«

»

Feb 25

Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Sebuah Kajian atas Tuntutan Profesionalisme Akuntan Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Partai Politik

by Ihyaul Ulum (dimuat di Jurnal Akuntansi dan Keuangan “BALANCE”, Volume 1/No. 2/April-September 2004. ISSN: 1693-3796)

Abstract Financial report audit of political party must be doing by Public Accountant based on Laws that created by Legislative and Government. On the other hand, Public Accountant should follow the regulations that created by IAI as an institution with authority to make it. Different interpretation will not happen even though the audit of political party conducted by different Public Accountant Office. Public Accountant as a person and IAI as an organization have big opportunities to participate on creating good and clean governance in Indonesia. It is a consequence that IAI (Public Accountant) should take care and enhance his professionalism and independence face to political parties.

Key Words: Accountant’s, good governance, financial report of political party

PENDAHULUAN

Dalam era global ini, tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan sebagai “terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik” (lihat misalnya Achwan, 2000). Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean and responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi. Lembaga-lembaga donor internasional seperti World Bank, IMF dan ADB juga menuntut ditegakkan paradigma good governance di negara-negara yang memperoleh bantuan dari mereka, termasuk Indonesia (lihat misalnya ADB, 1999). Dengan demikian bagi Indonesia tuntutan ditegakkan good governance merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan. Untuk dapat mencapai good governance, salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas; baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi.

Good Governance di Indonesia

Menurut hasil riset Booz-Allen & Hamilton, seperti dikutip oleh Irwan (2000), menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1999 menduduki posisi paling parah dalam hal indeks good governance, indeks korupsi dan indeks efisiensi peradilan dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Besarnya indeks good governance Indonesia hanya sebesar 2,88 di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89), dan Filipina (3,47). Indeks ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka indeks maka tingkat good governance semakin rendah, dan sebaliknya (lihat tebel 1).

Tabel 1: Good Gevernance di Asia Tenggara 1999

Negara

Indeks

Efisiensi Peradilan

Indeks

Korupsi

Indeks

Good Governance

Kategori

Kualitas Governance

Malaysia

9,00

7,38

7,72

Good Governance

Singapura

10,00

8,22

8,93

Good Governance

Thailand

3,25

5,18

4,89

Fair Governance

Filipina

4,75

7,92

3,47

Fair Governance

Indonesia

2,50

2,15

2,88

Poor Governance

Sumber: Booz-Allen & Hamilton, seperti dikutip Irwan (2000), Huther and Shah (2000), dan Sri Y. Susilo (2000) Rendahnya indeks good governance di Indonesia didukung oleh hasil studi Huther dan Shah (1998) yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori negara poor governance. Studi ini melihat governance quality dengan cara menghitung besarnya governance quality index di masing-masing negara yang menjadi sampel. Indeks kualitas governance diukur dari: (1) indeks partisipasi masyarakat, (2) indeks orientasi pemerintah, (3) indeks pembangunan sosial, dan (5) indeks manajemen ekonomi makro. Melihat hasil studi di atas maka secara objektif harus diakui bahwa kualitas governance Indonesia masih jauh dari good governance. Namun secara objektif juga harus diakui bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menuju terciptanya good governance. Upaya tersebut dapat dilihat dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sejak pertengahan tahun 1980-an. Deregulasi diarahkan dengan mengurangi dan atau menghilangkan berbagai peraturan yang dirasa menghambat kegiatan perekonomian. Secara khusus pemerintah menghilangkan berbagai peraturan yang menghambat kegiatan ekspor. berbagai kebijakan deregulasi di bidang ekonomi nampak jelas menunjukkan orientasi pemerintah yang berubah dari inward oriented menuju outward oriented. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka pengembangan sektor industri juga diarahkan untuk produk-produk tujuan ekspor.

Peran IAI

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa penyelewengan KKN begitu merajalela di Indonesia? Secara teoritis terjadinya korupsi dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran (lihat misalnya Tanzi, 1998). Dari sisi permintaan dimungkinkan karena adanya (1) regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi, (2) karakteristik tertentu dari sistem perpajakan, dan (3) adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Sedangkan dari sisi penawaran dimungkinkan terjadi karena (1) tradisi birokrasi yang cenderung korup, (2) rendahnya gaji di kalangan birokrasi, (3) kontrol atas institusi yang tidak memadai, dan (4) transparansi dari peraturan dan hukum. Untuk dapat memberantas korupsi dan juga kolusi sehingga upaya terwujudnya good governance dapat lebih cepat tercapai maka perlu dukungan dan upaya dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diciptakan sistem akuntabilitas yang efektif. Dalam hal ini pengambil kebijakan harus memfokuskan usaha mereka terhadap pencapaian tujuan-tujuan sebagai berikut (Langseth, 2000; Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997) :

  1. Para pemegang posisi kunci di lembaga eksekutif dan pelayanan masyarakat harus memperkuat institusi publik.
  2. Para politisi dan pegawai negeri secara kolektif harus bertanggung jawab jawab atas pelaksanaan tugas dan komitmen pemerintah.
  3. Para politisi dan birokrat pada umunya harus lebih responsif terhadap kebutuhan perusahaan-perusahaan milik swasta maupun milik negara.
  4. Seluruh warga negara, sektor swasta, media dan masyarakat sipil harus dididik dan diberdayakan untuk untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik.

Selanjutnya agar akselerasi sistem akuntabilitas publik dapat lebih cepat tercapai, maka diperlukan komitmen dan integritas dari berbagai pihak yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya untuk menegakkan paradigma good governance. The Economic Development Institute (EDI) of the World Bank dengan berbagai pihak dalam rangka upaya memberantas KKN, terutama korupsi, telah memperkenalkan konsep yang disebut “pillars of integrity” (lihat misalnya Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997; Dye and Stapenhurst, 1998). Konsep mengenai sistem integritas nasional tersebut setidaknya melibatkan 8 (delapan) lembaga yang disebut “pillars of integrity“, yaitu: (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas (“watchdog” agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7) masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum. Termasuk ke dalam pilar lembaga-lembaga pengawas antara lain kantor-kantor auditor, lembaga anti korupsi dan ombudsman. Sedangkan yang termasuk pilar sektor swasta antara lain kamar dagang, asosiasi industri dan asosiasi profesional. Organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan LSM termasuk ke dalam pilar masyarakat sipil. Pilar tersebut tentunya bisa diperluas menurut kondisi masing-masing negara. Di Indonesia misalnya, mahasiswa tentu dapat dimasukkan sebagai salah satu unsur pilar integritas karena mereka telah memelopori reformasi atau perubahan. Bahkan mereka sekaligus juga dapat menjadi bagian dari “watchdog” yang lebih galak. Bagaimana dengan IAI? IAI dapat masuk ke dalam lembaga-lembaga pengawas karena pada umumnya auditor pada berbagai kantor akuntan publik merupakan anggota IAI. Organisasi IAI ini adalah organisasi profesional oleh karena itu juga dapat masuk ke dalam pilar sektor swasta. Pertanyaan selanjutnya mampukah IAI berdiri menjadi pilar tersendiri? Jawabnya, di atas kertas adalah IAI mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi pilar ke-9 dari “pillars of integrity” di Indonesia. Seperti diketahui sebagian anggota dari IAI merupakan auditor yang profesional yang tergabung dalam kantor auditor atau kantor akuntan publik. Ada atau tidaknya korupsi dalam suatu kegiatan ekonomi dapat diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dengan demikian jelas ada tidaknya penyelewengan keuangan sangat tergantung dari pekerjaan dan kesimpulan yang direkomendasikan oleh lembaga auditor. Di Indonesia misalnya, ada tidaknya KKN pada institusi pemerintah secara formal diketahui dari laporan yang dikeluarkan oleh BPK, BPKP atau kantor akuntan publik yang ditunjuk. Kondisi tersebut menjadikan IAI mempunyai tugas dan kewajiban terhadap anggotanya yang terlibat dalam proses pemeriksaan akuntan (auditing) agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme mereka. Tuntutan profesionalisme bagi auditor antara lain: (1) meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi, (2) menjaga kepercayaan publik terhadap profesi, dan (3) mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi. Sebagai organisasi profesional, di samping harus mampu membina anggotanya, IAI harus mampu mengawasi dan menindak anggotanya yang melanggar kode etik profesi. Tugas dan kewajiban IAI dalam hal ini memang tidak mudah tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Kewajiban lain yang harus dipikul IAI agar dapat menjadi salah satu “pillars of integrity” adalah menjadi salah satu agen yang mempromosikan good governance (lihat misalnya Shunglu, 1998). Promosi ini dilakukan pada dasarnya untuk “menyuarakan” adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas masyarakat. Promosi tersebut misalnya dapat dilakukan dengan membantu pihak lain yang terlibat pemberantasan korupsi. Banyak lembaga-lembaga lain yang terlibat, seperti LSM, lembaga ombudsman dan lembaga keagamaan, terbatas pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan yang paling sederhana sekalipun. Organisasi IAI dapat membantu mereka dengan memberikan pengetahuan praktis atau jika memungkinkan memberikan bantuan sumberdaya manusia. Selanjutnya jika dimungkinkan IAI dapat menyusun petunjuk praktis pengetahuan laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan bagi organisasi masyarakat di tingkat paling bawah seperti RT dan RW. Jika selama ini IAI mampu membantu usaha kecil dalam laporan dan pemeriksaan keuangan, hal yang sama tentunya bisa dilakukan pada organisasi kemasyarakatan pada tingkatan yang paling bawah tersebut. Dengan pemahaman masyarakat akan pemeriksaan keuangan pada tingkat yang paling sederhana semakin meningkat, selanjutnya masyarakat akan terbiasa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut sangat mendukung iklim untuk memberantas korupsi yang pada gilirannya dapat terciptanya iklim good governance. Peran lain yang dapat IAI diambil untuk mendukung gerakan anti-korupsi yang merupakan salah satu elemen gerakan untuk menciptakan good governance adalah dengan memberikan dukungan teknis kepada gerakan atau lembaga anti-korupsi. Dukungan teknis sangat mungkin dilakukan oleh IAI karena organisasi ini mempunyai anggota yang ahli dalam menentukan ada tidaknya penyelewengan keuangan atau korupsi, yaitu akuntan yang bertindak sebagai auditor.

IAI dan Akuntabilitas Partai Politik

Pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 21 Mei 1998, kita kembali mengenal sistem multi partai. Pemilu 1999 misalnya, diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 2004 mungkin akan diikuti oleh lebih banyak lagi partai politik. Keberadaan partai politik tersebut tidak lagi seperti keberadaan PPP, PDI dan Golkar pada era Orde Baru yang sama sekali tidak memiliki bargaining position terhadap pemerintah. Partai politik dewasa ini telah memiliki “kemandirian” untuk melakukan kontrol atas aktivitas pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari sistem multi partai, maka pemerintahan dan (hampir) seluruh jajarannya diisi oleh orang partai. Hal yang kemudian sering mengemuka adalah terjadinya ‘kegagapan’ yang ditunjukkan oleh pejabat publik. Berangkat dari kondisi inilah kemudian di dalam paket Undang-Undang (UU) Politik tahun 1999; UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR, diatur tentang audit atas partai politik. Falsafahnya menurut penulis, sebelum para pengurus partai politik tersebut diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan negera, mereka harus menunjukkan kredibilitasnya dalam mengelola partai. Tiga paket UU politik yang saat ini sedang dilakukan revisi di DPR adalah hasil dari pemahaman pemerintahan Habibie terhadap perlunya segera dipersiapkan perangkat untuk pelaksanaan pemilu 1999 yang merupakan tugas utama pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan transisi. Pengajuan ketiga RUU tersebut merupakan respon pemerintah terhadap aksi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut pencabutan lima (5) paket undang-undang politik yang selama pemberlakuan undang-undang tersebut, dianggap telah membatasi kebebasan politik masyarakat, yaitu UU No. 1 tahun 1985, UU No.2 tahun 1985, UU No. 3 tahun 1985, UU No. 4 tahun 1985, dan UU No. 5 tahun 1985. Di dalam dua undang-undang yang pertama, yaitu UU No. 2 tahun 1999 dan UU No. 3 tahun 1999 inilah terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang audit partai politik (audit parpol). Dalam UU No. 2 tahun 1999, audit parpol diatur dalam pasal 14 dan 15 yang menfokuskan pada general audit dan berhubungan dengan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan dalam UU No. 3 tahun 1999, audit parpol dijabarkan dalam pasal 49 yang menitikberatkan pada proses audit dana kampanye pemilu dan berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). DR. Andi Alifian Mallarangeng (1999), salah seorang anggota tim tujuh mengungkapkan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan audit parpol tersebut sengaja dibuat karena : Pertama, untuk proses pemilu 1999 setiap partai politik memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 150 juta. Dana tersebut adalah milik rakyat yang tentu saja penggunaannya harus dilaporkan kepada rakyat. Selain itu, pelaporan dan audit keuangan tersebut juga untuk menilai kinerja partai dalam kaitannya dengan pengemban amanat rakyat — atau minimal amanat pendukung — yang selama ini selalu diklaim oleh partai. Kedua, pemilu 1999 dari awal diharapkan akan menjadi tonggak lahirnya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang transparan dalam segala hal untuk menghindari praktik-praktik kotor seperti selama ini terjadi. Logikanya, pemerintahan baru tersebut akan terbentuk dari dan oleh perwakilan partai politik peserta pemilu. Maka, sebelum mereka diuji untuk bersikap transparan dalam pemerintahan — bagi mereka yang memenangkan pemilu — mereka harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa partai yang mereka perjuangkan juga telah cukup transparan, minimal dalam hal keuangan. Karena mustahil akan terbentuk sebuah pemerintahan yang bersih dan transparan dari partai-partai yang tidak bisa transparan dengan dirinya sendiri. Ketiga, partai politik adalah milik rakyat. Bukan hanya soal dana yang juga digalang dari rakyat, melainkan klaim pendukung yang selama ini mereka dengungkan selalu mengatasnamakan rakyat. Partai politik bukan hanya milik para elite dan pimpinan partai, tetapi adalah milik seluruh rakyat, meskipun bukan pendukung partai tersebut. Karenanya, parpol-parpol tersebut harus berani bersikap transparan kepada rakyat. Lepas dari janji-janji yang mereka umbar selama kampanye. Ketentuan tentang audit partai politik yang tercantum pada UU No. 2/1999 dan UU No. 3/1999 masih terakomodir dalam draf RUU tentang partai politik dan RUU tentang Pemilu yang saat ini masih dalam pembahasan DPR. Meskipun ada beberapa perubahan terhadap ketentuan-ketentuan audit laporan keuangan partai politk dan audit dana kampanye pemilu, namun secara substantif kedua draf RUU tersebut masih mempercayakan upaya pembentukan partai politik yang bersih kepada akuntan publik. Dalam konteks inilah akuntan dituntut untuk betul-betul profesional di bidangnya, karena opini yang nantinya dikeluarkan oleh seorang akuntan akan menentukan warna pemerintahan. Ketentuan tentang audit laporan keuangan parpol tersebut misalnya diatur dalam pasal 8 ayat (h, i, j) draf RUU tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik berkewajiban (h) membuat pembukuan dan mengumumkan secara terbuka setiap bentuk sumbangan yang diterima untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah; (i) membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; (j) memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilihan Umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara. Selain itu, pasal 112 ayat (1, 2, 3), draf RUU tentang Pemilu menyatakan bahwa (1) Seluruh dana kampanye Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah hari pemungutan suara; (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPU dengan disertai seluruh tanda bukti yang sah dari sumbangan dan pengeluaran yang dipakai sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pemungutan suara; (3) Semua dokumen pelaporan dana kampanye Pemilu wajib dijaga dan dipelihara oleh KPU dan terbuka untuk umum. Keberadaan dua (R)UU tersebut menuntut profesionalisme akuntan untuk melakukan tugas audit atas partai politik. IAI sebagai induk organisasi para akuntan berkewajiban memberikan ‘petunjuk’ baku sebagai pegangan resmi dalam melakukan audit atas partai politik. Petunjuk tersebut harus disertai dengan ancaman sanksi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melanggarnya. Sampai saat ini, IAI baru mengeluarkan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 sebagai petunjuk untuk melakukan audit atas laporan dana kampanye pemilu. Dalam praktiknya, ketika mengaudit dana kampanye pemilu 1999 ada beberapa KAP yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam IPSA tersebut dan menggunakan interpretasi sendiri-sendiri. Sebagai gambaran, pada bagian berikut ini penulis akan memaparkan hasil analisis komparasi atas IPSA No. 51.01 dengan ketentuan audit partai politik yang tercantum dalam UU No. 2/1999 dan UU No. 3/1999 serta hasil evaluasi pelaksanaan audit dana kampanya pemilu 1999 yang dilakukan beberapa KAP atas lima  (5) partai politik besar pemenang pemilu 1999. Analisis Komparasi atas Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 dengan Undang-Undang Audit Partai Politik Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehubungan dengan pelaksanaan audit dana kampanye yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1999 pasal 49 yang menyatakan bahwa “Dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta pemilihan umum kepada KPU, 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 (dua puluh lima) hari susudah hari pemungutan suara”. Audit dana kampanye harus dilakukan oleh akuntan publik yang notabene adalah anggota IAI, mengharuskan IAI untuk membuat aturan dan petunjuk yang baku guna pelaksanaan tugas audit tersebut. Penyusunan aturan dan petunjuk ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman interpretasi terhadap Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 51 yang menyatakan bahwa “Akuntan dapat menerima suatu penugasan yang lingkupnya terbatas pada penerapan prosedur yang disepakati terhadap satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan, yang tidak cukup untuk memungkinkannya menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan, dengan syarat (a) pihak yang terlibat memahami dengan jelas prosedur yang harus dilaksanakan dan (b) distribusi laporan dibatasi kepada pihak terkait yang disebut”. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini IPSA No. 51.01 akan dikomparasikan dengan ketentuan audit parpol yang tercantum dalam UU No. 2/1999 dan UU No. 3/1999 karena IPSA No. 51.01 tersebut lahir lebih akhir sebagai jawaban dan atau respon atas UU tersebut.          Karena IPSA No. 51.01 terdiri dari dua (2) point utama, yaitu prosedur pemeriksaan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas, maka analisis inipun difokuskan pada kedua point tersebut yang hasilnya ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2 : Analisis Komparasi atas Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 dengan Undang-Undang Audit Partai Politik

No.

IPSA No. 51.01

UU Audit Partai Politik

Penerimaan Kas

1

Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian intern terhadap pengorganisasian dan prosedur penanganan kas. Item ini merupakan prosedur audit umum.

2

Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam file (catatan). Pasal 14 (4) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

3

Periksa apakah nama penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang muncul lebih dari satu kali, baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II, dan bahkan di daftar penyumbang tingkat kepengurusan kecamatan/desa (DPC). Pasal 14 (4) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

4

Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan/perusahaan untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 14 (1,2,3) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

5

Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada pengurus partai dan minta pernyataan tertulis dari  yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. Lakukan evaluasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut memenuhi ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan. Pasal 14 (1,2,4) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

6

Lakukan konfirmasi secara tertulis atau datangi bersama dengan staf pengurus partai, beberapa penyumbang secara uji petik (sampling), tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi. Pasal 48 (1) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

7

Secara uji petik, bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank. Pasal 14 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

8

Lakukan pemeriksaan atas jumlah batasan bantuan dana kampanye pemilihan umum yang dapat diterima dan bantuan dari negara (APBN/D) menurut keputusan KPU. Pastikan bahwa bantuan tersebut telah diterima seluruhnya dalam kas partai politik. Pasal 48 (1,2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

9

Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Pasal 48 (3) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

10

Lakukan pemeriksaan atas sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas dan lakukan evaluasi atas penilaian harga pasar bentuk sumbangan tersebut. Pasal 14 (3) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

11

Lakukan pemeriksaan apakah harga pasar sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 14 (3) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

12

Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Pasal 48 (1) (c) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

13

Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur penerimaan kas. Prosedur Umum

1

Pengeluaran Kas Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling)  kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas. Prosedur Umum

2

Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya, dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. Pasal 14 (3) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

3

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 13 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

4

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negera, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah. Pasal 47 (1) (g) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

5

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran uang yang dikaitkan dengan pengerahan massa untuk mengikuti kampanye dari satu daerah tingkat II ke daerah tingkat II lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 47 (1) (h) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

6

Lakukan pemeriksaan apakah ada dana yang jumlahnya signifikan untuk pembukaan cabang yang tidak wajar. Prosedur Umum

7

Lakukan perhitungan kas dan lakukan rekonsiliasi saldo bank untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo kas menurut catatan partai politik dengan saldo kas menurut catatan bank. Prosedur Umum

8

Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa. Prosedur Umum

9

Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Buatlah berita acara inspeksi ini. Prosedur Umum

10

Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus partai politik, dan periksa pula kepatuhan partai politik dalam memenuhi kewajiban PPh atas honorarium tersebut. Prosedur Umum

11

Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencananya, jika ada. Prosedur Umum

12

Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas. Prosedur Umum

Sumber: Ihyaul Ulum (2000) Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilu 1999 Berdasarkan Undang-Undang Audit Partai Politik dan IPSA 51.01 Analisis atas pelaksanaan audit dana kampanye pemilu 1999 didasarkan pada laporan khusus hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan diserahkan/ditujukan kepada pimpinan partai politik bersangkutan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan audit yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Komisi C. Analisis akan dilakukan terhadap laporan audit dari lima (5) partai politik pemenang pemilu 1999, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Audit dana kampanye yang telah dilaksanakan oleh partai politik dan laporannya telah masuk ke KPU adalah audit untuk periode 5 Maret 1999 sampai dengan 18 Mei 1999 (audit tahap pertama menurut UU No. 3 tahun 1999), sedangkan audit dana kampanye tahap kedua yang mestinya sudah harus dilaksanakan maksimal 25 hari sesudah pemungutan suara belum dilaksanakan. Komposisi perolehan suara dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah melakukan audit atas lima parpol pemenang pemilu 1999 adalah sebagai berikut: (1) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 33,76 %, diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, 12780; (2) Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh suara sebesar 22,46 %, diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan yang beralamat di Kompleks Rukan Taman Meruya, Blok M/78, Jakarta Barat 11650; (3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara sebesar 12,62 %, diaudit oleh KAP Drs Bustaman Rahim & Rekan yang beralamat Sentra Kramat B-18 Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta 10450; (4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sebesar 10,72 %, diaudit oleh KAP S. Mannan, Sumantri & Rekan yang beralamat Kav. II – UA 54 Pondok Indah Plaza, Jl. Taman Duta I, Jakarta 12310; (5) Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara sebesar 7,12 %, diaudit oleh KAP Hadori & Rekan yang beralamat di Wisma Staco, 3 rd Floor, Suite D, Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870. Khusus mengenai prosedur yang digunakan oleh KAP Drs Bustaman Rahim & Rekan dalam mengaudit laporan pertanggungjawaban dana kampanye PKB terkesan agak menyimpang dari ketentuan yang diatur, baik dalam UU audit parpol maupun IPSA 51.01. Namun dalam laporan auditnya, KAP Drs Bustaman Rahim & Rekan menggunakan pijakan penjelasan pasal 48 (2) UU No 3. tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa dana kampanye sebagaimana dimaksud pasal 48 (2) UU No 3. tahun 1999 adalah di luar sumbangan sebagaimana diatur dalam UU No2 tahun 1999 tentang Partai Politik, dan karenanya batas dana kampanye yang dapat diterima oleh parpol peserta pemilu ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya berdasarkan konfirmasi langsung yang dilakukan oleh KAP pada tanggal 31 Mei 1999 kepada Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilu, saat laporan dana kampanye pemilu akan diterbitkan, yang bersangkutan menegaskan bahwa KPU belum mengeluarkan ketentuan yang mengatur batas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan audit dana kampanye pemilu 1999 atas PKB tidak dinyatakan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit yang dilakukan terhadap PKB juga tidak menyentuh permasalahan seputar sumbangan dalam bentuk natura maupun pemanfaatan fasilitas pemerintah dan fasilitas ibadah dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam UU audit parpol maupun IPSA 51.01. Audit yang telah dilakukan hanya terbatas pada pemeriksaan atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, tanpa adanya evaluasi atas pelanggaran dan kemungkinan pelanggaran ketentuan yang berlaku. Selain PKB, prosedur yang digunakan oleh KAP S. Mannan, Sumantri & Rekan dalam mengaudit laporan pertanggungjawaban dana kampanye pemilu 1999 PPP juga agak berbeda. Beberapa poin dari IPSA 51.01 yang dijadikan acuan dalam prosedur ini antara lain poin 1 sampai dengan poin 4, juga poin 7 dan poin 8 untuk prosedur penerimaan kas/bank. Sedangkan prosedur pengeluaran kas/bank, poin-poin yang digunakan antara lain poin 1, 7, dan poin 8. Selain poin-poin tersebut, prosedur audit dana kampanye sebagaimana diatur dalam IPSA 51.01 tidak diterapkan dalam audit yang dilaksanakan oleh KAP S. Mannan, Sumantri & Rekan dalam mengaudit laporan pertanggungjawaban dana kampanye pemilu 1999 Partai Persatuan Pembangunan. Hasil evaluasi atas prosedur audit yang digunakan oleh masing-masing KAP dengan perbandingan IPSA 51.01 ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah ini. Tabel 3 : Ringkasan Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilu 1999 Berdasarkan IPSA 51.01

No.

Prosedur Audit IPSA

PDI-P

GOLKAR

PKB

PPP

PAN

Penerimaan Kas

1

Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian intern terhadap pengorganisasian dan prosedur penanganan kas.

3

3

3

3

3

2

Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam file (catatan).

3

3

x

3

3

3

Periksa apakah nama penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang muncul lebih dari satu kali, baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II, dan bahkan di daftar penyumbang tingkat kepengurusan kecamatan/desa (DPC).

3

3

x

x

3

4

Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan/perusahaan untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3

3

x

3

3

5

Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada pengurus partai dan minta pernyataan tertulis dari  yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. Lakukan evaluasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut memenuhi ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.

3

3

x

x

3

6

Lakukan konfirmasi secara tertulis atau datangi bersama dengan staf pengurus partai, beberapa penyumbang secara uji petik (sampling), tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.

3

3

x

x

3

7

Secara uji petik, bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.

3

3

x

x

3

8

Lakukan pemeriksaan atas jumlah batasan bantuan dana kampanye pemilihan umum yang dapat diterima dan bantuan dari negara (APBN/D) menurut keputusan KPU. Pastikan bahwa bantuan tersebut telah diterima seluruhnya dalam kas partai politik.

3

3

3

x

3

9

Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.

3

3

x

x

3

10

Lakukan pemeriksaan atas sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas dan lakukan evaluasi atas penilaian harga pasar bentuk sumbangan tersebut.

3

3

x

x

3

11

Lakukan pemeriksaan apakah harga pasar sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3

3

x

x

3

12

Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.

3

3

x

x

3

13

Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur penerimaan kas.

3

3

3

x

3

1

Pengeluaran Kas Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling)  kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.

3

3

3

3

3

2

Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya, dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.

3

3

x

x

3

3

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

3

3

x

x

3

4

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negera, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.

3

3

x

x

3

5

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran uang yang dikaitkan dengan pengerahan massa untuk mengikuti kampanye dari satu daerah tingkat II ke daerah tingkat II lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3

3

x

x

3

6

Lakukan pemeriksaan apakah ada dana yang jumlahnya signifikan untuk pembukaan cabang yang tidak wajar.

3

3

x

x

3

7

Lakukan perhitungan kas dan lakukan rekonsiliasi saldo bank untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo kas menurut catatan partai politik dengan saldo kas menurut catatan bank.

3

3

x

3

3

8

Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.

3

3

x

3

3

9

Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Buatlah berita acara inspeksi ini.

3

3

x

x

3

10

Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus partai politik, dan periksa pula kepatuhan partai politik dalam memenuhi kewajiban PPh atas honorarium tersebut.

3

3

x

x

3

11

Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencananya, jika ada.

3

3

x

x

3

12

Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas.

3

3

3

x

3

Sumber: Ihyaul Ulum (2000) Keterangan : 3: Prosedur dilaksanakan oleh KAP x : Prosedur tidak dilaksanakan oleh KAP

Catatan Penutup

Audit yang dilakukan oleh akuntan publik harusnya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berbentuk UU dan perangkat di bawahnya maupun peraturan-peraturan yang secara khusus dikeluarkan oleh IAI sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk itu. Jika hal ini dapat ditaati, maka semestinya tidak ada lagi perbedaan interpretasi ketika melakukan audit atas keuangan partai politik, meskipun dilakukan oleh kantor akuntan publik yang berbeda. Hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan partai politik akan menjadi acuan yang sangat menentukan masa depan pemerintahan berikutnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik berkaitan dengan masalah keuangan parpol diancam dengan berbagai bentuk sanksi yang akan menentukan keikusertaan parpol tersebut pada pemilu berikutnya. Bentuk sanksi berkaitan dengan keuangan parpol dan hasil audit akuntan publik antara lain adalah penghentian bantuan dana dari APBN/APBD (Pasal 49 ayat 2 UU No. 3 tahun 1999), dan atau sanksi administratif tidak boleh mengkuti pemilu berikutnya (Pasal 49 ayat 3 UU No. 3 tahun 1999). Sanksi ini juga tercantum dalam draf RUU tentang Partai Politik pasal 23 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1, 2, 3, 4). Berdasarkan berbagai uraian di atas, jelaslah bahwa akuntan publik dan IAI memiliki peluang yang sangat besar untuk turut andil dalam upaya mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih; good and clean governance. Konsekuensinya tentu saja, IAI dituntut untuk mampu meningkatkan profesionalisme dan independensinya terhadap berbagai kepentingan dan hubungan dengan partai politik. IAI sekali lagi akan tercoreng – sebagaimana ketika awal runtuhnya orde baru, ketika hasil audit akuntan publik “domestik” tidak diakui dan pemerintah melakukan audit ulang dengan mengundang auditor asing – jika dalam melakukan audit atas laporan keuangan partai politik nanti, IAI tidak mampu menunjukkan profesionalismenya. Agenda mendesak yang harus dilakukan oleh IAI adalah meninjau ulang (baca: revisi) IPSA 51.01 disesuaikan dengan Undang-Undang Politik yang baru, sebab beberapa hal yang diatur dalam UU Politik tahun 1999 mengenai audit dana kampanye pemilu kemungkinan akan mengalami perubahan dalam UU politik tahun 2002. Di samping itu, IAI juga harus segera merumuskan standar baku format penyusunan laporan keuangan partai politik yang terintegrasi dari daerah (DPD/DPW) hingga ke pusat (DPP). Sebab jika laporan yang akan dijadikan pijakan hanya laporan DPP, maka kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran masih sangat besar dengan melalui DPW/DPD.

*****

Daftar Pustaka Achwan, Rochman, 2000, Good Governance: Manifesto Politik Abad Ke-21, Kompas edisi Rabu 28 Juni 2000, hal. 39 Asian Development Bank (ADB), 1999, Good Governance and Anticorruption: The Road Forward for Indonesia, Paper, Presented at Eight Meeting of the Consultative Group on Indonesia, 27 – 28 July 1999, Paris, France. Dye, Kenneth M. and Stapenhurst, R., 1998, Pillars of Integrity: the Importance of Supreme Audit Instituions in Curbing Corruption, EDI Working Paper, The Economic Development Institute of the World Bank, 1998. Huther, Jeff and Shah, A., 1998, Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization, World Bank Policy Research Working Papers, Maret 1998, Washington DC. Ikatan Akuntan Indonesia, 1997, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta. ————-, 1994, Standar Profesional Akuntansi Publik , Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta. ————-, Media Akuntansi, Edisi No. 33/Maret – April 1999 – Tahun VI1999, Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 1999. ————-, Interpretasi Pernyataan Standar Auditing No 51.01, Mei 1999. Irwan, Alexander, 2000, Clean Government dan Budaya Bisnis Asia, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Januari – Maret 2000, hal. 56 – 63 Kantor Akuntan Publik Bustaman Rahim & Rekan, 1999, Laporan Akuntan Independen (PKB). Arsip KPU. Jakarta. Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan, 1999, Laporan Akuntan (PAN). Arsip KPU. Jakarta. Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, 1999, Laporan Khusus Hasil Audit (PDI Perjuangan). Arsip KPU. Jakarta. Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Sumanti & Rekan, 1999, Laporan Akuntan Independen (PPP). Arsip KPU. Jakarta. Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan, 1999, Laporan Auditor Independen (Partai Golkar). Arsip KPU. Jakarta. Langseth, Petter, 2000, Bagaimana Memerangi Langsung Praktek Korupsi, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Januari – Maret 2000, hal. 70 – 76 Langseth, Petter, Stapenhurst, R., Pope, J., 1997, The Role of National Integrity System in Fighting Corruption, EDI Working Paper, The Economic Development Institute of the World Bank. Priyono, AE, 2000, Jaringan Nasional Ombudsman untuk Pemberantasan Korupsi, dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Januari – Maret 2000, hal. 43 – 48 Republik Indonesia, 1999, Tiga Undang-Undang Politik 1999, Kuraiko Pratama, Bandung. Sawarjuwono, Tjiptohadi, 1999, Tuntutan Reformasi, Keuangan Parpol Perlu Diperiksa Akuntan, Jawa Pos, tanggal 14 Mei 1999. Shunglu, V. K, 2000, The Role of The Auditor in Promoting: Good Governance, in International Journal of Government Auditing, April 1998, pp. 18 – 19 Susilo, Y. Sri, 2000, Mampukah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Menjadi Salah Satu “Pillars of Integrity”, dalam www.transparansi.or.id Tanzi, Vito, 1998, Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures, IMF Working Paper, WP/98/63, May 1998. Urbaningrum, Anas, 1999, Ranjau-Ranjau Reformasi, Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto, Rajawali Pers, Jakarta. Ulum, Ihyaul, 1999, Menggugat UU Audit Parpol, Majalah Mahasiswa Dimensi Ekonomi (MM. DIMEK) FE UMM, Edisi XXX/1999. —————-, 2000. Telaah Kritis terhadap UU Audit Parpol Sehubungan dengan Audit Laporan Keuangan Partai Politik tahun 1999. Skripsi pada Program Studi Akuntansi FE UMM, unpublished.

*****

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: