asset dan sistem politik yang otoriter. Hambatan juga datang dari bagian masyarakat sendiri yang beranggapan bahwa pengembangan masyarakat madani dikhawatirkan memberikan kesempatan yang terlalu besar kepada umat Islam sebagai mayoritas mendominasi politik dan mungkin selanjutnya perekonomian. Tantangan ini harus kita hadapi baik secara persuasif dengan semakin kita memberikan argumentasi kuat dan rasional tentang pentingnya masyarakat madani yang tidak hanya menguntungkan bagian masyarakat tertentu tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, meskipun istilah madani sesungguhnya diambil dari kata madinah, sebuah kota yang dibentuk oleh Muhammad SAW yang mempunyai makna sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban (agama), yang meninggalkan tradisi jahiliyah. Madinah yang semula bernama Yastrib (di masa Rasulullah SAW) merupakan figur tatanan masyarakat ideal yang benar-benar sesuai dengan namanya.

Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Politik

Berbagai upaya yang telah dan sedang ditempuh oleh pengambil kebijakan (pemerintah) untuk keluar dari krisis ini agaknya masih akan menghantam tembok hambatan yang cukup tebal. Hal ini dikarenakan kaca mata pandang yang dipakai oleh pemerintah belum lagi menggunakan kaca mata rakyat kecil yang notabene adalah bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Upaya pembenahan sektor ekonomi, baik melalui roll over pembayaran utang swasta, pembatasan jumlah uang disetor untuk bank, likuidasi beberapa bank sampai pada ‘aksi’ janji-jani untuk memberikan kredit dengan cara yang mudah kepada koperasi dan usaha kecil tanpa mempertimbangkan kondisi anggaran, tidak akan pernah menyentuh akar permasalahan karena memang akar masalah itu tidak berani disentuh. Intinya menurut saya adalah pada moral hazard, minimal korupsi. Tak mungkin rasanya berbagai aksi kerakyatan dan pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah jika keinginan untuk menindak pelaku korupsi dan atau membersihkan instansi dari praktik korupsi hanya dilakukan dengan setengah hati. Karena dengan demikian para koruptor itu akan berpikir bahwa memang hukum kita sangat lemah dan tidak akan mampu menjerat pelaku korupsi ke pengadilan, dan kalaupun diadili maka jumlah uang tebusannya jauh lebih kecil dibanding dengan harta hasil korupsi. Seperti halnya tidak mungkin mengupas masalah korupsi — apalagi berusaha untuk membasminya — tanpa menengok pada sistem birokrasi dan struktur politik yang ada, mengingat korupsi memang salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Jadi atau tidak jadi memajang wajah koruptor di layar televisi (sebagaimana diusulkan beberapa ahli) bukan jawaban ampuh untuk memberantas penyakit ini. Solidaritas primordial, ikatan patrimonial, budaya restu, mental ewuh pakewuh, orientasi vertikal, falsafah mikul nduwur mendhem njero dan sebagainya merupakan dorongan terjadinya praktik korupsi dan berbagai tindak amoral yang lain (HD. Haryo Sasongko, 1996). Tanpa pembasmian penyakit yang satu ini dengan sungguh-sungguh dan dengan hukuman yang seberat-beratnya, maka berbagai upaya pembenahan ekonomi politik yang kita tempuh akan mubadzir.

Di tengah suasana yang sudah serba business oriented dimana banyak orang tergelincir menjadi economic animal, budaya malu sulit ditegakkan. malah merupakan suatu budaya aneh bin ajaib yang tidak jelas bentuknya, sehingga semakin lebih tidak jelas lagi bagaimana melaksanakannya. Yang mudah ditegakkan adalah semangat untuk meraih segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan segala cara. Karena itu, jika kita memang menghendaki penyakit korupsi ini diberantas, maka kita harus berpacu dalam menegakkan hukum secara tegas. Artinya segala bentuk penyakit birokrasi, apakah itu restu, mental ewuh pakewuh dan sebagainya harus dapat dihapus.

Paradigma baru ekonomi politik untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis yang lebih parah lagi — yaitu krisis sosial yang dipicu oleh semakin langkanya bahan kebutuhan atau semakain sulitnya cara untuk memperolehnya — adalah bahwa sistem ekonomi warisan rezim orde Soeharto yang dicirikan oleh ketimpangan penguasaan asset yang tinggi, ketimpangan pendapatan, dan kesempatan usaha yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha yang dekat dengan penguasa harus dirubah untuk memberikan kesempatan keterlibatan masyarakat yang lebih luas (Umar Juoro, 1998). Selama ini ketimpangan penguasaan asset dalam berbagai jenis, seperti tanah dan modal finansial sangat timpang antara masyarakat mayoritas dengan sejumlah kecil masyarakat yang dekat dengan penguasa orde Soeharto yang menguasai sebagian besar asset. Dengan tumbangnya konglomerat, banyak asset perusahaan besar kini dikuasai pemerintah. Dalam rangka rekapitalisasi, terutama di sektor perbankan, maka asset-asset tersebut terutama akan dijual kepada perusahaan asing, dengan sebagian saham dijual kepada pengusaha domestik. Semestinya unsur-unsur ekonomi rakyat juga mendapatkan bagian dari redistribusi asset ini. Tentu saja usaha kecil, menengah dan koperasi tidak mempunyai dana untuk membeli asset tersebut. Untuk itu pemerintah dapat mengeluarkan convertible bond dengan jangka waktu 10 – 15 tahun, sehingga memungkinakan unsur ekonomi rakyat dapat memilikinya dengan cara mencicil atau dengan jaminan pemerintah melalui kredit lunak.

Selain itu, pembangunan politik – dalam arti pengembangan lembaga-lembaga demokratis beserta prosesnya dan sekularisasi budaya — menjadi pilihan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Salah satunya adalah pemberdayaan lembaga legislatif. Ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengupayakan pemberdayaan lembaga legislatif tersebut, yaitu :

Pertama, kita harus berusaha untuk memperkuat sarana dan prasarana bagi optimalisasi peran anggota dewan. Selain dengan diberikannya dukungan finansial yang memadai juga perlu diciptakan kondisi struktur yang mendorong pemberdayaan peran anggota dewan. Misalnya, pemerintah harus selalu berkonsultasi dengan dewan dalam masalah yang menyangkut urusan publik. Pengetahuan anggota dewan harus ditingkatkan melalui proses belajar yang terus-menerus.

Kedua, untuk menciptakan rasa aman mereka, lembaga recalling harus sangat selektif, kalau tidak mau dihilangkan. Kalaupun masih diperlukan hendaknya diambil dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat, jauh dari kesan melecehakan lembaga perwakilan rakyat.

Ketiga, lembaga ‘litsus’ harus dihilangkan, atau diserahkan kepada masing-masing orsospol untuk melakukannya. Demi menghormati wibawa dan otonomi organisasi peserta pemilu, campur tangan pihak eksternal partai dalam masalah internal mereka merstinya dikurangi (Indria Samego, 1998).

Upaya Membangun Masa Depan Indonesia

Dirkursus tentang masyarakat madani  atau ada yang menggunakan istilah civil society telah dimulai sejak pada awal berdirinya Muhammadiyah — hanya saja mereka tidak menggunakan istilah masyarakat madani untuk masyarakat yang akan mereka bentuk dan perjuangkan. Dari catatan badan intelejen Belanda pada sekitar tahun 1916-1917, di Sumatera Utara ada seorang syekh yang mengkampanyekan Muhammadiyah, beliau adalah Syekh Amrullah Karim, ayahanda dari Buya Hamka. Dalam kampanye tersebut (menurut laporan badan intel Belanda tersebut) syekh Amrullah Karim berkata bahwa “manusia dibekali oleh Allah dengan akal dan hawa nafsu, manusia harus dapat mengendalikan hawa nafsunya dan selalu memenangkan akalnya. Tetapi karena manusia adalah makhluk yang dlo’if, maka manusia sering kali terjebak oleh hawa nafsunya, dan jika hal itu terjadi maka manusia itu akan merugi. Karena itu manusia memerlukan organisasi yang sengaja dibentuk untuk saling mengingatkan dan memberikan manfaat baginya” (Taufiq Abdullah, 1998).

Membangun masyarakat madani tidaklah mudah dan tidak sekali jadi. Hal ini memerlukan usaha yang terus-menerus dengan keterlibatan berbagai unsur di dalam masyarakat. Pendistribusian kekuasaan ekonomi sangat mendukung terciptanya masyarakat madani, karena salah satu persyaratan terciptanya masyarakat madani adalah peningkatan kesejahteraan yang merata (Umar Juoro, 1998). Dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi ekonomi kerakyatan untuk mempunyai peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional tidak saja dalam unit-unit usahanya sendiri yang sangat terbatas, tetapi juga mempunyai andil dalam kepemilikan saham di perusahaan besar dan juga interaksi langsung melalui pola-pola kontrak (tender), berarti bahwa masyarakat luas semakin terlibat dan menjadi unsur aktif dalam perkembangan masyarakat, ini adalah salah satu hakekat masyarakat madani. Masyarakat madani berarti masyarakat adalah pemegang saham (share holder) dari proses ekonomi dan politik nasional yang sekaligus berarti menentukan keluarannya (outcome). Pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka membangun masyarakat madani membutuhkan kerangka campuran antara campur tangan pemerintah untuk membangun basis ekonomi rakyat dan diimplementasikan di dalam sistem persaingan pasar yang memberikan kesempatan unit-unit usaha bersaing dengan fair dan efisien.

Demokratisasi politik sebagai pilar lain dari masyarakat madani juga membuka peluang bagi demokratisasi ekonomi. Tantangannya adalah bagaimana mentransformasikan konstituensi dan mandat politik untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan ekonomi rakyat. Dengan sistem politik yang lebih demokratis maka lembaga perwakilan rakyat dapat mengeluarkan undang-undang persaingan sehat dan perlindungan usaha kecil yang dilaksanakan secara praktis. Selain itu lembaga perwakilan juga dapat mendesak pemerintah untuk mendukung perkembangan unit-unit ekonomi rakyat.

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: