«

»

Mar 21

Bank Syari’ah Dalam Kerangka Tauhid Ekonomi; Pilar Alternatif Untuk Memajukan Sektor Riil

*) paper yang pernah diikutsertakan dalam LKTI
yang diselenggarakan oleh BNI di Jakarta (tahun berapa ya.....)

Pengantar: Krisis Ekonomi dan Kegagalan Kapitalisme

TAHUN 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin dia akan selalu diingat, sebagaimana kita selalu mengingat black Tuesday yang menandai awal resesi ekonomi dunia tanggal 29 Oktober 1929 yang juga disebut sebagai malaise. Hanya dalam waktu setahun, perubahan dramatis terjadi. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade, tenggelam begitu saja. Dia juga sekaligus membalikkan semua bayangan indah dan cerah di depan mata menyongsong milenium ketiga.

Selama periode sembilan bulan pertama 1998 merupakan periode paling hiruk pikuk dalam perekonomian. Krisis yang sudah berjalan enam bulan selama tahun 1997,berkembang semakin buruk dalam tempo cepat. Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dunia usaha. Dana Moneter Internasional (IMF) mulai turun tangan sejak Oktober 1997, namun terbukti tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Bahkan situasi seperti lepas kendali, bagai layang-layang yang putus talinya.

Krisis ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara. Seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar Baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, berlanjut lagi krisis sosial kemudian ke krisis politik. Akhirnya, dia juga berkembang menjadi krisis total yang melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa.

Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolvent atau nota bene bangkrut. Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Akibat PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat ini, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Sementara si kaya sibuk menyerbu toko-toko sembako dalam suasana kepanikan luar biasa, khawatir harga akan terus melonjak.

Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998, dan dua dari tiga penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen kuartal terakhir 1997, terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I 1998, 16,5 persen kuartal II 1998, dan 17,9 persen kuartal III 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Rangkaian sejarah di atas menunjukkan, bahwa ‘dokter’ yang semula diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis, IMF, ternyata telah gagal. Setelah sekian tahun berada dan mendampingi (untuk tidak menyebut “mengintervensi”) pemerintah Indonesia, belum banyak hasil yang dapat dibanggakan. Bahkan, keberadaan IMF di Indonesia disinyalir sebagian ahli sebagai perpanjangan tangan kepentingan kaum kapitalis Barat untuk menguasai aset-aset dalam negeri dengan harga murah.

Tidak bisa tidak, IMF adalah simbol Kapitalisme global. Ia ditopang oleh sebuah sistem yang terstruktur di bawah idiologi kapitalis. Kapitalisme mungkin berhasil di banyak negara lain, tetapi keberadaannya di Indonesia terbukti telah gagal. Tidak perlu argumentasi yang terlalu panjang untuk menyatakan hal ini, karena keberlangsungan krisis di negeri ini adalah sebuah argumentasi riil dari pernyataan tersebut.

Tauhid Ekonomi; Penerapan Syari’at Islam di Bidang Ekonomi

Geliat Kapitalisme, tidak dapat dipungkiri, telah merambah dan menjerat setiap penjuru dan sudut kehidupan manusia. Gerak pikir dan perilaku kita, secara sadar atau tidak, berada dalam pangkuan pengaruh Kapitalisme ini. Kekuatan yang maha besar ini dengan nyata, atau samar, mengkooptasi dan mengeksploitasi kehidupan manusia dan alam semesta secara sistematis (Triyuwono, 2000).

Karakter utama Kapitalisme yang utilitarian dan hedonis tampak begitu jelas pada wajah Kapitalisme dari masa ke masa. Dalam taraf dan kadar tertentu, karakter utilitarian dan hedonis ini diperlukan dalam kehidupan manusia. Namun di luar batas yang normal, karakter ini menjadi destruktif bagi kehidupan manusia dan alam. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran  penyeimbang sangat diperlukan agar manusia tidak terjebak dalam jaring kuasa samsara kehidupan yang utilitarian dan hedonis.

Pemikiran kritis-tauhidik terhadap kenyataan ini merupakan langkah awal dari aksi emansipatoris untuk pembebasan manusia dari samsara utilitarian-hedonisme. Pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dan akuntansi syari’ah, misalnya, merupakan pemicu untuk melakukan perubahan dan pembebasan. Pemikiran ke arah “perlawanan” arus keras Kapitalisme ini, yang menyandarkan diri pada nilai-nilai ke-Tuhan-an dalam upaya penerapan syari’at Islam di bidang ekonomi inilah yang saya sebut dengan “Tauhid Ekonomi”.

Penerapan syari’at Islam di bidang ekonomi haruslah dilihat sebagai bagian integral dari penerapan syari’at Islam di bidang-bidang lain. Oleh karena yang ingin dicapai adalah transformasi masyarakat dari masyarakat yang berbudaya lama menjadi masyarakat yang berbudaya Islami, maka nilai-nilai Islam harus terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, Islam menjadi budaya masyarakat.

Bank Syari’ah dan Upaya Pemulihan Ekonomi

Industri perbankan selama tahun 1998 begitu hiruk-pikuk. Antrean panjang nasabah menyambut industri perbankan awal tahun 1998. Mereka benar-benar telah menempatkan kepercayaan pada bank di bawah telapak kaki. Tindakan likuidasi tanpa memperhitungkan kepanikan nasabah, menjadi awal dari semua prahara perbankan itu. Untung ada jaminan atas simpanan nasabah, yang dikeluarkan pemerintah awal tahun 1998 juga. Kesulitan perbankan di satu sisi bisa tertolong karena tidak lagi harus dicecer nasabah panik. Namun demikian, jaminan itu tak kunjung bisa mengakhiri krisis perbankan yang sudah berkembang menjadi kronis.

Resesi ekonomi telah mencampakkan semua kredit yang disalurkan menjadi sampah. Idealnya, pemilik bank sendiri harus menyuntikkan modal untuk memberi roh pada perbankan. Akan tetapi itu tidak dapat dilakukan. Pemilik bank juga bangkrut, karena kredit yang disalurkan ke kelompok sendiri, terjerat kredit macet. Tambahan pula, sebagian kredit itu telah menguap dan sebagian besar menjadi simpanan pemilik bank yang ada di sistem perbankan internasional. Kekhawatiran akan bisnis yang tidak nyaman di Indonesia, telah membuat mereka lari tunggang langgang.

Menurut Juoro (2000), pemulihan sektor riil pertama-tama menunggu sektor perbankan kembali dapat menyalurkan kreditnya. Dalam hal pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun modal investasi, sektor riil sangat bergantung pada kucuran kredit perbankan. Sedikit perusahaan yang dapat mengembangkan sumber dana di luar perbankan seperti melalui pasar modal. Karena itu, pulihnya kucuran kredit perbankan menjadi syarat mutlak bagi pulihnya sektor riil.

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur’an yaitu prinsip At-Ta’awun (saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari Al-Iktinaz (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat).

Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi, yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih (spread) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.

Peranan Bank Syari’ah Dalam Menggerakkan Sektor Riil

Sampai hari ini dunia perbankan masih digugat oleh berbagai pihak karena belum dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak roda perekonomian secara optimal sebagaimana diharapkan atau yang lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Hal ini tergambar dari rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga masih berkisar pada angka dibawah 40 %, jauh di bawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk ukuran tingkat kesehatan bank. Padahal salah satu tujuan Rekapitalisasi Perbankan adalah untuk menjadikan bank-bank sehat setidaknya dari ukuran kecukupan modal sehingga kembali dapat beroperasi sebagai katalis pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan memulihkan kondisi sosial ekonomi secara bertahap dan terarah.

Salah satu penyebab krisis ekonomi yang berkepanjangan dan bahkan menjadi krisis multidimensi adalah tidak kokohnya landasan etika bisnis yang dibangun di masa lalu bahkan bisa dibilang hampir dikatakan terjadi erosi moral di berbagai lapisan atau strata sosial baik formal maupun informal. Kasus KKN menjadi perbincangan umum dan bahkan seolah menjadi suatu yang sudah sangat sulit dihilangkan, bahkan untuk sekedar dikurangi.

Upaya pemulihan sektor perbankan seringkali terlihat berhadapan dengan kondisi yang memang sudah sangat parah sehingga penyelesaian bank yang sudah di BBO, BBKU, BTO maupun BDL khususnya terhadap pemilik lama menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis khususnya perbenturan kepentingan yang luar biasa besar dan sarat dengan muatan politis. Di sisi lain bank-bank yang sudah direkap atau yang tidak direkap dapat berjalan sebagai bank secara ”artifisial” artinya fungsi bank sebagaimana dikehendaki oleh UU Perbankan belum dapat berjalan secara optimal karena bank-bank dengan berbagai alasan masih lebih suka menyimpan dananya di SBI dengan suku bunga yang memang secara sengaja dibuat attractive dengan alasan klasik dalam rangka pengendalian moneter khususnya tingkat inflasi.

Kontroversi antara sektor moneter dan sektor riel dalam penentuan kebijakan makro ekonomi tidak akan pernah terselesaikan selama ketakutan akan kenaikan jumlah uang yang beredar akibat dibukanya secara lebar-lebar kran kredit dari perbankan dianggap hanya akan menaikkan tingkat inflasi tanpa pernah diperhitungkan di sisi lain toh pemerintah suka atau tidak suka harus menaikkan berbagai tarif dan harga barang-barang publik seperti BBM, listrik, dan lain-lain dalam rangka menekan defisit APBN yang pada gilirannya akan menjadi “cost push inflation”. Artinya perlu dikaji secara mendalam kegigihan otoritas moneter mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi, apa benar secara praktis menjadi solusi terbaik.

Dalam hal ini sebenarnya yang belum disadari atau mungkin dilupakan banyak pihak khususnya pengambil kebijakan ekonomi adalah adanya Bank Syariah yang beroperasi dengan tujuan utama menggerakkan perekonomian secara produktif dan akan sungguh-sungguh menjalankan fungsi sebagai intermediasi, karena secara syariah tugas bank selaku mudharib (pengelola dana) harus menginvestasikan pada sektor ekonomi secara riil untuk kemudian berbagi hasil dengan pemilik dana (shahibul maal) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hal ini terbukti meskipun market share Bank Syariah masih sangat kecil (kurang dari 1 %), namun rasio pembiayaan dengan dana pihak ketiga lebih dari 100 % yang berarti sungguh –sungguh menjalankan fungsi intermediasinya.

Masih kecilnya market share atersebut disebabkan antara lain bank syariah mempunyai keterbatasan dana baik dari segi permodalan maupun jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun karena alasan-alasan (Baraba, 2002):

a)    pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih rendah

b)   keterbatasan jaringan dan jenis pelayanan yang dimiliki

c)    kurangnya dukungan yang nyata dari kekuatan umat Islam itu sendiri khususnya dari kalangan ulama dan organisasi Islam.

d)   kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal pendanaan baik dalam bentuk permodalan maupun dalam bentuk penempatan sebagaimana sering dikeluhkan atau tepatnya dicemburukan oleh para pengelola bank syariah.

Namun demikian meskipun terdapat kendala seperti tersebut di atas setidaknya untuk saat sekarang tanpa harus terlalu berharap banyak dari pemerintah mestinya bank syariah dapat mengambil inisiatif sendiri dengan cara-cara yang sesungguhnya menjadi ciri yang menonjol dari keberadaan bank syariah melalui produknya yang dinamakan mudharabah muqayyaddah, yaitu yang secara teknis dapat digambarkan sebagai berikut (Baraba, 2002):

a)    Bank Syariah melakukan studi atas proyek-proyek yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya dan membuat studi kelayakan secara proyek per proyek dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan asosiasi pengusaha dan atau lembaga pemerintah.

b)   Atas dasar studi kelayakan yang telah dimiliki tersebut maka ditawarkan kepada penyandang dana potensial untuk melakukan investasi secara langsung pada proyek tersebut dengan konsep pembiayaan mudharabah muqayyaddah, artinya bahwa investasi harus digunakan untuk tujuan seperti yang diusulkan dalam studi kelayakan atau proposal dan kemudian berbagi hasil dan bank syariah akan mendapatkan fee selaku arranger/pengatur dan atau ikut mendapat porsi bagi hasil.

c)    Bank syariah untuk dan atas nama investor berhak untuk melakukan monitoring dan pengawasan atas kelancaran proyek tersebut dan kemudian melaporkan kepada penyandang dana / investor, sehingga Bank Syariah berfungsi sebagai manajer investasi seperti halnya Reksa Dana.

d)   Penetapan siklus bagi hasil disesuaikan dengan karakteristik dan siklus bisnis proyek yang didanai sehingga tidak harus secara apriori ditetapkan bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.

e)    Dalam perkembangan selanjutnya Bank Syariah dapat mengambil prakarsa untuk mensekuritisasi pembiayaan tersebut sehingga menjadi likuid sepanjang pasar sekundernya sudah tersedia.

Untuk menghindari Bank Syariah menjadi kurang sehat karena memiliki portofolio baru dengan kolektibiliti yang kurang baik maka sebaiknya Bank Syriah hanya bertindak sebagai pengelola dan atau manjer investasi sehingga akan dicatat sebagai off balance sheet dalam neraca Bank Syariah.

Diharapkan dengan terobosan tersebut dapat membantu menggerakkan sektor riil kembali serta akan memberikan kepercayaan baru dari dunia usaha bagi yang benar-benar ingin menyelesaikan hutangnya tanpa suatu beban tetap (baca : bunga) yang sudah ditetapkan di muka dalam situasi yang masih diliputi ketidakpastian.

Disadari atau tidak, selama ini perbankan syariah sedang mencari bentuk ideal, baik bagi deposan, kreditur (Bank Syari’ah) maupun debitur. Kondisi ini semestinya mendapat dukungan sungguh-sungguh semua pihak, terutama umat Islam mayoritas di Indonesia, untuk tetap menjaga agar kontaminasi efek “polarisasi antaragama” yang semakin hari semakin meruncing tidak berakibat buruk bagi kelangsungan hidup Bank Syari’ah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya radikalisasi pada ranah perbaikan mutu (quality improvement needs) di semua sisi manajemen dan operasionalisasi perbankan syari’ah. Di sinilah peran Public Relation (PR) dari perbankan syari’ah dibutuhkan. Sehingga muncul pemahaman yang benar tentang perbankan syari’ah.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada akhir tahun 2000 tentang potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syari’ah di pulau Jawa  — meliputi 10 kabupaten/kota di Jawa Barat, 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, dan 15 kabupaten/kota di Jawa Timur — menunjukkan bahwa bank syari’ah dianggap sebagai bank yang Islami. Namun berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jabar 8,1% responden menyatakan bahwa bank syari’ah secara ekslusif hanya khusus untuk umat Islam. Untuk responden diwilayah Jawa Timur: 10,2% menyatakan bahwa bank syari’ah sama saja dengan bank konvensional, 16,5% meyatakan bahwa bagi hasil sama saja dengan bunga, namun demikian sistem bagi hasil adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima (94%) karena bersifat menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syari’ah sebagai salah satu “produk” ekonomi Islam dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan sosialisasinya. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan kinerja bank syari’ah pada gilirannya nanti akan menghambat penerapan sistem ekonomi Islam secara makro. Kerjasama secara simultan antara bank syari’ah, Bank Indonesia, MUI, pendidikan tinggi, dan juga umat Islam sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan bank syari’ah sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan yang diharapkan tidak banyak terpengaruh oleh iklim ekonomi secara makro.

Wallahu A’lam.

ooOoo

Daftar Pustaka

Bank Indonesia, 2000. Publikasi Hasil Penelitian tentang Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank syari’ah di Pulau Jawa, www.bi.go.id.

Baraba, Achmad, 2002. Peluang Bank Syariah Menggerakkan Sektor Riel, www.tazkia.com.

Cahyono, Imam, 2002. Syari’at Islam, Solusi atau Simbolisasi?, Majalah Suara Hidayatullah, Edisi Khusus Milad Ke-14 Mei 2002.

Heilbroner, Elden S., 1991. Hakikat dan Logika Kapitalisme, terj. Hartono Hadikusumo, Penerbit LP3ES, Jakarta

Djiwandono, Soedradjad, 1999. Membangun Indonesia Setelah Krisis Berlalu, www.wordbank.org.

Juoro, Umar, 2000. Pemulihan Ekonomi bergantung Pada Restrukturisasi Perbankan. Majalah Pengembangan Perbankan edisi Juli-Agustus No. 84 2000.

Karim, Adiwarman Azwar, 2001.Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Penerbit The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta.

———————————, 2001. Penerapan Syariah Islam di Bidang Ekonomi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam, Shari’ah Economics Days 2001 (SeconD 2001), Jakarta 19 Pebruari 2001.

———————————, 2001. Issu Kritis Terhadap Keuangan Islam dan Praktiknya Dalam Dunia Perbankan, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam, Shari’ah Economics Days 2001 (SeconD 2001), Jakarta 19 Pebruari 2001.

Kompas edisi akhir tahun 1998.

Ritzer, George, 2002. Ketika Kapitalisme Berjingkrang; Telaah Kritis terhadap Gelombang McDonaldinasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Triyuwono, Iwan dan Setyabudi, Hendry Y., 2002. Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Ulum, Ihyaul, 2002. Tauhid Ekonomi; Melawan Arus Kapitalisme Global, Jurnal Bestari UMM, No. 34, Tahun XV, 2002.

—————-, 1999. Tauhid Ekonomi Dalam Kerangka Ekonomi Islam, Pilar Utama Restrukturisasi Perbankan Nasional, Majalah Mahasiswa Dimensi Ekonomi (DIMEK) edisi XIX tahun 1999.

—————–, 1998. Tauhid Ekonomi dan Upaya Perwujudan Asia Sebagai Macan Ekonomi Dunia, Majalah Mahasiswa Dimensi Ekonomi (DIMEK) edisi XVII tahun 1998.

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: