«

»

Feb 25

Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah

by Ihyaul Ulum MD. (Kertas kerja untuk sumbang saran dalam rangka penerbitan Bulletin CITRA Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi UMM, 5 April 2001)

Jika ada pertanyaan, “produk apa yang saat ini paling laris”, maka jawabannya adalah otonomi daerah. Ia telah
menjadi semacam new product dari sebuah “industri” bernama pemerintah yang begitu masuk di pasar langsung memperoleh tanggapan sangat tinggi dari para konsumen. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang marketable dari berbagai sisi dan bidang kajian.
Di satu pihak, otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Namun di pihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya ‘desentralisasi masalah’ dan ‘desentralisasi kemiskinan’.
Selain itu, otonomi daerah juga menumbuhkan ‘ketakutan’ akan munculnya raja-raja kecil di daerah, di samping ‘kengerian’ beralihnya bahaya laten ekonomi (baca : korupsi, kolusi, nepotisme) dari pusat ke daerah.
Bersamaan dengan itu, akuntabilitas publik (public accountability) dewasa ini juga menjadi kajian dan fokus
bahasan yang marak. Berkembangnya kajian tentang akuntabilitas publik ini terutama setelah berhasilnya gerakan reformasi yang menuntut adanya keterbukaan (transparansi) manajemen sektor pemerintahan di Indonesia selain kebijakan otonomi daerah menyusul dikeluarkannya Undang-undang No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.


Akuntabilitas Publik (Citra)

Random Posts

Loading…

Did you like this? Share it: