«

»

Mar 21

Ekonomi dan Bias Pendidikan

*) artikel udah lama…pas habis musim penerimaan murid baru tahun lamaaaa

——00——-

Hingar-bingar proses penerimaan siswa baru usai sudah, banyak orang tua dan siswa yang bangga karena telah berhasil diterima di sekolah ‘favorit’ tertentu yang mereka inginkan, tetapi jauh lebih banyak mereka yang kecewa karena gagal mendapatkannya. Bagi banyak orang tua, setelah anak-anak mereka berhasil lolos dan diterima di sekolah tertentu, bukan berarti urusan selesai. Jika sebelumnya mereka ribut ke sana kemari untuk mencari peluang lolos dari pagu yang tersedia sesuai dengan besar NEM anaknya, kini persoalan beralih kepada besarnya berbagai pungutan dan kewajiban membayar biaya pendidikan yang acapkali di luar kewajaran. Sekolah menjadi seolah hanyak milik orang-orang yang mampu membelinya.

Kendati telah diumumkan bahwa sekolah dilarang memaksa wali murid untuk membeli perlengkapan belajar siswa di sekolah, dalam praktik tetap saja terjadi sejumlah pelanggaran. Sebagian wali murid memang ada yang mengajukan keberatan, meminta dispensasi, atau melontarkan protes dengan cara berkirim ke rubrik Surat Pembaca atau mengeluh di media massa. Namun, entah karena apatis, pesimis, atau takut keluhan mereka akan berimbas buruk pada kelangsungan pendidikan anaknya di sekolah, sebagian besar orang tua tampaknya menerima semua itu sebagai sebuah kewajaran. Toh, kasus seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun dan hingga kini tetap tidak terjadi perbaikan yang berarti. Sehingga, daripada berteriak percuma, lebih baik sedikit berkorban, yang penting proses belajar anak-anak mereka tidak terganggu.

Di mata wali murid, disadari bahwa dari hari ke hari, biaya pendidikan memang makin mahal. Bahkan, di lingkungan sekolah negeri yang diasumsikan lebih murah, kenaikan biaya pendidikan yang mesti ditanggung wali murid pun tidak lagi dapat dicegah, bahkan lebih ‘gila’ dari sekolah swasta. Makin banyaknya sekolah-sekolah baru, di satu sisi memang memperlebar akses anak-anak untuk terserap pada sistem pendidikan yang masal dan sekaligus membuka peluang bagi terhapusnya berbagai bentuk diskriminasi. Tetapi, karena proses masalisasi pendidikan itu tidak didukung anggaran pendidikan dari pemerintah yang cukup, maka di sisi yang sama pendidikan menjadi rawan tergelincir makin komersial.

Peter William Musgrave, seorang sosiolog Inggris, mengidentifikasi berbagai fungsi pendidikan dengan mencakup fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi seleksi, dan fungsi stabilitas dan perubahan. Fungsi politik pendidikan mencakup pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang nantinya diharapkan menghasilkan SDM yang mendukung sistem, pendidikan tentang tatanan suatu negara, dan atau mencetak kader kepemimpinan nasional. Pendidikan berfungsi ekonomis manakala pendidikan menghasilkan tenaga-tenaga kerja kualified dan meningkatkan income individu, dus meningkatkan ekonomi negara. Pendidikan bisa menyebabkan seleksi secara natural bagi kelas-kelas sosial tertentu; dengan pendidikan, seseorang akan terseleksi dan memasuki kelas tertentu. Pendidikan juga berfungsi menstabilisir atau melestarikan budaya sekaligus merubah dan mengembangkannya.

John Vaizey dan B.G. Tilak Jandhvala, seperti dikutip oleh Tobroni, menegaskan bahwa pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi, penekan angka kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan pembangun peradaban. Fungsi pendidikan lain yang sangat penting adalah sebagai “agen perubahan.” Fungsi agen perubahan ini tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memiliki hubungan dekat dengan semua aspek struktur sosial: politik, agama, keluarga, stratifikasi sosial, mobilitas dan kesempatan kerja.

Investasi Dalam Pendidikan

Investasi dalam pendidikan dapat kita lihat dilakukan oleh tiga sektor, yaitu pemerintah, swasta (bisnis), dan keluarga. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan pendidikan bagi masyarakat.

Penggunaan tema “investasi” dalam pendidikan merupakan fenomena baru dalam diskursus pemikiran pendidikan. Bahkan sebagian orang masih mengatakan bahwa penggunaan kata investasi dalam dunia pendidikan merupakan “penghinaan” karena menganggap manusia sebagai barang. Ia sebenarnya merupakan analogi dari sistem ekonomi. Karena, berbicara investasi berarti berbicara untung-rugi. Secara umum, orang akan memperoleh profit dengan cara menanamkan modal untuk dikembangkan. Bahkan, semakin besar modal yang ditanam, diharapkan, semakin tinggi nilai imbal baliknya. Dari ide inilah maka, para ahli ekonomi dan pendidikan mencoba memikirkan pendidikan sebagai investasi untuk masa depan.

Meskipun kenyataannya banyak sekali fungsi yang dapat ditawarkan pendidikan, sebagian orang mempertanyakan efektifitas investasi melalui pendidikan, terutama efektifitasnya dalam memberikan imbal balik ekonomis terhadap individu maupun masyarakat. Hal ini terjadi karena, realitasnya, tidak semua lulusan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, setelah menanam investasi modal yang cukup banyak, mampu mengembalikan modal yang dihabiskan. Namun di sisi lain, pendidikan benar-benar memberikan wahana untuk meningkatkan ekonomi seseorang. Mayoritas mereka yang menempati posisi penting dalam struktur sosial-ekonomi adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Kalau guru besar dianggap memiliki status ekonomi menengah ke atas, maka mereka adalah lulusan perguruan tinggi. Kelompok kaya lantaran pendidikan itu ada dengan latar belakang yang berbeda, baik dulunya miskin maupun kaya.

Hubungan investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenyataan meningkatnya baik mobilitas individual maupun mobilitas kelompok. Jalan yang dilalui pendidikan dalam mendorong mobilitas individu adalah dengan mendidik pemuda berekonomi lemah untuk memasuki posisi dalam pekerjaan dan oleh karenanya memasuki “kelas menengah baru.” Di Indonesia, insinyur, guru, akuntan, dokter, perawat, dan sebagainya semakin meningkat jumlahnya dan bisa dianggap memiliki status ekonomi “menengah.” Pendidikan tidak hanya meningkatkan produktifitas kelompok dan dengan begitu meningkatkan income bagi kelas pekerja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kelompok. Peningkatan mobilitas kerja kelompok ini, dalam skala makro, akan meningkatkan status sosio-ekonomi masyarakat. Dus, pendidikan menjadi sangat penting.

Di Amerika, literatur ekonomi tentang human capital banyak menawarkan gagasan tentang estimasi imbal balik (rate of return) ekonomis bagi tingkat pendidikan yang berbeda. Kebanyakan studi menemukan, nilai imbal balik perguruan tinggi sedikit di atas 10 % per tahun bagi kelompok kulit putih laki-laki. Imbal balik semacam ini hampir sama dengan investasi dalam physical capital (misal: mesin baru). Ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari temuan ini. Pertama, investasi pendidikan menghasilkan output sama dengan investasi fisik, dan kedua, pendidikan merupakan alat yang kuat untuk merubah distribusi income dalam masyarakat. Kalkulasi semacam ini dipakai landasan bagi kebijakan pendidikan dan justifikasi pada investasi dalam pendidikan.

Bias Pendidikan

Pada dasarnya, pendidikan adalah sebuah ‘wilayah’ yang harus ditangani oleh negara. Masyarakat berhak memperoleh pendidikan secara murah (dan bahkan costless) dari pemerintah, karena pendidikan adalah barang publik. Untuk itulah maka pemerintah membangun sekolah-sekolah negeri mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan negeri tersebut sesungguhnya adalah untuk memberikan hak masyarakat memperoleh pendidikan. Munculnya lembaga-lembaga pendidikan swasta sesungguhnya merupakan imbas dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengcover seluruh masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Dengan demikian, idealnya lembaga pendidikan swasta harus lebih berkualitas dibanding pendidikan negeri karena biaya yang harus dibayar oleh masyarakat juga lebih tinggi. Di samping itu, mestinya yang kemudian diterima di pendidikan negeri adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk ‘membeli’ pendidikan swasta.

Praktik pendidikan di Indonesia telah mengalami pergeseran orientasi jika dilihat dari perspektif ‘kebutuhan publik’. Beberapa persoalan dan bias yang kemudian muncul berkenaan dengan hal ini adalah:

Pertama, lembaga pendidikan negeri justru lebih didominasi oleh kelompok masyarakat yang sesungguhnya mampu untuk ‘membeli’ pendidikan swasta; baik secara ekonomi maupun kemampuan intelektual. Adanya seleksi masuk pendidikan negeri (UMPTN/SPMB, misalnya) merupakan kontradiksi dari falsafah dasar penyediaan lembaga pendidikan bagi masyarakat. Karena adanya seleksi masuk inilah, kemudian justru menciptakan sebuah kondisi di mana kelompok masyarakat yang “mampu”, justru mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah, sementara masyarakat bawah justru harus membiayai sendiri pendidikannya di swasta. Belum lagi dengan persoalan lain yang menyertainya, misalnya adanya calon mahasiswa “titipan” yang khusus diberikan kepada keluarga civitas akademika tertentu.

Kedua, keberadaan lembaga pendidikan swasta – dengan biaya yang lebih mahal dari negeri tentunya – tidak dapat menawarkan kualitas pendidikan yang lebih baik dari pendidikan negeri; setidaknya hingga saat ini!. Harus diakui, seorang murid akan bangga jika ia diterima di sekolah negeri daripada di swasta; seorang mahasiswa tentu akan lebih bisa membusungkan dadanya jika ia diterima di UGM atau ITB misalnya, daripada ia harus belajar di perguruan tinggi swasta. Dekimian juga orang tua murid/mahasiwa. Akibatnya, sekolah swasta justru menjadi tujuan akhir dari proses pengembaraan pencarian pendidikan, setelah gagal diterima di sekolah-sekolah dan atau perguruan tinggi negeri.

Ketiga, berkaitan dengan investasi di bidang pendidikan, bias yang seringkali muncul adalah adanya risiko investasi. Tidak semua orang dapat segera memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengembalian investasinya dalam pendidikan. Investasi pendidikan oleh sektor pemerintah berisiko tidak kembali karena rendahnya kualitas lulusannya, sehingga pemerintah masih harus ‘mengimpor’ lulusan pendidikan dari luar. Investasi pendidikan oleh sektor swasta berisiko tidak kembali karena ‘terpaksa’ harus tutup buku. Investasi pendidikan oleh sektor keluarga juga berisiko tidak kembali karena tidak tersedianya kesempatan dan atau lapangan kerja yang merupakan sarana untuk mengembalikan investasi.

Dalam kondisi seperti ini, banyak orang tua murid yang mulia berpikir ulang ketika akan memasukkan anak-anaknya dalam sekolah tertentu, pada program studi tertentu, di perguruan tinggi tertentu. Pertimbangan utama yang seringkali mengemuka adalah seberapa besar peluang adanya pengembalian dari investasi yang ditanamkan dengan menyelekolahkan anak-anaknya. Jika kesimpulan dari perenungannya adalah bahwa terlalu besar risiko investasi di bidang pendidikan, bukan tidak mungkin keputusan yang kemudian akan diambil adalah ‘membiarkan anak-anaknya tidak sekolah!’

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: