«

»

Feb 25

Analisis Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Indonesia

by: Ihyaul Ulum MD. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP),  Volume 7 No. 1, Pebruari 2006. ISSN: 1411 – 5921)

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji hubungan antara peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sample yang diambil adalah 10 kabupaten/kota yang menempati urutan teratas dalam pemeringkatan daya tarik investasi tahun 2001. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah – KPPOD (untuk data tentang peringkat daya tarik investasi kabupaten/kota selama tiga tahun) dan DJPKPD (untuk data tentang jumlah PAD dan Pajak Daerah). Pengujian dilakukan dengan menggunakan Spearman-Rank Correlation karena jenis data merupakan non-parametrik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan “berbanding terbalik” yang “sangat lemah” (-0,149) antara peringkat daya tarik investasi dengan PAD kabupaten/kota yang menjadi sample penelitian ini. Demikian juga ketika dilakukan pengujian terhadap Pajak Daerah (-0,207). Artinya, semakin tinggi peringkat daya tarik investasi suatu kabupaten/kota maka akan semakin kecil jumlah PAD dan Pajak Daerah-nya. Demikian pula sebaliknya.

Kata-kata Kunci: Peringkat daya tarik investasi, PAD, pajak daerah

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun pananaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu negara atau daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakan roda ekonomi. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisor, sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, diperlukan kelembagaan yang demokratis, efisiensi pengelolaan sumberdaya, aparatur yang berkualitas, potensi ekonomi daerah yang dapat digerakkan sebagai sumber pendapatan Daerah, dan pemberian insentif fiskal/non fiskal guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku ekonomi (BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta) serta pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang adil dan proporsional. Namun, dijumpai beberapa aspek yang satu dengan lainnya saling berkaitan dalam berbagai aktifitas perekonomian, misalnya budaya masyarakat setempat, ketersediaan lahan, pengadaan bahan, sumber pembiayaan, SDM dan aspek lainnya di daerah. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi adanya kesesuaian dan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah, kekayaan alam, SDM, dan kondisi sosial ekonomi, serta latar belakang budaya.

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) sejak tahun 2001 telah melakukan pemeringkatan daya tarik investasi terhadap kabupaten/kota di seluruh Indonesia dari perspektif dunia usaha. Tahun 2001, terdapat 90 kabupaten/kota yang berhasil dilakukan pemeringkatan. Tahun 2002 jumlah tersebut meningkat menjadi 134 kabupaten/kota, dan pada tahun 2003 bertambah menjadi 200 kabupaten/kota.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap bagaimana hubungan peringkat daya tarik investasi suatu kabupaten/kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah sebagai bagian terpenting dalam PAD. Dilakukannya pengujian secara khusus terhadap Pajak Daerah karena di beberapa daerah, pajak merupakan sumber utama PAD. Selain itu, pendapatan daerah yang dipengaruhi secara langsung oleh investasi adalah pajak. Secara teoritis, daerah dengan peringkat daya tarik investasi yang tinggi akan memiliki jumlah PAD yang tinggi pula – demikian pula sebaliknya, karena investasi di suatu daerah dengan sendirinya akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut untuk kemudian meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari pajak.

II. RUMUSAN MASALAH

Dalam kerangka teori yang dibangun oleh Paul Samuelson, Pendapatan nasional akan naik dan turun karena perubahan investasi. Menurut pandangan ini, maka pendapatan nasional – dalam skala regional kita sebut dengan Pendapatan Daerah – akan mengalami peningkatan ketika terjadi rangsangan investasi. Demikian pula sebaliknya, pendapatan nasional – dan juga Pendapatan Daerah – akan mengalami kemerosotan ketika investasi turun. Sehingga dengan demikian, kabupaten/kota yang merupakan tujuan investasi para pelaku bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah PAD-nya dibandingkan dengan kabupaten/kota yang daya tarik investasinya rendah.

Dari kerangka teori inilah maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana perubahan peringkat daya tarik investasi kabupaten/kota di Indonesia selama tiga tahun pemeringkatan?
  2. Bagaimana hubungan antara peringkat Daya Tarik Investasi dengan PAD kabupaten/kota di Indonesia?
  3. Bagaimana hubungan antara perubahan peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pajak Daerah kabupaten/kota di Indonesia?

III. TINJAUAN PUSTAKA DAN HYPOTESIS

Pengertian Daya Tarik Investasi

Penelitian yang dilakukan Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2001 berhasil melakukan pemeringkatan daya tarik investasi terhadap 90 kabupaten/kota (68 kabupaten dan 22 kota) di 24 provinsi seluruh Indonesia. Pemeringkatan pada tahun 2001 dilakukan dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator utama sebagai parameternya, yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) sub indikator. 7 indikator tersebut meliputi: 1) Keamanan; 2) Potensi Ekonomi; 3) Sumber Daya Manusia; 4) Budaya Daerah; 5) Infrastruktur; 6) Peraturan Daerah; dan 7) Keuangan Daerah.

Pada tahun 2002, penelitian sejenis kembali dilakukan oleh KPPOD dengan menambah jumlah sampel menjadi 134 kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, ada 5 (lima) faktor yang digunakan untuk menilai daya tarik investasi suatu daerah, yang terperinci dalam 14 variabel, dan 42 indikator. Kelima faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; 1) Faktor Kelembagaan; 2) Faktor Sosial Politik; 3) Faktor Perekonomian Daerah; 4) Faktor Ketenagakerjaan dan Produktivitas; dan 5) Faktor Infrastruktur Fisik. Pada tahun 2003, KPPOD dengan menggunakan variabel yang sama dengan tahun 2002 kembali melakukan pemeringkatan terhadap 200 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagal perwujudan Desentralisasi.

PAD bersumber dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah yang meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pengertian Pajak Daerah

Pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu dari tiga sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yang terdiri dari: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah;

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang­-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan ’hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 anta lain adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. ’Lain-lain PAD yang sah’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. (Pasal  158 UU No. 32/2004).

Hubungan (Daya Tarik) Investasi dengan PAD dan Pajak Daerah
Paul Samuelson yang oleh Robert H. Nelson penulis buku Economics as Religion (Penn State,2001) disebut sebagai seorang Nabi yang berhasil, dalam buku teks Introductory Economics menyederhanakan kehidupan ekonomi setiap masyarakat seperti gambar berikut (Mubyarto, 2003):

Pendapatan nasional menurut Samuelson naik dan turun karena perubahan investasi yang pada gilirannya tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya.

Menurut pandangan ini, maka pendapatan nasional – dalam skala regional kita sebut dengan Pendapatan Daerah – akan mengalami peningkatan ketika terjadi rangsangan investasi. Demikian pula sebaliknya, pendapatan nasional – dan juga PAD – akan mengalami kemerosotan ketika investasi turun. Sehingga dengan demikian, kabupaten/kota yang merupakan tujuan investasi para pelaku bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah PAD-nya dibandingkan dengan kabupaten/kota yang daya tarik investasinya rendah.

Hypotesis

H1   : Peringkat Daya Tarik Investasi mempunyai hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Indonesia

H2   : Peringkat Daya Tarik Investasi mempunyai hubungan dengan Pajak Daerah kabupaten/kota di Indonesia

IV. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

  1. Untuk menganalisis perubahan peringkat daya tarik investasi kabupaten/kota di Indonesia selama tiga tahun pemeringkatan
  2. Untuk mengkaji hubungan antara peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Indonesia
  3. Untuk menganalisis hubungan antara peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pajak Daerah kabupaten/kota di Indonesia.

2. Manfaat / Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara peringkat daya tarik investasi dengan PAD dan pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi kabupaten/kota untuk mengkaji kembali kebijakan-kebijakan berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan PAD terkait dengan arus investasi ke daerah.

V. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan sample yang diambil adalah 10 kabupaten/kota peringkat teratas dalam pemeringkatan Daya Tarik Investasi tahun 2001 yang telah dilakukan oleh KPPOD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data tentang peringkat Daya Tarik Investasi kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2001, 2002, dan 2003 yang diperoleh dari situs Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Sedangkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/ kota tahun yang sama diperoleh dari situs DJPKPD (Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) Departemen Keuangan RI.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

  1. Peringkat Daya Tarik Investasi; yaitu posisi (rangking) kabupaten/kota se-Indonesia berdasarkan daya tarik investasinya yang dipersepsi oleh dunia usaha. Perangkingan tersebut didasarkan pada pemeringkatan daya tarik investasi kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPPOD pada tahun 2001, 2002, dan 2003.
  2. Pendapatan Asli Daerah (PAD); adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    1. Pajak Daerah; merupakan penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah dari aspek perpajakan.

Analisis data dilakukan dengan cara:

  1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, digunakan analisis deskpriptif; yaitu dengan cara menjabarkan pemeringkatan daya tarik investasi kabupaten/kota se-Indonesia berdasarkan hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh KPPOD untuk tahun 2001, 2002, dan 2003.
    1. Rumusan masalah kedua dan ketiga akan dikaji dengan menggunakan analisis statistik; analisis ini dilakukan untuk menguji hubungan antara daya tarik investasi dengan PAD dan hubungan antara daya tarik investasi dengan Pajak Daerah. Dalam kaitan ini digunakan uji Spearman-Rank Correlation, karena data dalam penelitian ini non-parametrik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS DESKRIPTIF

KPPOD telah mulai melakukan studi pemeringkatan daya tarik investasi terhadap kabupaten/kota di Indonesia sejak tahun 2001. Studi pemeringkatan pada tahun ini dilakukan terhadap 90 daerah otonom yaitu kabupaten dan kota. 10 kabupaten/kota yang menempati posisi teratas dalam pemeringkatan tahun 2001 adalah:

Rangking 1   : Kabupaten Badung                  Rangking 2   : Kabupaten Gianyar

Rangking 3   : Kota Denpasar                         Rangking 4   : Kota Bekasi

Rangking 5   : Kabupaten Kampar                  Rangking 6   : Kabupaten Tabanan

Rangking 7   : Kabupaten Musi Rawas           Rangking 8   : Kabupaten Indramayu Rangking 9      : Kabupaten Musi Banyuasin    Rangking 10                               : Kabupaten Bogor

Pada tahun 2002, KPPOD kembali melakukan pemeringkatan. Kali ini jumlah kabupaten/kota yang menjadi sample meningkat menjadi 134. Indikator utama/varibel pemeringkatan dibuat menjadi lima (5), yaitu: (1) Kembagaan; (2) Sosial politik dan budaya; (3) Ekonomi daerah; (4) Tenaga kerja & produktivitas; dan (5) Infrastuktur fisik. 10 kabupaten/kota yang menempati posisi teratas dalam pemeringkatan tahun 2002 adalah:

Rangking 1   : Kota Semarang         Rangking 2 : Kota Balikpapan dan Kota Sawah Lunto

Rangking  3  : Kota Tegal                Rangking 4 : Kabupaten Dairi

Rangking 5   : Kota Batam              Rangking 6 : Kota Tangerang

Rangking 7   : Kabupaten Bekasi     Rangking 8 : Kota Kediri

Rangking 9   : Kota Pekanbaru        Rangking 10 : Kabupaten Kendal

Sedangkan pada tahun 2003, dengan tetap menggunakan lima (5) indikator utama/variable yang sama dengan tahun 2002, KPPOD melakukan pemeringkatan terhadap 200 kabupante/kota di Indonesia (156 kabupaten dan 44 kota) di 29 propinsi dari 416 daerah (328 Kabupaten dan 88 Kota) di seluruh Indonesia. 10 besar dalam pemeringkatan kali ini adalah sebagai berikut:

Rangking 1   : Kabupaten Purwakarta   Rangking 2   : Kabupaten Magelang

Rangking 3   : Kabupaten Bulungan      Rangking 4   : Kota Batam

Rangking 5   : Kabupaten Jembrana      Rangking 6   : Kabupaten Kuningan

Rangking 7   : Kabupaten Enrekang      Rangking 8   : Kabupaten Barito Utara

Rangking 9    : Kab. JenePonto               Rangking 10 : Kab. Tasikmalaya dan Kota Cirebon

Dalam penelitian ini, sample yang diambil adalah kabupaten/kota yang menduduki posisi 10 teratas dalam pemeringkatan tahun 2001. Ke-sepuluh kabupaten/kota tersebut akan diuji selama tiga (3) tahun pemeringkatan dikaitkan dengan PAD dan Pajak Daerah. Pengujian ini terkait dengan asumsi bahwa ‘semakin tinggi posisi daya tarik investasi sebuah kabupaten/kota, maka potensi PAD dan Pajak Daerahnya akan semakin tinggi pula’. Data yang dihimpun dari KPPOD tentang perubahan posisi ke-sepuluh kabupaten/kota tersebut selama tiga (3) tahun adalah sebagai berikut:

TABEL 1 DI SINI

Tabel 1 menggambarkan bahwa terjadi pergeseran posisi yang cukup signifikan terhadap ke-sepuluh kabupaten/kota yang pada tahun 2001 menempati urutan teratas dalam pemeringkatan daya tarik investasi.

Setidaknya ada tiga (3) kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pergeseran yang cukup tajam terhadap posisi kabupaten/kota tersebut dalam pemeringkatan daya tarik investasi, yaitu:

Pertama, jumlah kabupaten/kota yang menjadi objek pemeringkatan pada tahun 2001 hanya 90, sedangkan pada tahun 2002 meningkat menjadi 134 dan tahun 2003 meningkat lagi menjadi 200 kabupaten/kota. Besar kemungkinan daerah-daerah yang memiliki daya tarik investasi cukup tinggi pada tahun 2001 belum menjadi objek pemeringkatan, sehingga ketika daerah-daerah tersebut menjadi bagian dari kabupaten/kota yang diperingkat daya tarik investasinya dengan sendirinya menggeser posisi kabupaten/kota yang pada tahun 2001 menempati urutan teratas.

Kedua, indikator utama/variabel pemeringkatan yang digunakan pada tahun 2001 ‘sedikit berbeda’ dengan variabel pemeringkatan tahun 2002 dan 2003. Pada tahun 2001, jumlah indikator utamanya ada tujuh (7), sedangkan tahun 2002 dan 2003 jumlahnya menjadi lima (5). Namun alasan ini tidak terlalu kuat, sebab posisi kabupaten/kota tersebut juga mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari tahun 2002 ke 2003 dengan variabel yang sama.

Ketiga, dalam kurun waktu 2-3 tahun, masing-masing daerah melakukan aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Tingkat percepatan pembangunan yang berbeda di masing-masing daerah inilah yang kemungkinan bisa menjadi pemicu bergesernya daya tarik investasi di suatu daerah dari rendah menjadi tinggi, atau sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Dua (2) Tabel dibawah ini menjabarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah 10 kabupaten/kota yang menjadi sample penelitian ini. Pajak Daerah merupakan salah satu bagian dari PAD, namun dalam penelitian ini Pajak Daerah diperlakukan khusus karena pada sebagian besar kabupaten/kota, Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan utama dari PAD. Selain itu, penerimaan daerah yang terkait secara langsung dengan aktivitas investasi adalah Pajak Daerah.

TABEL 2 DI SINI

Tabel 2 menunjukkan bahwa selain tiga kabupaten – yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Banyuasin – semua daerah mengalami peningkatan jumlah PAD dari tahun 2001. Bahkan Kabupaten Indramayu peningkatannya di atas 100%. Khusus Kabupaten Musi Banyuasin hanya pada tahun 2002 yang jumlah PAD-nya menurun, sedangkan pada tahun 2003 melonjak cukup tajam (112,58%) dari tahun 2001.

TABEL 3 DI SINI

Agak berbeda dengan jumlah PAD, perkembangan jumlah Pajak Daerah yang merupakan salah satu bagian dari PAD relatif berimbang antara yang mengalami penurunan dan peningkatan.

ANALISIS STATISTIK

Untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara peringkat daya tarik investasi dengan PAD dan Pajak Daerah digunakan Spearman-Rank Correlation dengan bantuan program SPSS under Windows. Spearman-Rank Correlation merupakan alat uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Dalam Spearman-Rank Correlation, ukuran keeratan hubungan antara dua variabel dapat diketahui melalui koefisien korelasi rangking (Algifari, 2003).

Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi dengan PAD

Tabel 4 di bawah ini adalah output uji Spearman-Rank Correlation yang dilakukan terhadap 10 kabupaten/kota selama tiga (3) tahun, 2001 – 2003 dengan menggunakan pooling data.

TABEL 4 DI SINI

Hasil perhitungan koefisien korelasi spearman (rs) sebagaimana pada tabel 4 diperoleh nilai -0,149 yang berarti bahwa terdapat hubungan negatif yang lemah antara peringkat daya tarik investasi dengan PAD. Artinya, semakin tinggi peringkat daya tarik investasi suatu kabupaten/kota maka akan semakin kecil jumlah PAD-nya. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian maka hipotesis “Peringkat Daya Tarik Investasi mempunyai hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Indonesia” dapat diterima.

Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pajak Daerah

Tabel 5 di bawah menunjukkan output uji Spearman-Rank Correlation yang dilakukan terhadap 10 kabupaten/kota selama tiga (3) tahun, 2001 – 2003 dengan menggunakan pooling data.

TABEL 5 DI SINI

Seperti halnya dengan PAD, hasil perhitungan koefisien korelasi spearman (rs) sebagaimana pada tabel 5 diperoleh nilai -0,207 yang berarti bahwa terdapat hubungan negatif yang lemah antara peringkat daya tarik investasi dengan Pajak Daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: “Peringkat Daya Tarik Investasi mempunyai hubungan dengan Pajak Daerah kabupaten/kota di Indonesia” dapat diterima, meskipun hubungannya lemah.

PEMBAHASAN

Studi yang dilakukan oleh KPPOD tentang pemeringkatan daya tarik investasi 90 kabupaten/kota di Indonesia diperoleh temuan bahwa 10 kabupaten/kota paling menarik untuk berinvestasi, empat (4) berada di pulau Bali, yakni Kabupaten Bandung (peringkat 1), Kabupaten Gianyar (peringkat 2), Kota Denpasar (peringkat 3), Kabupaten Tabanan (peringkat 6). Tiga (3) di pulau Jawa, yaitu : Kota Bekasi (peringkat 4), Kab. Indramayu (peringkat 8), Kab. Bogor (peringkat 10), dan tiga (3) di pulau Sumatera, yaitu : Kabupaten Kampar (peringkat 5), Kabupaten Musi Rawas (peringkat 7), dan Kabupaten Musi Banyuasing (peringkat 9).

Indikator untuk pemeringkatan yang mendapat bobot terbesar adalah faktor keamanan. Faktor ini merupakan penentu utama dalam pertimbangan keputusan investasi. Kabupaten/kota yang ada di Bali meskipun potensi ekonominya kalah jauh dibandingkan dengan daerah lain, tetapi kemampuannya sangat menonjol dalam menghadirkan rasa aman dan memiliki sumber daya manusia serta perilaku birokrasi dan masyarakat yang memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan ekonomi produktif.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara peringkat daya tarik investasi dengan PAD dan Pajak Daerah memperkuat catatan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh KPPOD bahwa potensi ekonomi suatu daerah tidak berkorelasi secara signifikan dengan daya tarik investasi.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa peningkatan ataupun penurunan jumlah PAD dan Pajak Daerah yang diterima oleh sebuah kabupaten/kota tidak berhubungan (secara kuat) dengan peringkat daya tarik investasi yang mereka peroleh. Beberapa catatan – yang sudah barang tentu masih membutuhkan pengujian secara empiris – yang dapat dikemukakan dalam konteks ini adalah:

Pertama, sejauh ini beberapa kabupaten/kota lebih mengedepankan upaya-upaya yang secara langsung dapat meningkatkan jumlah PAD. Misalnya dengan ‘memajaki’ dan ‘meretribusikan’ berbagai aktivitas masyarakat. Munculnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pungutan pemerintah daerah terhadap aktivitas masyarakatnya menunjukkan tingginya kegairahan tersebut. Tabel 8 berikut dapat menjadi referensi mengenai tingginya animo pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan jumlah PAD-nya

TABEL 6 DI SINI

Aktivitas ‘pemungutan’ yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangkat meningkatkan PAD tersebut sering kali mengabaikan aspek-aspek yang menjadi pemicu masuknya investasi masuk ke daerah. Padahal jika ada investasi yang masuk ke suatu daerah, maka dengan sendirinya PAD daerah tersebut juga akan terimplikasi.

Kedua, pemeringkatan yang dilakukan oleh KPPOD tersebut adalah merupakan sebuah hasil penelitian yang memaparkan persepsi para pengusaha nasional dan daerah serta para pengamat ekonomi tentang daya tarik investasi suatu daerah. Ketika kemudian daerah yang menduduki peringkat atas dalam pemeringkatan tersebut namun jumlah PAD dan Pajak Daerah-nya justru menurun, maka bisa diasumsikan bahwa persepsi tersebut sekedar sebuah persepsi. Artinya, para pengusaha yang mempersepsi suatu daerah ‘menarik’ untuk berinvestasi tidak dengan serta merta melakukan investasi di daerah tersebut.

Ketiga, pembobotan yang dilakukan oleh KPPOD terhadap masing-masing variabel bisa jadi menjadi salah satu faktor tidak adanya hubungan yang kuat antara peringkat daya tarik investasi dengan PAD dan Pajak Daerah. Misalnya untuk pemeringkatan tahun 2001, variabel keamanan mendapat bobot 32,55%;  potensi ekonomi bobotnya 21,73%; Sumber Daya Manusia (SDM) 13,41%; budaya daerah 12,62%; infrastruktur 9,61%; Peraturan Daerah (Perda) 5,51; dan variabel keuangan daerah memperoleh bobot 4,59%. Sedangkan tahun 2003, variabel kelembagaan mendapat bobot 31%, sosial politik budaya bobotnya 26%, ekonomi daerah 17%, variabel infrastruktur fisik dan variabel tenaga kerja & produktivitas masing-masing 13%. Disamping jenis variabel dan pembobotan yang berbeda antara tahun 2001 dengan tahun-tahun berikutnya, pembobotan ini bisa jadi kontrak produktif dengan concern dari masing-masing kabupaten/kota pada periode tertentu sehingga berdampak pada peringkat daya tarik investasi yang diperoleh.

VI. PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Dari penjabaran pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengkajian terhadap 10 kabupaten/kota yang menjadi sample dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran posisi yang cukup signifikan terhadap ke-sepuluh kabupaten/kota yang pada tahun 2001 menempati urutan teratas dalam pemeringkatan daya tarik investasi.
  2. Pergeseran posisi kabupaten/kota tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan: (a) perbedaan jumlah kabupaten/kota yang menjadi objek pemeringkatan antara tahun 2001 dengan tahun-tahun berikutnya. (b) adanya perbedaan indikator utama/variabel pemeringkatan yang digunakan antara tahun 2001 dengan tahun-tahun berikutnya. (c) adanya perbedaan tingkat percepatan pembangunan di masing-masing daerah dalam kurun waktu yang diteliti.
  1. Jumlah PAD pada sebagian besar kabupaten/kota yang menjadi sample penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan.
  2. Perkembangan jumlah Pajak Daerah yang merupakan salah satu bagian dari PAD relatif berimbang antara yang mengalami penurunan dan peningkatan.
  3. Hasil perhitungan koefisien korelasi spearman (rs) diperoleh nilai -0,149 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara peringkat daya tarik investasi dengan PAD kabupaten/kota yang menjadi sample penelitian ini. Namun hubungan tersebut sangat lemah karena berada pada kisaran 0,01 – 0,20 atau hanya 14,9%. Bentuk hubungan tersebut adalah ‘berbanding terbalik’ sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 dengan notasi minus (-). Artinya, semakin tinggi peringkat daya tarik investasi suatu kabupaten/kota maka akan semakin kecil jumlah PAD-nya. Demikian pula sebaliknya
  4. Hal yang hampir sama juga diperoleh ketika dilakukan pengujian terhadap Pajak Daerah. Hasil perhitungan koefisien korelasi spearman (rs) diperoleh nilai -0,207 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara peringkat daya tarik investasi dengan Pajak Daerah kabupaten/kota yang menjadi sample penelitian ini. Namun hubungan tersebut lemah karena berada pada kisaran 0,21 – 0,40 atau hanya 20,7%. Bentuk hubungan tersebut adalah ‘berbanding terbalik’ sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6 dengan notasi minus (-). Artinya, semakin tinggi peringkat daya tarik investasi suatu kabupaten/kota maka akan semakin kecil jumlah Pajak Daerah-nya. Demikian pula sebaliknya.
  5. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan terkait dengan hasil penelitian ini adalah: (a) sejauh ini beberapa kabupaten/kota lebih mengedepankan upaya-upaya yang secara langsung dapat meningkatkan jumlah PAD dan relatif mengabaikan aspek-aspek yang dapat mengundang hadirnya investasi. (b) pemeringkatan yang dilakukan oleh KPPOD tidak lebih dari sebuah branding bagi kabupaten/kota. Para pengusaha yang mempersepsi suatu daerah ‘menarik’ untuk berinvestasi tidak dengan serta merta melakukan investasi di daerah tersebut. (c) Pembobotan yang dilakukan oleh KPPOD terhadap masing-masing variabel bisa jadi kontra produktif dengan concern dari masing-masing kabupaten/kota pada periode tertentu sehingga berdampak pada peringkat daya tarik investasi yang diperoleh.

  1. B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

  1. Ada kemungkinan bias dalam pengujian ini, misalnya karena keterbatasan data maka angka PAD dan Pajak Daerah yang di-entry adalah merupakan PAD dan Pajak Daerah secara keseluruhan (makro) dan bukan merupakan PAD dan Pajak Daerah yang terkait dengan aktivitas investasi.
  2. Karena PAD dan Pajak Daerah yang diuji dalam penelitian ini merupakan perolehan yang makro, maka data tersebut tidak bisa dengan tepat menjelaskan hubungannya dengan peringkat daya tarik investasi.
  3. Adanya pembobotan terhadap variabel yang dilakukan oleh KPPOD dalam melakukan pemeringkatan dengan sendirinya menempatkan PAD dan Pajak Daerah tidak pada posisi yang ‘strategis’ untuk menentukan peringkat daya tarik investasi suatu daerah. Sehingga ketika dilakukan pengujian ulang tentang hubungan peringkat daya tarik investasi dengan PAD dan Pajak Daerah, hasilnya konsisten bahwa PAD dan Pajak Daerah bukan merupakan pertimbangan utama bagi investor dalam melakukan investasi di suatu daerah.

C.  Saran

Terkait dengan hasil penelitian dan beberapa keterbatasannya, maka dapat diajukan beberapa saran:

  1. Untuk penelitian berikutnya tentang topik serupa, sebaiknya diupayakan agar dapat memperoleh data tentang pendapatan daerah yang dihasilkan secara langsung dari aktivitas investasi. Hal ini memungkinkan jika penelitian dilakukan secara studi kasus sehingga hasilnya akan lebih fokus dan mendalam.
  2. Menindaklanjuti pembobotan variabel yang dilakukan oleh KPPOD, sebaiknya untuk penelitian berikutnya dilakukan dengan cara melakukan ekstraksi terhadap faktor-faktor (analisis faktor) yang dijadikan dasar dalam melakukan pemeringkatan daya tarik investasi suatu daerah. Hasil analisis faktor tersebutlah yang kemudian diuji hubungan dan atau pengaruhnya terhadap pendapatan daerah.
  3. Secara umum, seyogyanya kabupaten/kota tidak ‘terjebak’ dengan paradigma dalam otonomi daerah dalam upaya meningkatkan jumlah PAD dan mengabaikan aspek-aspek yang dapat mengundang investasi.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Algifari, 2003. Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat, 1999. Peranan Birokrasi dalam Pelayanan Investasi di Jawa Barat. Research report kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat.

Cooper, Donald R. & C. Willian Emory, 1998. Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2001, www.kppod.org., diakses pada 20 Januari 2005.

——————, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2002, www.kppod.org., diakses pada 22 Januari 2005.

——————, Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2003, www.kppod.org., diakses pada 24 Januari 2005.

Mardiasmo, 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta

Mubyarto, Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila, Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun II – No. 4 – Juli 2003.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

——–, Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

——-, Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Santyoso, Singgih, 2004. Statistik non-Parametrik, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta

Widayat & Amirullah, 2002. Riset Bisnis, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ulum, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit UMM-Press, Malang.

ooOoo

DAFTAR TABEL

Tabel 1:

Peringkat Daya Tarik Investasi Kab/Kota yang Menjadi Sample Penelitian

Kabupaten/kota

Tahun/ Rangking

2001

2002

2003

Kabupaten Badung, Bali

1

23

33

Kabupaten Gianyar, Bali

2

16

29

Kota Denpasar, Bali

3

26

21

Kota Bekasi, Jabar

4

22

43

Kabupaten Kampar, Riau

5

74

49

Kabupaten Tabanan, Bali

6

52

20

Kabupaten Musi Rawas, Sumsel

7

88

86

Kabupaten Indramayu, Jabar

8

74

11

Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel

9

70

75

Kabupaten Bogor, Jabar

10

47

99

Sumber: www.kppod.org., diolah.

Tabel 2:

PAD Kab/Kota yang Menjadi Sample Penelitian

No.

Kabupaten/kota

2001

2002

2003

PAD*

PAD*

^/v (%)

PAD*

^/v (%)

1

Kab. Badung

355.374,58

310.665,52

(12,58)

114.056,50

(67,91)

2

Kab. Gianyar

50.107,88

54.386,43

8,54

55.249,68

10,26

3

Kota Denpasar

81.684,26

91.763,02

12,34

85.025,43

4,09

4

Kota Bekasi

52.176,92

73.219,19

40,33

83.586,81

60,20

5

Kab. Kampar

10.131,55

14.989,20

47,95

19.479,81

92,27

6

Kab. Tabanan

22.246,26

33.107,38

48,82

33.970,63

52,70

7

Kab. Musi Rawas

10.571,50

8.687,61

(17,82)

10.172,58

(3,77)

8

Kab. Indramayu

15.526,18

33.435,67

115,35

37.631,08

142,37

9

Kab. Musi Banyuasin

5.917,95

4.034,06

(31,83)

12.580,11

112,58

10

Kab. Bogor

100.680,64

123.310,17

22,48

136.981,34

36,06

Keterangan: *dalam jutaan rupiah

Sumber: www.djpkpd.go.id., diolah


Tabel 3:

Pajak Daerah Kab/Kota yang Menjadi Sample Penelitian

No.

Kabupaten/kota

2001

2002

2003

Pajak Daerah*

Pajak Daerah*

^/v (%)

Pajak Daerah*

^/v (%)

1

Kab. Badung

332.088,08

265.372,85

(20,09)

96.160,00

(71,04)

2

Kab. Gianyar

30.987,38

25.063,89

(19,12)

23.505,23

(24,15)

3

Kota Denpasar

60.581,93

60.017,93

(0,93)

56.550,00

(6,66)

4

Kota Bekasi

22.438,52

31.702,57

41,29

32.701,98

45,74

5

Kab. Kampar

2.845,74

2.734,57

(3,91)

2.935,13

3,14

6

Kab. Tabanan

11.094,65

11.025,66

(0,62)

9.467,00

(14,67)

7

Kab. Musi Rawas

1.846,61

1.875,03

1,54

885,52

(52,05)

8

Kab. Indramayu

3.859,53

5.771,82

49,55

8.630,83

123,62

9

Kab. Musi Banyuasin

1.790,75

1.819,17

1,59

4.019,12

124,44

10

Kab. Bogor

51.542,06

123.310,17

62.589,33

136.981,34

72.539,64

Keterangan: *dalam jutaan rupiah

Sumber: www.djpkpd.go.id., diolah

Tabel 4:

Correlations Rangking dengan PAD

RANGKING

PAD

Spearman’s rho RANGKING Correlation Coefficient

1,000

-,149

Sig. (2-tailed)

,

,432

N

30

30

PAD Correlation Coefficient

-,149

1,000

Sig. (2-tailed)

,432

,

N

30

30

Tabel 5

Correlations Rangking dengan Pajak Daerah

RANGKING

PAJAK

Spearman’s rho RANGKING Correlation Coefficient

1,000

-,207

Sig. (2-tailed)

,

,272

N

30

30

PAJAK Correlation Coefficient

-,207

1,000

Sig. (2-tailed)

,272

,

N

30

30

Tabel 6:

Data Statistik Peraturan Di Tingkat Daerah

No

Keterangan

Propinsi

Kabupaten

Kota

Grand Total

1

Pajak

20

109

55

184

2

Retribusi

98

712

206

1016

3

Non Pungutan

62

68

26

156

4

Sumbangan Pihak Ke Tiga

4

16

3

23

Total

184

905

290

1379

Sumber: www.kppod.org

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: