«

»

Mar 21

‘Intelektual’, Mari “Melacur” Bersama!

* artikel untuk sebuah media lokal menanggapi berita tentang pelacuran intelektual...
udah lama...

Menyimak hasil investigasi *** (sensor) dalam beberapa edisi tentang ‘pelacuran intelektual’ di Malang berkaitan dengan proses pembuatan (baca: penyusunan) skripsi, thesis, dan sebagainya yang melibatkan kelompok ‘intelektual’, ada beberapa hal yang menurut saya patut kita catat:

Pertama, dalam terminologi yang paling mudah dipahami hampir semua kita bersepakat bahwa kegiatan yang disebut dengan ‘pelacuran intelektual’ tersebut bukanlah pekerjaan terpuji, dan bahkan mungkin ada diantara kita yang menyatakannya sangat tercela. Saya juga bersepakat dengan pernyataan ini, namun dengan catatan bahwa yang kita sebut dengan ‘pelacuran’ itu adalah sebuah aktivitas dimana sang ‘intelektual’ benar-benar 100% “membuatkan” karya tulis (tugas akhir) mahasiswa.

Kedua, dalam perspektif yang agak berbeda kiranya terlalu skeptis kita menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh seorang ‘intelektual’ – apapun status dan pekerjaannya – dalam hal “membantu” proses penyusunan tugas akhir mahasiswa disebut sebagai sebuah ‘pelacuran’. Bagaimanapun kita mesti jujur mengakui bahwa pendidikan merupakan sebuah investasi yang diharapkan akan kembali plus keuntungannya dan atau bunganya. Dalam konteks ini saya lebih menganggap aktivitas “membantu” proses penyusunan tugas akhir yang dilakukan oleh ‘intelektual’ tersebut sebagai bagian dari upayanya untuk memperoleh kembali nilai investasi yang telah ditanamkan pada bidang pendidikan.

Kalaupun benar (dan saya percaya bahwa itu benar) bahwa aktivitas yang kita sebut dengan ‘pelacuran’ itu dilakukan oleh seorang dosen/guru, maka yang mestinya kita baca adalah sebuah kondisi riil bahwa penghasilan sebagai seorang dosen/guru belum, atau bahkan mungkin tidak bisa menutupi nilai investasi yang ditanamkan pada bidang pendidikan. Kita tidak sedang berbicara tentang cukup dan tidaknya penghasilan seseorang, karena hal tersebut sangatlah relatif dan tidak akan pernah berhenti. Namun kita berpikir bahwa semua orang berharap ‘modal’ yang ia tanamkan akan dapat kembali dalam tempo yang cepat dan dengan ‘laba’ yang tinggi.

Untuk dapat meraih gelar sarjana – apalagi dengan kualifikasi yang mumpuni sehingga dapat membantu proses penyusunan tugas akhir mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu – tidaklah murah. Jika seorang Bupati/Walikota yang memperoleh kursinya dengan jumlah dana tertentu saja ingin uangnya kembali ketika sudah menjabat, apalagi sarjana yang mengalami kesulitan luar biasa dalam mencari pekerjaan. Sudah barang tentu mereka juga berharap dana investasi dalam kesarjanaannya dapat diperoleh kembali. Dalam konteks inilah kita menempatkan aktivitas ‘pelacuran’ ini dari perspektif sang ‘intelektual’. Tetapi sekali lagi, itu jika ia hanya menyediakan jasa “perbantuan” dan bukan “pembuatan” tugas akhir mahasiswa.

‘Pelacuran Mahasiswa’

Tidaklah adil kiranya jika kita membebankan semua kesan negatif dalam kaitannya dengan ‘pelacuran’ tersebut hanya kepada sang ‘intelektual’, karena sebagaimana halnya pelacuran-pelacuran yang lain, ‘pelacuran intelektual’ inipun tidak akan pernah ada jika tidak ada dua kelompok kepentingan yang saling membutuhkan. Maka dalam konteks ini, kita juga mesti melihati dari dimensi mahasiswa.

Dari sisi mahasiswa pun kita mesti menempatkannya dalam dua kerangka berpikir di atas, yaitu bahwa:

Pertama, ada kelompok mahasiswa yang dengan sengaja, pasrah, putus asa, dan apa adanya menyerahkan 100 % pembuatan tugas akhirnya kepada penyedia jasa “pembuatan” tugas akhir. Kelompok mahasiswa ini layak kita sebut telah ‘melacurkan’ diri dan status kemahasiswaannya, dan kita tidak bisa bersimpati kepada mereka.

Kedua, kita harus mengakui bahwa ada kelompok mahasiswa yang ‘memanfaatkan’ penyedia jasa “konsultasi” penyusunan tugas akhir untuk kepentingan “membantu” prosesnya, bukan “membuatkannya!”. Kepada kelompok mahasiswa ini saya pikir kita mesti mengacungkan jempol untuk dua alasan; pertama karena mereka memiliki keseriusan yang tinggi untuk menyelesaikan tugas akhirnya meskipun harus mengeluarkan biaya tambahan; dan kedua karena mereka tidak dengan begitu saja mempersalahkan dosen pembimbingnya – yang mungkin karena beberapa alasan – tidak bisa maksimal dalam proses pembimbingan.

Harus kita akui bahwa seorang dosen pembimbing bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan dalam proses penyusunan tugas akhir. Bisa jadi [bahkan mungkin seringkali] dosen pembimbing tidak menguasai materi yang diangkat dalam riset mahasiswa. Hal ini bisa terjadi karena seorang dosen biasanya memiliki spesifikasi (konsentrasi) matakuliah, sedangkan riset mahasiswa sangatlah beragam.

Persoalan lain yang mungkin memberikan kontribusi ‘larinya’ mahasiswa kepada penyedia jasa pembuatan tugas akhir adalah sulitnya mereka berkomunikasi dengan dosen pembimbing, sehingga mahasiswa berharap ketika satu dua kali bertemu dosen pembimbing mereka telah dapat mengajukan beberapa bab sekaligus, dengan bantuan penyedia jasa konsultasi tentunya.

Kesulitan menemui dosen pembimbing bisa terjadi karena mungkin sang dosen memang adalah dosen luar biasa yang biasa di luar, atau karena padatnya kegiatan sang dosen, atau mungkin karena terlalu banyaknya mahasiswa bimbingan yang ditangani oleh sang dosen (yang memiliki keterbatasan konsentrasi matakuliah) dengan berbagai jenis riset mahasiswa yang multikonsentrasi. Bayangkan jika dalam satu semester seorang dosen “harus” membimbing 25-30 mahasiswa tingkat akhir, ini belum termasuk sisa-sisa mahasiswa bimbingan semester terdahulu yang belum menyelesaikan tugas akhirnya!

Jika berangkat dari perspektif ini, maka kita akan berpikir ‘wajar’ jika mahasiswa (dan tentu saja dosen) mengalami tingkat kejenuhan yang luar biasa. Sehingga proses pembimbingan dan proses penyusunan tugas akhir menjadi tidak maksimal, yang kemudian mengantarkan mahasiswa menjadi ‘pelacur tugas akhir’. Sekali lagi, kita hanya bersimpati kepada mahasiswa yang mencari “bantuan penyusunan”, bukan “bantuan pembuatan”

‘Melacur’ Bersama

“Kita semua tahu bahwa hidup memang lagi susah, tetapi anak-anak tetap harus sekolah”, demikian kira-kira kata Rano Karno dalam iklan layanan masyarakat UNICEF. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sesusah apapun kehidupan kita, anak-anak tetap harus mengenyam pendidikan. Logikanya, jika untuk bertahan hidup saja sudah susah, bagaimana mungkin akan mampu menyekolahkan anak-anak. Maka jawabannya hanya satu, pemerintah harus mampu menyediakan pendidikan murah (bila perlu gratis) bagi masyarakatnya.

Berharap pendidikan murah tampaknya sudah menjadi mimpi, karena di awal tahun ajaran baru ini kita semua dikagetkan dengan melambungnya biaya pendidikan, apalagi di perguruan tinggi. Biaya yang sudah melangit itupun masih harus ditambah dengan ongkos “pembuatan” tugas akhir yang diberikan begitu saja kepada orang lain. Jika demikian halnya, maka sarjana yang nantinya akan dihasilkan adalah sarjana instan yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkompetisi.

Hal yang mungkin dapat dilakukan untuk setidaknya mengurangi maraknya ‘pelacuran intelektual’ dan ‘pelacuran mahasiswa’ ini adalah dengan memaksimalkan proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Seorang dosen pembimbing pasti akan dapat mendeteksi keaslian tugas akhir mahasiswanya jika proses bimbingan tidak hanya dilakukan dalam waktu 5-15 menit, tanpa terlebih dahulu membaca dan mengoreksi karya tulis mahasiswa dengan alasan “TIDAK SEMPAT!”

Membludaknya jumlah mahasiswa bimbingan karena terbatasnya jumlah dosen misalnya, dapat disikapi dengan membentuk co. dosen pembimbing, sehingga dosen pembimbing tidak ‘memaksakan diri’ untuk ‘menikmati’ proses bimbingan yang tidak maksimal terhadap mahasiswa, akibatnya sang dosen tidak dapat mendeteksi kemurnian karya tulis mahasiswa, karena dari awal tidak memahami alur berpikirnya.

Hal ini diperparah dengan ketentuan dari “atas” mengenai syarat golongan kepangkatan seorang dosen untuk dapat membimbing mahasiswa. Padahal kenaikan golongan kepangkatan yang diukur dengan “KUM” tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan ukuran kemampuan akademik seorang dosen. Proses “KUM”-“KUM” tersebut hanya melahirnya dosen-dosen yang berorientasi pada sertifikat, surat tugas, dan sebagainya, dan bukan pada substansi!.

Jika kondisinya sebagaimana tersebut di atas, maka wajar jika kemudian banyak orang (baca: sarjana) membuka BIRO JASA KONSULTASI TUGAS AKHIR. Wajar juga jika kemudian banyak mahasiswa yang mempercayakan proses penyusunan tugas akhirnya kepada biro-biro tersebut, karena mereka merasa lebih terlayani. Kalau demikian halnya, ‘intelektual’ mana yang telah ‘melacurkan’ dirinya? Siapa yang lebih ‘lacur’ antara “biro jasa konsultasi”, mahasiswa, dan dosen pembimbing??

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: