«

»

Feb 24

Di Balik Skandal Bank Century: Menguji Kredibilitas Akuntan

(Naskah Orasi Ilmiah pada acara Yudisium Sarjana Ekonomi FE-UMM 25 Peb 2010)

by: Ihyaul Ulum MD.

Yang terhormat Bapak Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi UMM
Yang terhormat para Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi UMM
Yang terhormat para Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Ekonomi UMM
Yang terhormat segenap dosen dan staf administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi UMM
Wisudawan-wisudawati Fakultas Ekonomi UMM yang saya banggakan
Serta para undangan yang berbahagia.

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan luar biasa kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam forum akademik yang mulia dan berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi akhiruzzaman, penerang dalam kegelapan, pendobrak kebobrokan moral, dan pemimpin yang menjadi suri tauladan; Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikut jejak kemuliaannya. Amien.

Hadirin yang berbahagia

Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang sengaja saya beri judul: “Di balik skandal Bank Century: Menguji Kredibilitas Akuntan”. Judul ini terinspirasi oleh kian liarnya perkembangan kasus Bank Century yang telah memasuki berbagai ranah dalam kehidupan kita sebagai bangsa, baik ranah politik, hukum, maupun sosial kemasyarakatan.

Bergulirnya pemeriksaan oleh panitia khusus (pansus) Century yang dibentuk DPR-RI, telah memunculkan sebuah drama yang berujung pada (setidaknya) pengujian terhadap kredibilitas akuntan, atau lebih tepatnya pengujian terhadap hasil pemeriksaan auditor, baik auditor resmi negara (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK) maupun auditor independen (yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik – KAP). BPK ‘digugat’ atas hasil audit investigatif yang dilakukan terhadap Bank Century, yang menjadi pemicu lahirnya pansus. Sementara KAP ‘terancam’ karena hasil auditnya atas laporan dana kampanye pemilu presiden (pilpres) 2009 mulai diragukan banyak kalangan terkait dugaan mengalirnya dana Bank Century kepada tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dalam pilpres 2009 yang tidak terdeteksi oleh auditor.

Bapak Ibu dan para wisudawan/i yang berbahagia

KRONOLOGI KASUS CENTURY

Sebelum masuk pada tema menguji kredibilitas akuntan, saya ingin menyampaikan sedikit reviu atas kasus Bank Century. Berikut ini adalah kronologis kasus Bank Century yang melahirkan hak angket dan pansus DPR yang saya dapatkan dari berbagai sumber virtual:

Bank Century pada awalnya bernama Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC) yang didirikan oleh Robert Tantular tahun 1989.  Pada tahun 1999, Bank CIC mengalami kegagalan dalam melakukan penawaran umum terbatas (right issue) dan Robert Tantular dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.

2003

Bank CIC didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valuta asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit dijual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank tersebut.

2004

Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan Bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk dijual, tetapi tidak dilakukan oleh pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menukar surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.

2005

BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Bank Century sebesar US$210 juta.

30 Oktober dan 3 November 2008

Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas.

13 November 2008

Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat itu dijabat Boediono mengklarifikasi bahwa Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah.

14 November 2008

Bank Century mengajukan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke BI senilai Rp 1 triliun sebagai pendanaan darurat dengan alasan sulit mendapat pendanaan. Namun BI akhirnya menyetujui fasilitas pendanaan Rp 600 miliar.

17 November 2008

Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discretionary fund yang dijual Bank Century sejak akhir 2007.

20 November 2008

BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia melalui data per 31 Oktober 2008 mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen. Sebagai jalan keluarnya, diputuskanlah penambahan kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen adalah sebesar Rp 632 miliar.

21 November 2008

Ban Century diambil alih oleh LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya dicekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghilang.

23 November 2008

LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%. Saat itu BI menilai untuk mencapai CAR sebesar 8 persen dibutuhkan dana sebesar Rp 2,655 triliun. Dalam peraturan LPS dikatakan bahwa lembaga dapat menambah modal sehingga CAR bisa mencapai 10 persen, yaitu Rp 2,776 triliun.

26 November 2008

Robert Tantular ditangkap dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Markas Besar Polri.

5 Desember 2008

Hingga Desember 2008, dana pihak ketiga yang ditarik nasabah dari Bank Century sebesar Rp 5,67 triliun. Penarikan itu berdampak pada tingkat kesehatan bank. Karena itu LPS mengucurkan dana lagi sebesar Rp 2.201 triliun.

9 Desember 2008

Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.

31 Desember 2008

Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Asetnya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.

3 Februari 2009

LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.

11 Mei 2009

Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.

3 Juli 2009

Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar.

21 Juli 2009

LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.

18 Agustus 2009

Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider 5 bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.

27 Agustus 2009

Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Menkeu Sri Mulyani, BI dan LPS untuk menjelaskan membengkaknya suntikan modal hingga Rp 6,7 triliun. Padahal menurut DPR, awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun untuk Bank Century. Dalam rapat tersebut Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa jika Bank Century ditutup akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia.

3 September 2009

Kapolri menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat akan terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar.

10 September 2009

Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan denda Rp50 miliar.

19 September 2009

Rapat Bamus di DPR memutuskan usulan hak angket kasus Bank Century berlanjut ke sidang Paripurna pada 1 Desember. Rapat Paripurna tersebut menyetujui untuk mengesahkan pansus skandal Bank Century pada rapat paripurna 4 Desember 2009.

4 Desember 2009

Pansus Century terbentuk melalui sidang paripurna DPR, didukung 503 anggota dari 560 anggota DPR.

Hadirin yang berbahagia.

Kisruh Bank Century telah memaksa DPR untuk meminta BPK melakukan audit investigatif terkait penanganan bank tersebut oleh pemerintah. Audit investigatif adalah audit dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk: kecurangan (fraud), ketidakteraturan (irregularities), pengeluaran ilegal (illegal expenditures) atau penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) di bidang pengelolaan keuangan negara, yang memenuhi: (1) unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan atau (2) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ulum, 2009).

Pada 23 November 2009, BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan Investigatif atas Kasus Bank Century kepada DPR di Gedung DPR, Jakarta. Berikut adalah beberapa poin temuan BPK:

1. Pengawasan Khusus Bank Century

Menurut temuan BPK, Bank Indonesia seharusnya bertindak tegas terhadap Bank Century, terutama mengenai penerapan ketentuan Penyediaan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan PBI nomor VI/9/PBI tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank sebagaimana diubah dengan PBI No 7/38/PBI/2005. Bank Century seharusnya ditetapkan dalam pengawasan khusus sejak 31 Oktober 2005. Pada kenyataanya baru masuk pengawasan khusus pada 6 November 2008.

2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Karena menghadapi kesulitan likuiditas, Bank Century mengajukan permohonan FPJB kepada BI pada 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Permohonan tersebut diulangi pada 3 November 2008. Pada saat mengajukan permohonan FPJP, posisi CAR menurut analisis BI adalah 2,35 persen. Sedangkan, persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI Nomor 10/26/PBI 2008 tentang FPJP adalah bank memiliki CAR minimal 8 persen. Dengan demikian Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

3. Perubahan Peraturan BI soal FPJP

Pada 14 November 2008, BI mengubah PBI mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Dengan perubahan ketentuan tersebut, serta menggunakan posisi CAR per 30 September sebesar 2,35 persen, BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Padahal, berdasarkan penelitian lebih lanjut menunjukkan posisi CAR Bank Century pada 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen sehingga seharusnya Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, jaminan FPJP yang diperjanjikan Rp 467,99 miliar ternyata tidak secure. Namun, berdasarkan perubahan PBI pada 14 November, BI menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century. Jumlah FPJP yang telah disalurkan kepada Bank Century adalah Rp 689,39 miliar yang dicairkan pada 14 November 2008 sebesar Rp 356,8 miliar dan 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar dan 18 November 2008 sebesar Rp 187,3 miliar.

4. Penetapan BI, Century sebagai Bank Gagal

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20 November pukul 19.44 WIB, BI menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal. Alasannya, CAR per 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen dan bila tidak ditingkatkan menjadi 8 persen, bank dinilai tidak sehat. Hal ini disebabkan sampai saat ini pemegang saham tak dapat melakukan komitmennya untuk menambah modal dan usaha untuk mengundang masuknya investor baru tidak membawa hasil.

Kondisi likuiditas GWM (giro wajib minimum) 19 November masih positif Rp 134 miliar (1,85 persen). Namun terdapat kewajiban RTGS dan kliring yang belum diselesaikan oleh Bank Century sebesar Rp 401 miliar sehingga GWM rupiah kurang dari 0 persen. Disamping itu kewajiban yang akan jatuh tempo pada 20 November 2008 sebesar Rp 458 miliar.

Untuk menambah likuiditasnya, BI telah memberikan FPJP sebesar Rp 689 miliar namun mengingat penarikan dana nasabah jauh lebih besar, maka FPJP tersebut tidak mampu memperbaiki likuiditas bank. RDG membahas analisis dampak sistemik dari peneptapan Bank Century sebagai Bank Gagal. Analisis tersebut menggunakan kriteria sesuai dengan memorandum of understanding on operation between the financial supervision authority central bank and finance ministry of the European union, 1 Juni 2008.

5. Posisi Century di Industri Perbankan

Bank Century tidak termasuk penting dalam industri perbankan. Alasannya, dana pihak ketiga bank mencapai 0,8 persen dari total DPK perbankan. Kredit bank juga sebesar 0,42 persen dari total kredit perbankan. Total aset Century terhadap perbankan juga tidak signifikan, hanya sebesar 0,72 persen. Dari sisi kredit, mayoritas diberikan dalam bentuk modal kerja (76,5 persen) untuk membiayai sektor industri pengolahan 21,79 persen, perdagangan, restoran, hotel, dan jasa keuangan.

Dengan ukuran skala bank yang kecil, fungsi Bank Century bisa digantikan oleh banyak bank lain sejenis di industri perbankan. Namun, Century menghadapi persoalan karena ada transaksi antar bank yang mencapai 24,2 persen dari total aset Bank Century.

6. Penetapan KSSK, Century sebagai Bank Gagal

Setelah melalui berbagai pembahasan antara BI, Departemen Keuangan dan LPS dalam rapat konsultasi KSSK tanggal 14, 17, 18, 19 November 2008, dengan memperhatikan surat Gubernur BI Nomor 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008, KSSK melakukan rapat KSSK pada 21 November 2008 pukul 04.25 – 06.00 WIB yang diawali dengan rapat Konsultasi KSSK pada 20 November pukul 23.00 WIB sampai dengan 21 November pukul 05.00 WIB. Rapat konsultasi diawali dengan presentasi BI yang menguraikan Bank Century sebagai Bank Gagal dan analisis dampak sistemik. Berdasarkan aturan rapat tersebut diketahui bahwa selain BI, peserta rapat lainnya pada umumnya mempertanyakan dan tidak setuju dengan analisis BI yang menyatakan Bank Century ditengarai berdampak sistemik.

Menanggapi pertanyaan dari peserta rapat lainnya, BI menyatakan sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan risiko sistemik atau tidak karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan atau biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan. Mengingat situasi yang tidak menentu maka lebih baik mengambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir cost keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore. Seperti saran LPS, Bank Century juga tidak mempunyai cukup dana untuk prefund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.

Setelah rapat konsultasi, dilanjutkan dengan rapat KSSK pada 21 November 2008 pukul 04.25- 06.00. Rapat dihadiri oleh Menkeu, Gubernur BI dan sekretaris KSSK yang memutuskan Bank Century sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik dan menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS. Keputusan KSSK tersebut ditindaklanjuti dengan rapat Koordinasi 21 November pukul 05.30 sampai selesai. Kemudian, penanganan Bank Century dilakukan oleh LPS sesuai UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

  1. 7. Suntikan Modal Century

Surat BI nomor 10/232/GB/rahasia tanggal 20 November 2008 kepada Menkeu Rp 632 miliar. Namun, dalam surat tersebut, BI tidak memberikan informasi mengenai beberapa risiko penurunan CAR, seperti informasi penurunan kualitas aset yang seharusnya diketahui oleh BI karena dugaan rekayasa akuntansi Bank Century dan penyimpangan oleh pemiliknya.

8. Pelanggaran-Pelanggaran Century

BPK menemukan adanya indikasi praktik operasi perbankan di Bank Century yang tidak sehat dan merugikan bank dan berpotensi merugikan negara, antara lain:

  1. penggelapan hasil surat berharga senilai US$ 7 juta.
  2. hasil penjualan surat-surat berharga Rp 30,28 miliar dijadikan jaminan pengambilan kredit oleh pihak terkait.
  3. pemberian kredit LC fiktif Rp 397,97 miliar pada pihak terkait dan pemberian LC fiktif sebesar US$ 75,5 juta.
  4. surat-surat berharga Century tidak diterima oleh Bank Century karena masih dikuasai oleh salah satu pemegang saham.
  5. manajemen Bank Century diduga melakukan pengeluaran biaya-biaya fiktif senilai Rp 209,8 miliar dan US$ 4,72 juta sejak 2004-2008.

Bapak Ibu dan para wisudawan/i yang berbahagia

Karut marut persoalan Bank Century telah menyeret Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tanggungjawabnya atas pelaksanaan audit dana kampanye pemilu presiden 2009. Hal ini menyangkut dugaan anggota pansus bahwa dana Century mengalir kepada salah satu pasangan calon presiden. Sebagian pihak mulai meragukan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.

UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah secara tegas mengatur hal-hal seputar dana kampanye, mulai pasal 94 sampai dengan pasal 103. Besarnya sumbangan yang dapat diterima oleh pasangan calon diatur dalam pasal 96 yang menyatakan bahwa: (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dana  Kampanye  yang  berasal  dari  kelompok,  perusahaan, atau  badan  usaha  nonpemerintah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Selanjutnya pada pasal 100-102, UU ini mengatur bahwa laporan dana kampanye tersebut harus diaudit oleh akuntan publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU dan dibiayai oleh APBN.

Terkait dengan hal tersebut, KPU kemudian menerbitkan Peraturan KPU Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009. Sejalan dengan itu, pada 17 Juli 2009, Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 untuk menjadi acuan KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Uang negara yang digunakan untuk proses audit ini mencapai Rp 260.970.000 dengan rincian Rp 71.500.000 untuk biaya audit dana kampanye pasangan Megawati-Prabowo, Rp 98.500.000 untuk pasangan SBY-Boediono, dan Rp 90.970.000 untuk pasangan JK-Wiranto (Keputusan KPU Nomor : 169/K/PBJ-999/VII/2009, Nomor: 170/K/PBJ-999/VII/2009 dan Nomor : 171/K/PBJ-999/VII/2009). Hasil audit dana kampanye terhadap semua pasangan presiden tersebut menunjukkan bahwa semuanya “baik-baik saja” – dalam konteks ini auditor tidak diminta untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan.

Bapak Ibu dan para wisudawan/i yang berbahagia

Menguji Kredibilitas Akuntan

Dalam kedua konteks inilah – hasil audit BPK atas Bank Century dan hasil pemeriksaan KAP atas laporan dana kampanye pemilu presiden – kompetensi dan kredibilitas akuntan (auditor) mulai diragukan oleh beberapa pihak. Setidaknya terdapat tiga momentum dalam hal ini, yaitu:

Pertama, dalam keterangan di hadapan pansus Century, mantan Gubernur BI (Boediono) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) secara gamblang menyatakan keraguannya terhadap hasil audit BPK.

Kedua, partai Demokrat yang sebelum pembentukan pansus mengaku menghormati temuan BPK (untuk kemudian mereka bergabung sebagai pengusung pansus), belakangan secara terang benderang juga meragukan hasil audit BPK. Salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat bahkan menyatakan bahwa anggota BPK tidak independen dan tidak profesional karena berasal dari anggota partai (tepatnya mantan).

Ketiga, setelah mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rapat Pansus yang menunjukkan bahwa pasangan SBY-Boediono menerima aliran dana dari Bank Century, sejumlah anggota pansus – tentu saja di luar Demokrat dan PKB – dan para aktivis mendesak BPK untuk segera menyelidiki dan mengaudit perusahaan-perusahaan penyumbang dana kampanye kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden SBY-Boediono pada Pilpres 2009 lalu. Padahal, laporan dana kampanye tersebut sudah diaudit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Dalam hal ini saya melihat ada inkonsistensi perspektif, di satu sisi kredibilitas BPK diragukan atas hasil auditnya terhadap bank Century, namun di sisi lain justru auditor BPK lebih diandalkan untuk memeriksa (ulang) laporan dana kampanye pilpres 2009.

Bapak Ibu dan para wisudawan/i yang berbahagia

Kredibilitas akuntan (auditor) tengah diuji dalam kasus ini. Jika temuan awal BPK yang disampaikan kepada DPR dapat dibuktikan oleh pansus – artinya benar bahwa ada pelanggaran dalam proses bailout bank Century – dan itu terkait dengan kepentingan politik, maka dengan sendirinya hal itu akan melemahkan hasil audit KAP atas laporan dana kampanye Pilpres 2009. Auditor KAP akan dianggap tidak profesional karena gagal menemukan penyimpangan terkait dana kampanye. Masyarakat tentu saja tidak mau tahu (atau memang mereka tidak tahu) bahwa proses audit itu tidak memeriksa seluruh dokumen, namun hanya menggunakan sampel saja.

Kita tentu akan mempertanyakan, mengapa perusahaan X tidak dijadikan sampel oleh auditor padahal ia menyumbang cukup besar. Dalam laporan dana kampanye pasangan SBY-Boediono misalnya, terdapat 4 perusahaan yang beralamat sama dan menyumbang sebesar Rp 15 miliar. Selain itu juga terdapat 2 kelompok perusahaan lagi, yang masing-masing terdiri dari 5 dan 4 perusahaan yang juga memiliki alamat yang sama dan menyumbang masing-masing lebih dari Rp 5 miliar.

Di sisi lain, tentu saja pemerintah mempunyai jawaban dan alasan atas kebijakan yang diambil. Terkait keputusan bahwa Bank Century merupakan bank gagal berdampak sistemik – sehingga harus dibailout – misalnya, analogi yang digunakan adalah: Jika ada rumah kecil di perkampungan padat penduduk yang terbakar, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan langsung berupaya memadamkan api di rumah itu. Tanpa tanya-tanya dulu siapa pemilik rumah itu, apakah penjahat atau bukan, atau bagaimana  rumah  itu  dibangun.  Kepedulian  kita  hanya  satu,  padamkan  api secepatnya  agar  tidak  berkobar  dan    menjalar  luas  dan  membakar  seluruh  isi kampung. Bahwa kemudian ternyata sang pemilik rumah adalah perampok dan pembunuh, itu urusan berikutnya dengan pihak yang berwenang.

Tindakan penyelamatan Bank Century harus segera dilakukan, tanpa harus melihat siapa pemilik dan nasabahnya. Analognya adalah: Seseorang yang terindikasi terjangkit flu burung dari suhu tubuh yang tinggi akan segera ditolong dan diisolasi. Petugas medis tak akan bertanya atau menyalahkan kenapa  orang  itu  bisa  terjangkit.  Kepedulian  petugas  medis  saat  itu  hanya secepatnya menolong orang itu dan secepatnya pula mengisolasi agar penyakitnya tidak menulari orang lain.

Bapak Ibu dan para wisudawan/i yang berbahagia

Demikianlah orasi ini saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala ketidaknyamanan.

Kepada para wisudawan-wisudawati saya ucapkan SELAMAT MENEMPUH KEHIDUPAN BARU yang lebih nyata, dan mungkin lebih kejam. Semoga gelar akademik yang Anda raih di fakultas ini menjadi wasilah bagi Anda untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain…karena sesungguhnya “khoirunnaas anfa’uhum linnaas” (sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi orang lain).

Terima kasih.

—-ooOoo—-


REFERENSI

Anonymous. 2010. “Penyumbang SBY-Boediono Harus Diaudit BPK” http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/11496/Penyumbang-SBY-Boediono-Harus-Diaudit-BPK.jp (diakses pada 14 Pebruari 2010)

Anonymous. 2010. “Akuntan Publik Dapat Tentukan Sampel Audit” http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/08/05/03533421/akuntan.publik.dapat.tentukan.sampel.audit (diakses pada 14 Pebruari 2010)

Anonymous. 2010. “Kronologis kasus Bank Century” http://unikdananeh.wordpress.com/2009/12/04/kronologis-kasus-bank-century/ (diakses pada 14 Pebruari 2010)

Institut Akuntan Publik Indonesia. 2009. “Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009”. http://www.akuntanpublikindonesia.com

KAP Muhaemin. 2009. “Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Laporan  Penerimaan  dan  Penggunaan  Dana  Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Serta Tim Kampanye Nasional Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto”. http://www.kpu.go.id

KAP Usman dan Rekan. 2009. “Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono Serta Tim Kampanye Nasional”. http://www.kpu.go.id

KAP Basyiruddin dan Wildan. 2009. “Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla dan H. Wiranto Serta Tim Kampanye Nasional”. http://www.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum. 2009. “Keputusan KPU Nomor : 169/K/PBJ-999/VII/2009 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto Serta Tim Kampanye Nasional”. http://www.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum. 2009. “Keputusan KPU Nomor: 170/K/PBJ-999/VII/2009 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono Serta Tim Kampanye Nasional”. http://www.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum. 2009. “Keputusan KPU Nomor : 171/K/PBJ-999/VII/2009 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Drs. H.M. Yusuf Kalla dan H. Wiranto Serta Tim Kampanye Nasional”. http://www.kpu.go.id.

Komisi Pemilihan Umum. 2009. “Peraturan KPU Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009”. http://www.kpu.go.id

Republik Indonesia. 2008. “UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. http://www.kpu.go.id

Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. “Buku Putih Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis”. http://www.polkam.go.id (diakses pada 14 Pebruari 2010).

Turatno, A. 2010. “Audit BPK Meragukan, Tak Jelaskan Kemana Larinya Rp 6,7 Triliun” http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/10100/Audit-BPK-Meragukan-Tak-Jelaskan-Kemana-Larinya-Rp-6-7-Triliun.jp (diakses pada 14 Pebruari 2010)

Turatno, A. 2010. “KPU Harus Tanggungjawab Mensahkan Pasangan Capres-Cawapres” http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/11517/KPU-Harus-Tanggungjawab-Mensahkan-Pasangan-Capres-Cawapres.jp(diakses pada 14 Pebruari 2010).

Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik; Sebuah Pengantar. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

http://www.tempointerakrif.com

http://www.kompas.com

http://www.vivanews.com

http://www.metrotvnews.com

—-ooOoo—-


CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap           : Ihyaul Ulum MD., SE., M.Si.

NIP UMM                    : 107.0203.0382

Pangkat/Golongan       : Penata / III-C

Jabatan Fungsional     : Lektor

Jabatan Struktural        : Kepala Lab. Akuntansi FE-UMM

Alamat Kantor              : Kampus 3 UMM: Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur.

Telp +62341-464318 ext. 218

Alamat Rumah             : Jl. Raya Apel 42 Sumbersekar, Dau, Malang. HP: 08123-307-7872.

Email: ihyaul@umm.ac.id dan/atau mas_ulum@yahoo.com

A. PENDIDIKAN FORMAL

  1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 1984-1989
  2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 1989-1992
  3. Madrasah Aliyah (MA) di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 1992-1995
  4. Sarjana (S1) di Program Studi Akuntansi, FE-Universitas Muhammadiyah Malang. 1996-2000 (IPK: 3.4)
  5. Magister (S2) di Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. 2006-2007 (IPK: 3.9)

B. PENGALAMAN PEKERJAAN/ORGANISASI

  1. Kepala Laboratorium Akuntansi FE UMM. 2009 – sekarang
  2. Ketua Divisi Riset dan Pengembangan Laboratorium Akuntansi FE UMM. 2007-2009
  3. Tim Pengabdian Masyarakat Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UMM. 2008 – sekarang
  4. Tim Reviewer Buku Ajar Periode XI tahap 1, 2 & 3 tahun 2008
  5. Tim Reviewer Buku Ajar Periode XII tahap 1, 2 & 3 tahun 2009
  6. Reviuer Block Grant Program Pengabdian Masyarakat FE UMM. 2008 – sekarang
  7. Koordinator program Teaching Grant Fakultas Ekonomi UMM. 2008 – sekarang
  8. Sekretaris Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP), IAI– Kompartemen Akuntan Pendidik – Kajian Pendidik Akuntan Sektor Publik. 2006
  9. Ketua Divisi Riset dan Pengembangan Laboratorium Akuntansi FE-UMM. 2005-2006
  10. Anggota tim Lembaga Penelitian UMM. 2006-2009
  11. Dosen di Program Studi Akuntansi FE-UMM. 2001 sampai sekarang
  12. Guru di SMA Swasta dan Madrasah Diniyah di Paciran, Lamongan. 2000
  13. Wartawan (magang) di Malang Post. 1999

C. PENGALAMAN EDITORIAL

  1. Anggota Dewan Editor Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP) – Terakreditasi Dikti, diterbitkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) dan FDASP. 2006 – sekarang
  2. Anggota Dewan Editor Jurnal Ekonomi dan Bisnis “MEDIA EKONOMI” diterbitkan oleh FE UMM. 2009 – sekarang
  3. Editor Pelaksana Jurnal Akuntansi Keuangan “BALANCE” diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi FE-UMM. 2003 – sekarang
  4. Sekretaris Editorial Jurnal Ekonomi dan Bisnis “MEDIA EKONOMI” diterbitkan oleh FE UMM. 2002-2003
  5. Bidang Litbang Majalah Mahasiswa Dimensi Ekonomi (DIMEK) FE UMM. 1999-2000
  6. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Bulletin “KONTRADIKSI”, FE UMM. 1997
  7. Redaktur Pelaksana Majalah Mahasiswa Dimensi Ekonomi (DIMEK) FE UMM. 1997-1998

D. KARYA ILMIAH (BUKU)

    1. Intellectual Capital; Konsep dan Kajian Empiris. Penerbit PT. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2009. ISBN: 978-979-756-539-8
    2. Audit Sektor Publik; Sebuah Pengantar. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2009. ISBN: 978-979-010-562-2
    3. Akuntansi Sektor Publik; Edisi revisi (disertai dengan contoh-contoh penelitian). UMM Press, Malang. 2008. ISBN: 978-979-796-083-4
    4. Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar. UMM Press, Malang. 2004. ISBN: 979-3602-21-X
    5. Akuntansi Sektor Publik (Diktat). Cahaya Press Malang. 2002

E. KARYA ILMIAH (ARTIKEL JURNAL & PROSIDING)

  1. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Pengungkapan Intellectual Capital dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. (Co-Author). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) I Asosiasi Program Studi Akuntansi (APSA)  Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 2010
  2. Hubungan antara Kinerja Intellectual Capital dengan Kinerja Keuangan Perusahaan; suatu Kajian terhadap 50 Biggest Market Capitalization. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (Co-Author). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) I Asosiasi Program Studi Akuntansi (APSA)  Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 2010
  3. Intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; sebuah perspektif sektor perbankan Indonesia. Forthcoming pada Jurnal Ekonomika Kopertis Wilayah VII. 2010
  4. Intellectual Capital Disclosure dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia (tim). Forthcoming pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) FE UI Jakarta (terakreditasi). 2010
  5. Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional. Jurnal Bestari No.42/Th.XXII/September-Desember 2009. ISSN: 0215-806X
  6. Tantangan Presiden Terpilih 2009: Selamatkan Perekonomian Nasional dari Ancaman Pendalaman Krisis Keuangan Global. Jurnal Bestari No.41/Th.XXII/Mei-Agustus 2009. ISSN: 0215-806X
  7. Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (terakreditasi dikti). Vol 10/2. Februari 2009. ISSN: 1411-0288.
  8. Intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; sebuah analisis dengan pendekatan partial least squares. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak. 2008
  9. Intellectual capital and financial return of listed Indonesian banking sector. Proceeding International Research Seminar and Exhibition, Malang. 2007
  10. E-Government Accessibility Analysis of Local Government in East Java and its determinant (co-author). Proceeding Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik I, Surabaya. 2007
  11. Analisis Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi dengan PAD Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP),  Volume 7 No. 1, Pebruari 2006. ISSN: 1411 – 5921.
  12. Harmonisasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dengan International Public Sector Accounting Standards No. 1 tentang Presentation of Financial Statement. Jurnal Akuntansi dan Keuangan “BALANCE”. Volume 3/No. 5/Oktober 2005-Maret 2006. ISSN: 1693-3796
  13. Analisis atas Dana Perimbangan dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. Jurnal “Humanity” Lemlit UMM, Vol 1/No 1 September 2005. ISSN: 0216-8995
  14. Memahasiswakan Mahasiswa. Jurnal Bestari, Edisi Khusus. 2005. ISSN: 0215-806X
  15. Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Sebuah Kajian Atas Tuntutan Profesionalisme Akuntan Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Partai Politik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan “BALANCE”, Volume 1/No. 2/April-September 2004. ISSN: 1693-3796
  16. Tauhid Ekonomi; Melawan Arus Kapitalisme Global. Jurnal Bestari UMM, No. 34, Tahun XV. ISSN: 0215-806X
  17. Antisipasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Pemerintah Daerah Melalui Penegasan Akuntabilitas Publik. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis MEDIA EKONOMI, Edisi 17, Tahun XI, Juni 2001. ISSN: 0854 – 2651

F. PENELITIAN – belum dipublikasi (selected)

  1. Tipologi Konsentrasi Pengungkapan Intellectual Capital dalam Laporan Tahunan Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Dibiayai DPP UMM. 2010
  2. Investigasi Hubungan antara Modal Intelektual dan Praktik Pengungkapannya (IC Disclosure) dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Dibiayai DPP UMM. 2010
  3. Analisis inter-relasi antar komponen intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan. Dibiayai DPP UMM. 2009
  4. Intellectual Capital dan Return Finansial Perusahaan Publik Sektor Perbankan di Indonesia. Dibiayai DPP UMM. 2008

G. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

  1. Penyuluhan tentang Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa, Desa Lembor, Brondong, Lamongan. 2002
  2. Penyuluhan tentang Pemberdayaan Koperasi Unit Desa (KUD), Desa Lembor, Brondong, Lamongan. 2002
  3. Tim audit laporan keuangan SMK Muhammadiyah 1 Malang. 2003
  4. Audit laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP se wilayah Kabupaten Malang dan Pasuruan. 2005-2006
  5. Penyusunan Renjana Stratejik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA Islam Batu. 2008
  6. Re-Disain dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Administrasi Keuangan SMA Islam Batu. 2009
  7. Penyuluhan tentang ‘Manajemen keuangan keluarga’ di desa Bangkok, Gurah, Kediri. 2009

H. KEGIATAN ILMIAH (selected)

  1. Pemenang IV dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Konggres IX Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta. 25-27 September 2002
  2. Peserta Scouting/Bimbingan bagi calon Pelamar Beasiswa Luar Negeri di Hotel Kartika Candra Malang. 6 Mei 2004
  3. Peserta Simposium Nasional Akuntansi VII di Universitas Udayana Bali. 2-3 Desember 2004
  4. Peserta Temu Nasional Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik IV di Universitas Pasundan Bandung. 5-6 Desember 2005
  5. Peserta Temu Nasional Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik V di Universitas Muhammadiyah Malang. 20 Mei 2006
  6. Peserta (Penulis buku) pada acara Pendampingan penulisan buku ajar oleh DP2M Dikti, Jakarta. 10-13 September 2007
  7. Pemakalah Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. FDASP & UPN “Veteran” Jawa Timur. 25-26 April 2008
  8. Peserta Workshop Metode Pembelajaran Inovatif. FE Universitas Airlangga Surabaya. 23-24 Januari 2008
  9. Peserta Penataran dan Pelatihan Manajemen Jurnal. DP2M Dikti, Malang. 15-18 Mei 2008
  10. 10.  Peserta Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah. DP2M Dikti, Malang. 10-13 Juli 2008
  11. 11.  Peserta Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional. DP2M Dikti, Surabaya. 23-26 Oktober 2008
  12. 12.  Pembicara pada Sarasehan “Merangsang dan Menyiasati PKM”. STIESIA Surabaya. 16 Juli 2008
  13. 13.  Pemakalah pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI. IAI KAPd-Univ. Tanjungpura Pontianak. 23-24 Juli 2008
  14. 14.  Pemakalah pada International Research Seminar and Exhibition (IRSE). Lemlit UMM. 6-7 November 2008
  15. 15.  Penyaji pada Seminar Hasil Penelitian Dosen Muda dan Kajian Wanita. Kopertis 7 Jawa Timur, Oktober 2009. Malang (Best Presenter)

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan jujur dan sebenar-benarnya.

Malang, 25 Pebruari 2010

Ihyaul Ulum MD., SE., M.Si

NIPUMM: 107.0203.0382

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it:

1 comment

  1. Clarissa Sabagh

    One important thing I like about blog posts is this: they trigger an idea in my head. When that happens, I feel like I have to provide feedback wishing it will be valuable to some people.

Comments have been disabled.