«

»

Feb 25

Menyoal Audit Laporan Keuangan Parpol; Audit Keuangan DPW/DPC!!

by Ihyaul Ulum (artikel lama…Oktober 2003..dimuat dimana udah lupa…)

Partai politik adalah “jalan mulus” bagi kebanyakan orang untuk meraih kedudukan (baca: kekuasaan). Partai politik juga adalah sebuah miniatur pola manajemen bagaimana sebuah kekuasaan akan dijalankan. Jika kondisi intern suatu partai politik relatif ‘sehat’, maka ada harapan untuk ‘sehatnya’ birokrasi kekuasaan yang akan dipimpinnya kelak, demikian pula sebaliknya.

Etika dan moral politik yang baik haruslah inheren dalam diri setiap partai politik, sehingga yang mereka hasilkan selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat dari negara. Pemaksaan kehendak, dengan cara apapun menjadi tabu untuk dilakukan, apalagi jika dalam pemaksaan kehendak tersebut dengan dalih kemanusiaan diberikan sejumlah uang dengan pamrih si penerima mengikuti keyakinan berpolitik si pemberi. Kegiatan money politik seperti inilah yang disinyalir telah dilakukan beberapa oknum dari partai politik pada beberapa kelompok masyarakat.

Berangkat dari kondisi inilah kemudian di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu diatur tentang audit atas laporan keuangan partai politik. Falsafahnya, sebelum para pengurus partai politik tersebut diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan negera, mereka harus menunjukkan kredibilitasnya dalam mengelola partai.

Ketentuan dalam Pasal 14 (1) UU No 2/1999 menyatakan bahwa “jumlah sumbangan dari setiap individu yang dapat diterima oleh partai politik sebanyak-banyaknya adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun.” Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “jumlah sumbangan dari setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh partai politik sebanyak-banyaknya adalah Rp 150.000.000,00 (setarus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun.” Dan ayat (3) mengatur “sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.”

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dengan adanya keharusan bagi parpol untuk memelihara data sumbangan yang diterimanya setiap tahun, dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung (MA) untuk kemudian diaudit oleh akuntan publik (Pasal 15 UU No. 2/1999 ayat (1) dan (2)).

Sedangkan pasal 49 ayat (1) UU No. 3/1999 mengatur tentang dana kampanye pemilu yang harus diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu kepada KPU, 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 (dua puluh lima) hari susudah hari pemungutan suara. Bahkan juga diatur tentang sanksi bagi parpol yang melanggar batas jumlah dana kampanye berupa sanksi administratif tidak boleh mengikuti pemilihan umum berikutnya.

Kerawanan Keuangan DPW/DPD

Ketentuan audit laporan keuangan partai politik tersebut kemudian diadopsi ke dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Hal yang sama juga termaktub dalam UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU yang baru disahkan tersebut diatur bahwa dana kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus harus dilaporankan kepada KPU untuk kemudian diaudit oleh akuntan independen yang ditunjuk oleh KPU.

Kunci dari serangkaian peraturan di atas terletak pada peranan Kantor Akuntan Publik (KAP), sebab KAP yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan parpol yang hasilnya akan digunakan untuk menentukan kelayakan parpol tersebut mengikuti proses politik berikutnya. Kesiapan, independensi dan profesionalitas akuntan publik menjadi pertaruhan bagi proses kebangsaan kita selanjutnya. Akuntan akan turut menentukan “nasib” suatu parpol untuk dapat melanjutkan langkahnya dalam kompetisi perebutan kekuasaan atau tidak.

Persoalannya adalah bahwa ketentuan untuk mengaudit laporan keuangan parpol tersebut hanya untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pemilu tahun 1999-pun baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) saja yang diaudit. Hal ini akan membuka peluang beralihnya aliran sumbangan (keuangan) dari dan ke suatu parpol melalui DPW dan atau DPD di tingkat I (propinsi) maupun tingkat II (kabupaten/kota). Sangat mungkin, seseorang atau badan yang akan menyumbang dalam jumlah besar (yang melewati batasan maksimal sumbangan) kepada suatu parpol memecah jumlah sumbangannya dan menyalurkannya melalui DPW-DPW atau DPC-DPC di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 78 UU. No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur bahwa “jumlah sumbangan lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada peserta Pemilu wajib dilaporkan kepada KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota mengenai bentuk, jumlah sumbangan, dan identitas lengkap pemberi sumbangan” (ayat 4). Selanjutnya pada ayat (5) dijelaskan bahwa  KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Ketentuan tersebut sebenarnya telah mengeliminir kemungkinan adanya penyimpangan keuangan parpol. Namun kelemahan kemudian muncul karena pada pasal 79 tidak dinyatakan bahwa laporan keuangan parpol di provinsi dan kabupaten/kota tersebut tidak diaudit oleh akuntan publik terdaftar untuk selanjutnya diberikan hasilnya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 79 hanya mengatur bahwa “Seluruh laporan dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan kepada akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah hari pemungutan suara” (1). Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa “Akuntan publik terdaftar wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat. Dan ayat (3) menjelaskan “Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada KPU dan peserta Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah selesainya audit”.

Dari ketentuan pada pasal 79 tersebut jelas bahwa hanya laporan keuangan DPP parpol saja yang harus diaudit dan hasil auditnya diserahkan kepada KPU. Sementara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak menerima hasil audit laporan keuangan parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Bertolak dari pemikiran inilah, maka menurut hemat saya, laporan keuangan parpol – baik laporan tahunan maupun laporan dana kampanye – di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus pula diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPUD Provinsi dan atau KPUD kabupaten/kota. Proses audit atas laporan keuangan parpol di provinsi dan kabupaten/kota ini harus bersamaan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan di DPP.

SAK untuk Pelaporan Keuangan Parpol

Audit atas laporan keuangan parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini bisa saja tidak perlu dilaksanakan jika sudah dibuat sebuah standar akuntansi keuangan (SAK) – yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia – yang mengatur tentang tata cara pelaporan keuangan parpol. Dalam SAK tersebut harus disebutkan dengan jelas bahwa laporan keuangan parpol harus disusun secara konsolidasi dari Anak Cabang (kecamatan, bila perlu) hingga ke DPP. Dengan laporan keuangan konsolidasi ini, arus kas yang terjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat diketahui dalam laporan keuangan DPP. Sehingga dengan hanya dilakukan audit atas laporan keuangan DPP saja, sudah dapat mendeteksi aliran uang dari dan ke dalam suatu partai politik.

Analisis saya atas pelaksanaan audit dana kampanye pemilu 1999 menunjukkan beberapa penyimpangan dari ketentuan UU maupun Interpretasi Pernyataan Standar Audit (IPSA) No. 51.01. Laporan audit yang dijadikan pijakan dalam analisis ini saya peroleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Komisi C. Analisis saya dilakukan terhadap laporan audit dari lima (5) partai politik pemenang pemilu 1999, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

Audit dana kampanye yang telah dilaksanakan oleh partai politik dan laporannya telah masuk ke KPU adalah audit untuk periode 5 Maret 1999 sampai dengan 18 Mei 1999 (audit tahap pertama menurut UU No. 3 tahun 1999), sedangkan audit dana kampanye tahap kedua yang mestinya sudah harus dilaksanakan maksimal 25 hari sesudah pemungutan suara belum dilaksanakan.

Khusus mengenai prosedur yang digunakan oleh KAP Drs Bustaman Rahim & Rekan dalam mengaudit laporan pertanggungjawaban dana kampanye PKB terkesan agak “menyimpang” dari ketentuan yang diatur, baik dalam UU audit parpol maupun IPSA 51.01. Namun dalam laporan auditnya, KAP Drs Bustaman Rahim & Rekan menggunakan pijakan penjelasan pasal 48 (2) UU No 3. tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa dana kampanye sebagaimana dimaksud pasal 48 (2) UU No 3. tahun 1999 adalah di luar sumbangan sebagaimana diatur dalam UU No2 tahun 1999 tentang Partai Politik, dan karenanya batas dana kampanye yang dapat diterima oleh parpol peserta pemilu ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya berdasarkan konfirmasi langsung yang dilakukan oleh KAP pada tanggal 31 Mei 1999 kepada Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilu, saat laporan dana kampanye pemilu akan diterbitkan, yang bersangkutan menegaskan bahwa KPU belum mengeluarkan ketentuan yang mengatur batas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan audit dana kampanye pemilu 1999 atas PKB tidak dinyatakan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit yang dilakukan terhadap PKB juga tidak menyentuh permasalahan seputar sumbangan dalam bentuk natura maupun pemanfaatan fasilitas pemerintah dan fasilitas ibadah dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam UU audit parpol maupun IPSA 51.01. Audit yang telah dilakukan hanya terbatas pada pemeriksaan atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, tanpa adanya evaluasi atas pelanggaran dan kemungkinan pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Selain PKB, prosedur yang digunakan oleh KAP S. Mannan, Sumantri & Rekan dalam mengaudit laporan pertanggungjawaban dana kampanye pemilu 1999 PPP juga agak berbeda. Beberapa poin dari IPSA 51.01 yang dijadikan acuan dalam prosedur ini antara lain poin 1 sampai dengan poin 4, juga poin 7 dan poin 8 untuk prosedur penerimaan kas/bank. Sedangkan prosedur pengeluaran kas/bank, poin-poin yang digunakan antara lain poin 1, 7, dan poin 8. Selain poin-poin tersebut, prosedur audit dana kampanye sebagaimana diatur dalam IPSA 51.01 tidak diterapkan dalam audit yang dilaksanakan oleh KAP S. Mannan, Sumantri & Rekan dalam mengaudit laporan pertanggungjawaban dana kampanye pemilu 1999 Partai Persatuan Pembangunan.

Penutup

IAI sebagai induk organisasi para akuntan di Indonesia harus dapat memberikan rambu-rambu yang tegas bagi proses pelaporan keuangan parpol dan sekaligus prosedur auditnya. Sehingga dengan rambu-rambu tersebut bisa dipastikan bahwa laporan keuangan parpol auditable dan akuntan yang melakukan audit juga bisa dikenai sanksi yang tegas jika ditemukan adanya penyimpangan atas rambu-rambu tersebut.

Kelemahan kita selama ini adalah bahwa beberapa pelanggaran yang ditemukan dalam proses audit, seolah tanpa makna. Tidak ada tindak lanjut, baik dari KPU maupun Mahkamah Agung. Hal ini ditunjukkan misalnya, hasil audit dana kampanye pemilu 1999 terhadap kelima parpol pemenang pemilu ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran atas jumlah maksimal pemberian sumbangan, baik dari perorangan maupun badan. Penyimpangan tersebut telah dilaporan dalam laporan audit kepada KPU maupun MA, namun tidak ada tindak lanjut yang konkrit. Buktinya, partai-partai yang ditemukan melakukan pelanggaran tersebut tetap saja mendapatkan dana dari APBN, dan (mungkin) masih bisa ikut pemilu 2004.

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it:

2 comments

  1. agus

    bos baik banget, makasih info blog dofollow nya, sangat membantu saya newbie yang baru belajar

  2. @cak_lum

    sama2. makasihh juga

Comments have been disabled.